Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan kebijakan pemanfaatan tanah di lahan hutan sangat penting. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas (Ratas) tentang Kebijakan Pemanfaatan Tanah dalam Kawasan Hutan.
"Perlu saya ingatkan bahwa kebijakan pemanfaatan tanah di lahan hutan ini sangat penting, dalam rangka memberikan perlindungan hukum terutama pada rakyat yang memanfaatkan bidang tanah di kawasan hutan," ujar Jokowi di Kantor Staf Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/2/2019).
Jokowi kemudian bercerita saat kunjungan kerja ke Bengkulu, dirinya bertemu dengan warga yang bercerita tentang sengketa lahan dengan pihak swasta penerima hak konsesi lahan.
"Kemarin saat saya terakhir ke Bengkulu, bertemu dengan seorang warga yang sebetulnya sudah, kampungnya sudah kampung lama. Kemudian Ada swasta yang diberi hak konsesi, sehingga kampung ini masuk ke dalam konsesi itu. Sehingga menjadi sengketa, kan kalah nih sengketa," kata dia.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menyebut kasus serupa juga terjadi di Pulau Jawa, terutama banyak kampung kawasan Perhutani.
"Banyak kampung kampung di kawasan Perhutani yang tidak bisa, misalnya jalannya tidak bisa diaspal karena setiap mau ngaspal harus izin terlebih dahulu. Hal hal seperti ini saya kira harus cepat diselesaikan," ucap Jokowi
Karena itu, ia menginstrusksikan menteri terkait untuk segera melakukan pendataan serta penataan pemanfaatan tanah dalam area hutan. Dengan demikian masyarakat serta kelompok adat mendapatkan manfaat.
"Kemudian inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah di dalam kawasan hutan. Jangan sampai prosesnya ini berbelit-belit disederhanakan, dipercepat, maka keluhan keluhan yang sampai bisa kita selesai kan secara cepat," tandasnya.
Dalam ratas, hadir Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) Siti Nurbaya, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Agraria dan Tata Ruang serta Kepala BPN Sofyan Djalil.
Baca Juga: Di Rakernas Korpri, Jokowi: APBN dan APBD Harus Dirancang Secara Sederhana
Berita Terkait
Terpopuler
- 10 Sunscreen untuk Flek Hitam Terlaris di Shopee yang Bisa Kamu Coba
- Lebih Murah dari Innova Zenix: 5 Mobil 7 Seater Kabin Lega Cocok untuk Liburan Keluarga Akhir Tahun
- Penyerang Klub Belanda Siap Susul Miliano Bela Timnas Indonesia: Ibu Senang Tiap Pulang ke Depok
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 Oktober: Raih 18.500 Gems dan Pemain 111-113
- 7 Mobil 8 Seater Termurah untuk Keluarga, MPV hingga SUV Super Nyaman
Pilihan
-
4 HP Memori 256 GB Paling Murah, Cocok untuk Gamer yang Ingin Install Banyak Game
-
Disebut Menteri Berbahaya, Menkeu Purbaya Langsung Skakmat Hasan Nasbi
-
Hasan Nasbi Sebut Menkeu Purbaya Berbahaya, Bisa Lemahkan Pemerintah
-
5 Fakta Kemenangan 2-1 Real Madrid Atas Barcelona: 16 Gol Kylian Mbappe
-
Harga Emas Hari Ini: Galeri 24 dan UBS Sentuh Rp 2,4 Juta di Pegadaian, Antam Nihil!
Terkini
-
Fraksi NasDem DPR Dukung Gelar Pahlawan untuk Soeharto: Lihat Perannya Dalam Membangun
-
Kemenhaj Resmi Usulkan BPIH 2026 Sebesar Rp 88,4 Juta, Ini Detailnya
-
Emak-Emak Nyaris Adu Jotos di CFD, Iron Man Jadi Penyelamat
-
Pemerintah Usulkan Biaya Haji 2026 Turun Rp 1 Juta per Jemaah Dibanding Tahun Lalu
-
Bicara soal Impeachment, Refly Harun: Pertanyaannya Siapa yang Akan Menggantikan Gibran?
-
SETARA Institute: Pemberian Gelar Pahlawan untuk Soeharto Pengkhianatan Reformasi!
-
Whoosh Disorot! KPK Usut Dugaan Korupsi Kereta Cepat, Mark-Up Biaya Terendus?
-
Teka-Teki Penundaan Rakor Sekda Terungkap! Tito Karnavian Beberkan 2 Alasan Utama
-
Di KTT ASEAN, Prabowo Ajak Negara Asia Jaga Persaingan Sehat demi Masa Depan Kawasan
-
Geger Grup WA 'Mas Menteri': Najelaa Shihab Terseret Pusaran Korupsi Chromebook Nadiem