Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat Indonesia untuk tetap menjaga persatauan dan kesatuan meski berbeda pilihan politik di Pemilu 2019. Jokowi tidak ingin perbedaan pilihan Capres dan Cawapres membuat antar warga tidak saling sapa.
Dalam kesempatan ini, Jokowi sempat bercerita saat bertemu dengan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani beserta istrinya Rula Ghani. Jokowi mulai membandingkan antara Indonesia yang damai dengan Afghanistan yang sedang terjadi konflik.
Jokowi berharap tidak ada konflik di Indonesia saat Pemilu 2019.
"Pertama saya ingin sampaikan bahwa di Afghanistan memiliki 7 suku, di Indonesia 714 suku. Dan kurang lebih 40 tahun yang lalu karena konflik dua suku di Afghanistan yang satu membawa teman dari negala luar, negara lain dan yang satu membawa teman dari luar dari negara lain akhirnya dua suku tersebut menjadi berperang. Dan sudah 50 tahun sampai sekarang tidak terselesaikan," tutur Jokowi saat memberikan sambutan pada Harlah ke-46 PPP di Ancol, Jakarta Utara, Kamis (28/2/2019).
Mendengar cerita tersebut langsung dari Rula Ghani, Jokowi mengaku mendapat masukan dari Ibu Negara Afghanistan terkait menjaga persatuan di Indonesia. Jokowi diminta untuk segera bisa menyelesaikan jika terjadi konflik antar suku atau agama.
"Presiden Jokowi hati-hati konflik antar suku ini segera padamkam apalagi yang menyangkut agama," ujar Jokowi mengulang pesan dari Rula Ghani.
Jokowi lantas mengkaitkan adanya potensi konflik karena beda pilihan Pilpres 2019. Mengingat menjelang pencoblosan 17 April mendatang hoaks dan fitnah bermunculan.
Ia pun mengajak elite politik dan timses pasangan calon untuk menggunakan cara-cara yang sehat tanpa melukai sesama anak bangsa karena urusan Pilpres 2019.
"Jangan karena urusan politik pilihan bupati, wali kota, gubernur, presiden, aset terbesar, modal tebesar kita persatuan menjadi terganggu. Gara-gara hoaks, gara-gara fitnah, ghibah, kabar bohong yang sekarang ini tidak hanya muncul ke media sosial tapi mumcul dari pintu ke pintu, rumah ke rumah," ujarnya.
Baca Juga: Ayah Hadiri Wisuda Putrinya yang Meninggal Dunia, Ini Video Pilunya
Terkait kabar bohong dan fitnah, Jokowi mengaku sudah menginstruksikan kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian agar dapat menindak tegas para pelaku hoaks menjelang pemilihan umum 17 April 2019.
"Saya mengajak semuanya untuk berani merespon ini segera. Bukan barang yang sepele ini hati-hati serta tegas saya bilang ke Kapolri, tindak tegas kepada siapa pun yang mengganggu persatuan bangsa kita dengan cara menyebarkan hoaks dari pintu ke pintu dan media sosial. Ini saya sampaikan karena semakin mendekati 17 April," kata Jokowi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO