Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan kebijakan pemanfaatan tanah di lahan hutan sangat penting. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas (Ratas) tentang Kebijakan Pemanfaatan Tanah dalam Kawasan Hutan.
"Perlu saya ingatkan bahwa kebijakan pemanfaatan tanah di lahan hutan ini sangat penting, dalam rangka memberikan perlindungan hukum terutama pada rakyat yang memanfaatkan bidang tanah di kawasan hutan," ujar Jokowi di Kantor Staf Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/2/2019).
Jokowi kemudian bercerita saat kunjungan kerja ke Bengkulu, dirinya bertemu dengan warga yang bercerita tentang sengketa lahan dengan pihak swasta penerima hak konsesi lahan.
"Kemarin saat saya terakhir ke Bengkulu, bertemu dengan seorang warga yang sebetulnya sudah, kampungnya sudah kampung lama. Kemudian Ada swasta yang diberi hak konsesi, sehingga kampung ini masuk ke dalam konsesi itu. Sehingga menjadi sengketa, kan kalah nih sengketa," kata dia.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menyebut kasus serupa juga terjadi di Pulau Jawa, terutama banyak kampung kawasan Perhutani.
"Banyak kampung kampung di kawasan Perhutani yang tidak bisa, misalnya jalannya tidak bisa diaspal karena setiap mau ngaspal harus izin terlebih dahulu. Hal hal seperti ini saya kira harus cepat diselesaikan," ucap Jokowi
Karena itu, ia menginstrusksikan menteri terkait untuk segera melakukan pendataan serta penataan pemanfaatan tanah dalam area hutan. Dengan demikian masyarakat serta kelompok adat mendapatkan manfaat.
"Kemudian inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah di dalam kawasan hutan. Jangan sampai prosesnya ini berbelit-belit disederhanakan, dipercepat, maka keluhan keluhan yang sampai bisa kita selesai kan secara cepat," tandasnya.
Dalam ratas, hadir Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) Siti Nurbaya, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Agraria dan Tata Ruang serta Kepala BPN Sofyan Djalil.
Baca Juga: Di Rakernas Korpri, Jokowi: APBN dan APBD Harus Dirancang Secara Sederhana
Berita Terkait
Terpopuler
- Putusan MK soal Kuota Internet Hangus Ubah Peta Bisnis Operator, Pakar: Paket Data Bakal Berubah
- Melayat ke Yogya, Susi Pudjiastuti Kenang Sosok Nasirun
- Kado Kemerdekaan: Pemutihan Pajak Kendaraan di Agustus 2026, Buruh dan Ojol Dapat Diskon Khusus
- Prabowo Singgung Nuklir Iran, Badan Atom Internasional Ungkap Faktanya
- Fortuna Sittard Ogah Jual Justin Hubner ke Klub Super League
Pilihan
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
Terkini
-
Kreativitas Generasi Muda Indonesia Berbuah Manis, Ribuan Pelajar Sukses Bangun Bisnis
-
Klasemen Piala AFF 2026 Usai Timnas Indonesia Digebuk Vietnam: Wajib Menang di Singapura
-
Mengapa Direktur Bus ALS Jadi Tersangka? Polisi Periksa 50 Saksi sebelum Naikkan Kasus ke Penyidikan
-
Polda Metro Jaya Siap Ladeni 'Serangan' Praperadilan Keempat Roy Suryo
-
Ada Anomali dalam Kebakaran BYD Seal di Cikampek, Investigasi Masih Berlangsung
-
30 Juta Cowok di China Jomblo, Mak Comblang Jadi Ladang Bisnis Cuan
-
Jogja Run'nShine 2026 Bidik 3.500 Pelari, Ada Hadiah Umroh hingga Trip ke Turki
-
Guru Biologi Madrasah Didorong Kuasai Pembelajaran Berbasis Riset
-
Profil Tim Danaskos Wasit Timnas Indonesia vs Vietnam, Akun IG Digembok
-
Beli Mobil Mitsubishi di GIIAS 2026, Ada Promo Bunga 0 Persen dan DP Ringan