Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat Indonesia untuk tetap menjaga persatauan dan kesatuan meski berbeda pilihan politik di Pemilu 2019. Jokowi tidak ingin perbedaan pilihan Capres dan Cawapres membuat antar warga tidak saling sapa.
Dalam kesempatan ini, Jokowi sempat bercerita saat bertemu dengan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani beserta istrinya Rula Ghani. Jokowi mulai membandingkan antara Indonesia yang damai dengan Afghanistan yang sedang terjadi konflik.
Jokowi berharap tidak ada konflik di Indonesia saat Pemilu 2019.
"Pertama saya ingin sampaikan bahwa di Afghanistan memiliki 7 suku, di Indonesia 714 suku. Dan kurang lebih 40 tahun yang lalu karena konflik dua suku di Afghanistan yang satu membawa teman dari negala luar, negara lain dan yang satu membawa teman dari luar dari negara lain akhirnya dua suku tersebut menjadi berperang. Dan sudah 50 tahun sampai sekarang tidak terselesaikan," tutur Jokowi saat memberikan sambutan pada Harlah ke-46 PPP di Ancol, Jakarta Utara, Kamis (28/2/2019).
Mendengar cerita tersebut langsung dari Rula Ghani, Jokowi mengaku mendapat masukan dari Ibu Negara Afghanistan terkait menjaga persatuan di Indonesia. Jokowi diminta untuk segera bisa menyelesaikan jika terjadi konflik antar suku atau agama.
"Presiden Jokowi hati-hati konflik antar suku ini segera padamkam apalagi yang menyangkut agama," ujar Jokowi mengulang pesan dari Rula Ghani.
Jokowi lantas mengkaitkan adanya potensi konflik karena beda pilihan Pilpres 2019. Mengingat menjelang pencoblosan 17 April mendatang hoaks dan fitnah bermunculan.
Ia pun mengajak elite politik dan timses pasangan calon untuk menggunakan cara-cara yang sehat tanpa melukai sesama anak bangsa karena urusan Pilpres 2019.
"Jangan karena urusan politik pilihan bupati, wali kota, gubernur, presiden, aset terbesar, modal tebesar kita persatuan menjadi terganggu. Gara-gara hoaks, gara-gara fitnah, ghibah, kabar bohong yang sekarang ini tidak hanya muncul ke media sosial tapi mumcul dari pintu ke pintu, rumah ke rumah," ujarnya.
Baca Juga: Ayah Hadiri Wisuda Putrinya yang Meninggal Dunia, Ini Video Pilunya
Terkait kabar bohong dan fitnah, Jokowi mengaku sudah menginstruksikan kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian agar dapat menindak tegas para pelaku hoaks menjelang pemilihan umum 17 April 2019.
"Saya mengajak semuanya untuk berani merespon ini segera. Bukan barang yang sepele ini hati-hati serta tegas saya bilang ke Kapolri, tindak tegas kepada siapa pun yang mengganggu persatuan bangsa kita dengan cara menyebarkan hoaks dari pintu ke pintu dan media sosial. Ini saya sampaikan karena semakin mendekati 17 April," kata Jokowi.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
 - 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
 - 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
 - 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
 - 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
 
Pilihan
- 
            
              Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
 - 
            
              Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
 - 
            
              Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
 - 
            
              Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
 - 
            
              Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
 
Terkini
- 
            
              PLN Resmikan Dua SPKLU Center Pertama di Jakarta untuk Dorong Ekosistem Kendaraan Listrik
 - 
            
              Koalisi Masyarakat Sipil Gugat UU TNI, Tolak Ekspansi Militer ke Ranah Sipil
 - 
            
              KPK Sita Uang Miliaran Rupiah dalam OTT Gubernur Riau Abdul Wahid
 - 
            
              Pramono Pastikan Kampus IKJ Tak Dipindah ke Kota Tua, Fokus Bangun Ekosistem Seni di TIM
 - 
            
              Onad Resmi Direhabilitasi: Bukan Pengedar, Ini Alasan BNNP DKI
 - 
            
              Budi Arie Merapat ke Gerindra? Muzani: Syaratnya Cuma Ini!
 - 
            
              Yusril: Pasal KUHP Lama Tak Lagi Efektif, Judi Online Harus Dihantam dengan TPPU
 - 
            
              Prabowo Setujui Rp5 Triliun untuk KRL Baru: Akhir dari Desak-desakan di Jabodetabek?
 - 
            
              Subsidi Transportasi Dipangkas, Tarif Transjakarta Naik pada 2026?
 - 
            
              Wacana Soeharto Pahlawan Nasional Picu Kontroversi, Asvi Warman Soroti Indikasi Pemutihan Sejarah