Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan kebijakan pemanfaatan tanah di lahan hutan sangat penting. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas (Ratas) tentang Kebijakan Pemanfaatan Tanah dalam Kawasan Hutan.
"Perlu saya ingatkan bahwa kebijakan pemanfaatan tanah di lahan hutan ini sangat penting, dalam rangka memberikan perlindungan hukum terutama pada rakyat yang memanfaatkan bidang tanah di kawasan hutan," ujar Jokowi di Kantor Staf Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/2/2019).
Jokowi kemudian bercerita saat kunjungan kerja ke Bengkulu, dirinya bertemu dengan warga yang bercerita tentang sengketa lahan dengan pihak swasta penerima hak konsesi lahan.
"Kemarin saat saya terakhir ke Bengkulu, bertemu dengan seorang warga yang sebetulnya sudah, kampungnya sudah kampung lama. Kemudian Ada swasta yang diberi hak konsesi, sehingga kampung ini masuk ke dalam konsesi itu. Sehingga menjadi sengketa, kan kalah nih sengketa," kata dia.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menyebut kasus serupa juga terjadi di Pulau Jawa, terutama banyak kampung kawasan Perhutani.
"Banyak kampung kampung di kawasan Perhutani yang tidak bisa, misalnya jalannya tidak bisa diaspal karena setiap mau ngaspal harus izin terlebih dahulu. Hal hal seperti ini saya kira harus cepat diselesaikan," ucap Jokowi
Karena itu, ia menginstrusksikan menteri terkait untuk segera melakukan pendataan serta penataan pemanfaatan tanah dalam area hutan. Dengan demikian masyarakat serta kelompok adat mendapatkan manfaat.
"Kemudian inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah di dalam kawasan hutan. Jangan sampai prosesnya ini berbelit-belit disederhanakan, dipercepat, maka keluhan keluhan yang sampai bisa kita selesai kan secara cepat," tandasnya.
Dalam ratas, hadir Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) Siti Nurbaya, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Agraria dan Tata Ruang serta Kepala BPN Sofyan Djalil.
Baca Juga: Di Rakernas Korpri, Jokowi: APBN dan APBD Harus Dirancang Secara Sederhana
Berita Terkait
Terpopuler
- Aliansi BEM Bersatu: Mobil Fortuner Tiyo Ardianto Tercatat Milik Adik Letjen Purn Setyo Sularso
- Jadwal Pemadaman Listrik PLN Kamis 18 Juni 2026 Wilayah Jogja Jateng, Cek Daftar Lokasinya
- 6 Sepatu Adidas Samba Lagi Diskon 50 Persen di Website Resmi, Kesempatan Langka Separuh Harga
- Struktur Kuno Muncul Kembali di Sendang Kamulyan Trenggalek
- 7 Sunscreen Flek Hitam untuk Usia 50 Tahun ke Atas sesuai Review dan Harga
Pilihan
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
-
Ketegangan Memuncak di Hotel Sultan: Eksekusi Lahan Jadi Arena Perlawanan
-
'Sempurna Hanya Milik Allah!' Massa Gelar Aksi Damai Minta MBG Lanjut dan Sikat Koruptornya!
-
Link Live Streaming Portugal vs Kongo: Panggung Sesungguhnya CR7?
Terkini
-
Dukung Penangkapan Eks Kepala BGN, Tani Merdeka: Program Prabowo Bagus, Oknumnya yang Main!
-
Polri hingga KPK Ajukan Tambahan Anggaran, Legislator PKB Minta Kinerja Berdampak Nyata
-
Dewan Keamanan Iran Akan Luncurkan Balasan Jika Amerika Berkhianat!
-
Pemprov Jabar Tingkatkan Akses Pekerja Informal terhadap BPJS Ketenagakerjaan
-
KPK Dalami Dugaan Illegal Gain Rp 27,8 Miliar Maktour di Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Mahasiswa Trisakti hingga Tani Merdeka Gelar Demo Hari Ini, 4.263 Polisi Berjaga di 5 Titik Jakpus
-
Kemenag Sudah Cairkan Insentif Tahap II untuk Guru PAI Non ASN dan Non Sertifikasi
-
Dugaan Mark Up Proyek MBG, Kejagung Amankan 17.600 Unit Motor Listrik dan Segel Dua Gudang
-
Program Mangrove NHM di Kao Berhasil Pulihkan Kawasan Pesisir dan Tingkatkan Ketahanan Lingkungan
-
Dua Sekolah Rakyat Permanen di Pasuruan Siap Gelar Open House pada Juli