Suara.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, Syafruddin mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tergabung dalam KORPRI untuk loyal kepada negara dengan fokus menjalankan tugas. Hal tersebut ia ungkapkan saat memberi memberi arahan Rakernas KORPRI di BPSDM Kemendagri, Jakarta, Selasa (26/02/2019).
"Semua pegawai negeri harus tegak lurus loyal kepada negara dan tidak terpecah belah oleh perbedaan politik. Tetap fokus untuk menjalankan roda pemerintahan negara," katanya
Menurutnya banyak aturan yang mengatur ASN untuk tidak melakukan politik praktis. Sebab pemerintah silih berganti sedangkan negara tidak pernah berubah dan berganti. "Kita sebagai anak bangsa terus berjuang mempertahankan dan menjaga keutuhan negara," ucap Syafruddin.
Dalam kesempatan yang sama, ia juga memaparkan mengenai tantangan yang akan dihadapi Indonesia yaitu mewujudkan visi Indonesia 2045 dan melampaui tantangan Revolusi Industri 4.0. Untuk itu pemerintah pun mulai fokus mengembangkan pembangunan manusia. "Reformasi birokrasi juga ditandai dengan penguatan manajemen sumber daya manusia ASN," tambahnya.
Sebab ke depan, Indonesia membutuhkan smart ASN yang mampu berkarya optimal dalam komunitas super smart society. Maka perlu dilakukan transformasi KORPRI menuju organisasi profesi yang profesional dan mandiri. Ini dilakukan untuk mendorong ASN berkualitas, profesional, berdaya saing tinggi agar terwujud birokrasi berkelas dunia 2024.
"Transformasi SDM KORPRI membutuhkan keterlibatan tenaga profesional agar pengelolaan lebih mandiri dan profesional," tutur Syafruddin.
Untuk menghadapi perubahan tersebut, KORPRI tidak bisa hanya berdiam diri dan berpangku tangan saja. Ia berharap Rakornas ini dapat merumuskan program kerja, kegiatan, target secara detil dan dapat dilaksanakan dari pusat hingga daerah.
Berita Terkait
-
Menpan-RB Kode CPNS 2025 Kembali Dibuka, Ini Cara Daftar dan Syaratnya
-
Jadi ASN Tanpa Drama Salah Jurusan, Karier Kini Bisa Lebih Tepat Sasaran
-
ASN Pemprov DKI Tak Boleh Telat di Hari Pertama Masuk Sekolah, Rano Karno: Nanti Tukin Dipotong!
-
MenPAN-RB: Surabaya Pionir Reformasi Birokrasi Masa Depan Indonesia
-
ASN Bisa Kerja dari Mana Saja? Ini Kriteria yang Harus Dipenuhi!
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO