Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyangkal tuduhan dari Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi yang menyebut rotasi jabatan besar-besaran di Pemprov DKI berbau politis. Anies menyebut Prasetyo sedang berimajinasi dengan mengaitkan adanya dugaan politisasi terkait perotasian ratusan pejabat di Pemprov DKI.
"Imajinasi orang boleh-boleh saja ya kita tidak bisa mengarang pikiran orang," ucap Anies saat ditemui wartawan di kawasan Monas, Jakarta, Rabu (27/2/2019).
Anies mengatakan rotasi jabatan tidak bisa dikaitkan dengan politik karena gubernur sebenarnya memiliki wewenang untuk merotasi struktur organisasi di Pemprov DKI dalam periode 6 bulan sebagai bentuk evaluasi kinerja.
"Pilkada itu kapan ya? (2017) sekarang? (2019), nah itu udah terjawab langsung. Artinya sebetulnya Gubernur punya wewenang melakukan rotasi 6 bulan setelah menjabat dan lalu kalau misalnya urusannya Pilkada ya saat itulah kan ini tidak. Ini soal kinerja tahun," kata Anies.
Sebelumnya, Prasetio Edi Marsudi mengatakan ada kejanggalan dari perombakan jabatan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang dilakukan Anies Baswedan. Rotasi ini disebut lelaki yang akrab disapa Pras itu berbau politis.
Terkait tudingan itu, dia mempertanyakan banyak camat dan lurah yang turun jabatan menjadi sekretaris dalam rotasi besar-besaran yang dilakukan oleh Anies pada Senin (26/2/2019) kemarin.
"Pertanyaannya kalau ada camat jadi sekcam (sekretaris camat) atau lurah jadi sekkel (sekretaris kelurahan). Ini aneh ini buat saya. Dan tempat-tempat itu (lokasi pemindahan) kok berbaunya politis sekali," kata Prasetyo kepada wartawan, Selasa (26/2/2019).
Politikus PDI Perjuangan ini menganggap rotasi yang dilakukan Anies sudah masuk ke persoalan suka atau tidak suka, bukan penilaian objektif kinerja.
Baca Juga: Ingin Hidup Panjang Umur, Perbanyak Konsumsi Makanan-makanan Ini Ya!
Berita Terkait
-
Ketua DPRD Jakarta Sebut Rotasi Pejabat di Pemprov DKI Berbau Politis
-
Donor Darah 350 cc untuk PMI, Anies: Alhamdulillah Tidak Sakit
-
1.125 Pejabat Dirotasi, Anies: Enggak Ada Adaptasi, Langsung Kerja!
-
Lantik 1.125 Pejabat, Anies: Terbanyak Sepanjang Sejarah Pemprov DKI
-
Rombak 1.125 Pejabat DKI, Anies Minta ASN Netral di Pilpres 2019
Terpopuler
- 5 Motor yang Jadi Mimpi Buruk Mekanik, Montir Langsung Pura-Pura Sibuk
- 5 Sunscreen Lokal untuk Hempas Flek Hitam, Lengkap dengan Review dan Harganya
- Sepatu Lari Cocok untuk Jalan Kaki? Ini 3 Sepatu Terbaik Menurut Pakar Beserta Harganya
- realme C100i Jadi Andalan Anak Muda, Baterai Awet 6 Tahun dan Reverse Charging
- Akhir Dilema PCX vs Vario: Skutik Baru Honda Hadir Bawa Kamera Dashcam dan Mesin Lebih Buas
Pilihan
-
4 Anggota TNI Penyiram Air Keras ke Andrie Yunus Dituntut 2,5 Tahun, Jaksa Sebut Aksi Balas Dendam
-
Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
-
Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
-
KPK Gelar OTT di Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Jadi Operasi Ke-11 Sepanjang 2026
-
Kejagung Geledah Kantor BGN, Dilakukan di Tengah Pencopotan Dadan dan Dugaan Jual Beli Titik MBG
Terkini
-
Tak Ada Tuntutan Pecat Bagi 4 Anggota BAIS TNI Penyiram Air Keras Andrie Yunus
-
Cuma Dituntut Ringan, Ternyata Ini Alasan di Balik Nasib 4 TNI Penyerang Andrie Yunus
-
Profil Sony Sonjaya, Eks Wakil Kepala BGN yang Dicopot Prabowo
-
'Pulau Sampah' Kembali Muncul di Muara Angke, Greenpeace Desak Jakarta Benahi Sistem dari Sumber
-
4 Anggota TNI Penyiram Air Keras ke Andrie Yunus Dituntut 2,5 Tahun, Jaksa Sebut Aksi Balas Dendam
-
Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
-
Mengapa Asap Kebakaran Permukiman Bisa Berbahaya bagi Kesehatan Meski Api Sudah Padam?
-
Sambut Piala Dunia 2026, Jangan Jadikan Ajang Judi di Aceh dan Tetap 'Santuy'
-
Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
-
Bulog Tembus 3 Juta Ton Serapan Gabah-Beras Petani, Rekor Baru Penguatan Cadangan Pangan Nasional