Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan kebijakan pemanfaatan tanah di lahan hutan sangat penting. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas (Ratas) tentang Kebijakan Pemanfaatan Tanah dalam Kawasan Hutan.
"Perlu saya ingatkan bahwa kebijakan pemanfaatan tanah di lahan hutan ini sangat penting, dalam rangka memberikan perlindungan hukum terutama pada rakyat yang memanfaatkan bidang tanah di kawasan hutan," ujar Jokowi di Kantor Staf Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/2/2019).
Jokowi kemudian bercerita saat kunjungan kerja ke Bengkulu, dirinya bertemu dengan warga yang bercerita tentang sengketa lahan dengan pihak swasta penerima hak konsesi lahan.
"Kemarin saat saya terakhir ke Bengkulu, bertemu dengan seorang warga yang sebetulnya sudah, kampungnya sudah kampung lama. Kemudian Ada swasta yang diberi hak konsesi, sehingga kampung ini masuk ke dalam konsesi itu. Sehingga menjadi sengketa, kan kalah nih sengketa," kata dia.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menyebut kasus serupa juga terjadi di Pulau Jawa, terutama banyak kampung kawasan Perhutani.
"Banyak kampung kampung di kawasan Perhutani yang tidak bisa, misalnya jalannya tidak bisa diaspal karena setiap mau ngaspal harus izin terlebih dahulu. Hal hal seperti ini saya kira harus cepat diselesaikan," ucap Jokowi
Karena itu, ia menginstrusksikan menteri terkait untuk segera melakukan pendataan serta penataan pemanfaatan tanah dalam area hutan. Dengan demikian masyarakat serta kelompok adat mendapatkan manfaat.
"Kemudian inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah di dalam kawasan hutan. Jangan sampai prosesnya ini berbelit-belit disederhanakan, dipercepat, maka keluhan keluhan yang sampai bisa kita selesai kan secara cepat," tandasnya.
Dalam ratas, hadir Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) Siti Nurbaya, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Agraria dan Tata Ruang serta Kepala BPN Sofyan Djalil.
Baca Juga: Di Rakernas Korpri, Jokowi: APBN dan APBD Harus Dirancang Secara Sederhana
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Keluarga 3 Baris Rp50 Jutaan Paling Dicari, Terbaik Sepanjang Masa
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Sepatu Running Lokal Selevel Asics Original, Kualitas Juara Harga Aman di Dompet
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Jadwal dan Link Streaming Nonton Rizky Ridho Bakal Raih Puskas Award 2025 Malam Ini
-
5 HP RAM 6 GB Paling Murah untuk Multitasking Lancar bagi Pengguna Umum
-
Viral Atlet Indonesia Lagi Hamil 4 Bulan Tetap Bertanding di SEA Games 2025, Eh Dapat Emas
-
6 HP Snapdragon RAM 8 GB Termurah: Terbaik untuk Daily Driver Gaming dan Multitasking
-
Analisis: Taktik Jitu Andoni Iraola Obrak Abrik Jantung Pertahanan Manchester United
Terkini
-
Antrean Panjang di Stasiun, Kenapa Kereta Api Selalu Jadi Primadona di Periode Libur Panjang?
-
Kasus Deforestasi PT Mayawana, Kepala Adat Dayak Penjaga Hutan di Kalbar Dijadikan Tersangka
-
Eks Pejabat KPI Tepis Tudingan Jaksa Atur Penyewaan Kapal dan Ekspor Minyak
-
Diperiksa KPK Soal Korupsi Haji, Gus Yaqut Pilih Irit Bicara: Tanya Penyidik
-
Buka-bukaan Kerry Riza di Sidang: Terminal OTM Hentikan Ketergantungan Pasokan BBM dari Singapura
-
MBG Dinilai Efektif sebagai Instrumen Pengendali Harga
-
Ultimatum Keras Prabowo: Pejabat Tak Setia ke Rakyat Silakan Berhenti, Kita Copot!
-
Legislator DPR: YouTuber Ferry Irwandi Layak Diapresiasi Negara Lewat BPIP
-
Racun Sianida Akhiri Pertemanan, Mahasiswa di Jambi Divonis 17 Tahun Penjara
-
Ramai Narasi Perpol Lawan Putusan MK, Dinilai Tendensius dan Tak Berdasar