Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan kebijakan pemanfaatan tanah di lahan hutan sangat penting. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas (Ratas) tentang Kebijakan Pemanfaatan Tanah dalam Kawasan Hutan.
"Perlu saya ingatkan bahwa kebijakan pemanfaatan tanah di lahan hutan ini sangat penting, dalam rangka memberikan perlindungan hukum terutama pada rakyat yang memanfaatkan bidang tanah di kawasan hutan," ujar Jokowi di Kantor Staf Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/2/2019).
Jokowi kemudian bercerita saat kunjungan kerja ke Bengkulu, dirinya bertemu dengan warga yang bercerita tentang sengketa lahan dengan pihak swasta penerima hak konsesi lahan.
"Kemarin saat saya terakhir ke Bengkulu, bertemu dengan seorang warga yang sebetulnya sudah, kampungnya sudah kampung lama. Kemudian Ada swasta yang diberi hak konsesi, sehingga kampung ini masuk ke dalam konsesi itu. Sehingga menjadi sengketa, kan kalah nih sengketa," kata dia.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menyebut kasus serupa juga terjadi di Pulau Jawa, terutama banyak kampung kawasan Perhutani.
"Banyak kampung kampung di kawasan Perhutani yang tidak bisa, misalnya jalannya tidak bisa diaspal karena setiap mau ngaspal harus izin terlebih dahulu. Hal hal seperti ini saya kira harus cepat diselesaikan," ucap Jokowi
Karena itu, ia menginstrusksikan menteri terkait untuk segera melakukan pendataan serta penataan pemanfaatan tanah dalam area hutan. Dengan demikian masyarakat serta kelompok adat mendapatkan manfaat.
"Kemudian inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah di dalam kawasan hutan. Jangan sampai prosesnya ini berbelit-belit disederhanakan, dipercepat, maka keluhan keluhan yang sampai bisa kita selesai kan secara cepat," tandasnya.
Dalam ratas, hadir Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) Siti Nurbaya, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Agraria dan Tata Ruang serta Kepala BPN Sofyan Djalil.
Baca Juga: Di Rakernas Korpri, Jokowi: APBN dan APBD Harus Dirancang Secara Sederhana
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
IHSG 'Kebakaran' di Awal Februari, Menkeu Purbaya: Ada Faktor Ketidakpastian!
-
Pupuk Indonesia Pugar Pabrik Tua, Mentan Amran Bilang Begini
-
Setiap Hari Taruhkan Nyawa, Pelajar di Lampung Timur Menyeberang Sungai Pakai Getek
-
Mundur Berjamaah, Petinggi OJK dan BEI Kalah dengan Saham Gorengan?
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
Terkini
-
Prabowo Sentil Bali Kotor, Gubernur Wayan Koster: Sampah Kiriman dari Luar Daerah
-
Politik Luar Negeri Versi Prabowo: Tak Ikut Blok Mana Pun, Harus Siap Hadapi Dunia Sendiri
-
Kasus Dugaan Penghinaan Suku Toraja Naik Penyidikan, Status Hukum Pandji Tunggu Gelar Perkara
-
Semeru Erupsi Dini Hari, Kolom Abu Capai 700 Meter di Atas Puncak
-
Keluarga Habib Bahar Balik Lapor, Istri Anggota Banser Korban Penganiayaan Dituding Sebar Hoaks
-
Prabowo Minta Kepala Daerah Tertibkan Spanduk Semrawut: Mengganggu Keindahan!
-
Prakiraan BMKG: Awan Tebal dan Guyuran Hujan di Langit Jakarta Hari Ini
-
Apresiasi KLH, Shanty PDIP Ingatkan Pentingnya Investigasi Objektif dan Pemulihan Trauma Warga
-
Dari MBG Sampai ASRI, Presiden Prabowo Menggugah 4 Ribu Lebih Peserta Rakornas Kemendagri 2026
-
Eksekusi Brutal di Bali: Dua WNA Australia Dituntut 18 Tahun Penjara Kasus Pembunuhan Berencana