Suara.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melarang pendemo KPU berkumpul di Bundaran HI Jakarta Pusat sebagai titik kumpul. Itu merujuk lewat Peraturan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Harry Kurniawan mengatakan, akan ada dua elemen masyarakat yang akan menggelar aksi di depan gedung Komisi Pemlihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2019). Dua elemen tersebut yakni Forum Umat Islam (FUI) dan dari elemen yang menamakan dirinya Masyarakat Jaga Indonesia.Untuk itu, polisi melakukan penyekatan pada keduanya agar tak terjadi hal-hal yang tak diinginkan.
"Intinya kedua kelompok massa itu, mereka menyampaikan bahwa kegiatan Pilpres (Pemilihan Presiden 2019) ini dapat berjalan dengan baik, aman ya. Dan nanti ya itu tuntutan daripada mereka," ucap Harry di Gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2019).
Harry menyebut, pihaknya belum dapat memprediksi berapa jumlah pasti massa yang akan hadir. Meski demikian, pihaknya telah berkoordinasi dengan KPU terkait aksi tersebut.
"Tapi kita sudah mempersiapkan beberapa massa pun yang akan hadir ke sini akan kita terima dan kita sudah koordinasi juga dengan KPU bahwa dari beberapa kelompok elemen masyarakat itu sudah kita fasilitasi akan diterima audiensi oleh pejabat yang ada di KPU," jelasnya.
Pada rencana awal, massa hendak menjadikan kawasan Bundaran Hotel Indonesia jadi titik kumpul, namun polisi tak memberi izin merujuk pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta melarang hal tersebut. Hasilnya, masjid-masjid yang ada di kawasan Menteng lah yang jadi titik kumpul mereka, salah satunya Masjid Cut Meutia.
"Mereka berkumpul dan setelah itu nanti akan kita kawal massanya baik yang ada di Masjid Cut Meutia, Masjid Sunda Kelapa dan masjid lain dikawal personel kita baik yang tertutup maupun terbuka untuk diarahkan nanti di depan gedung KPU," tambah Harry.
Lebih jauh, Harry menghimbau kepada massa untuk menyampaikan pendapat dengan tertib dan tak menggangu aktivitas masyarakat lain. Sesuai Undang-Undang Penyampaian Pendapat, aksi akan disetop bila lewat dari pukul 18.00 WIB.
"Jumlah total keseluruhan personel kita 4039 itu dari unsur TNI, Polri dan Pemerintah Kota, serta juga dari KPU," pungkasnya.
Baca Juga: Ormas FUI Demo di KPU, Akses ke Jalan Imam Bonjol Bakal Dialihkan
Sebelumnya, Massa FUI akan menggelar aksi dalam bentuk apel siaga di depan kantor KPU RI, Jumat (1/3/2019). Massa yang diklaim akan mencapai 20 ribu peserta itu menuntut KPU RI bersikap netral pada Pemilu 2019.
Berita Terkait
-
Kawal Aksi Apel Siaga Umat, 4.300 Anggota Polisi dan TNI Dikerahkan
-
Anies Akan Copot Pejabat DKI yang Terbukti Jual Beli Jabatan
-
Bagikan 500 Sertifikat Tanah ke Warga Jaktim, Anies Sampaikan Pesan Jokowi
-
Anies Heran Pengganti Sandiaga Tak Kunjung Datang
-
Hampir Rampung, MRT Jakarta Ditarget Beroperasi Komersial 24 Maret 2019
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan untuk Ojol, RAM 8 GB dan Baterai Awet
Pilihan
-
Dompet Menjerit Jelang Ramadan, Petani Tak Nikmati Harga Pangan yang Melambung Tinggi
-
Merayap dalam Senyap, Kenaikan Harga Pangan Semakin Mencekik Rakyat Kecil
-
Alarm Bahaya untuk BEI, Mengapa Indonesia Terancam Turun ke Kasta Banglades?
-
Isu Reshuffle untuk Singkirkan 'Orang Jokowi' Berhembus, Ini Jawaban Tegas Mensesneg
-
Sudah Rampung 90 Persen, Prabowo Segera Teken Dokumen Tarif Trump
Terkini
-
Wamensos Beberkan Rincian Bantuan Bencana Sumatra: Santunan Rp15 Juta hingga Modal Usaha Rp5 Juta
-
Kemensos Gelontorkan Rp13,7 Miliar Tangani Puluhan Bencana di Awal Tahun 2026
-
Kemensos Catat 37 Kejadian Bencana di Awal 2026, Banjir Masih Jadi Ancaman Utama
-
Pramono Anung Akui Operasional RDF Rorotan Masih Penuh Tantangan: Kami Tangani Secara Serius
-
Paulus Tannos Kembali Ajukan Praperadilan dalam Kasus e-KTP, KPK: Tidak Hambat Proses Ekstradisi
-
Epstein Files Meledak Lagi: Deretan Nama Besar Dunia Terseret, dari Trump sampai Bos Teknologi
-
Pemerintah Nilai Tak Ada Resistensi RI Gabung BoP, Sebut Cuma Beda Pendapat
-
MGBKI Dukung Putusan MK soal Kolegium Dokter Spesialis, Tegaskan Independen dan Berlaku Langsung
-
Perluasan Digitalisasi Bansos di 41 Daerah, Gus Ipul: Transformasi Bangsa Mulai Dari Data
-
Menko Yusril: Pemerintah Siapkan Kerangka Aturan Cegah Risiko TPPU di Sistem Pembayaran Cashless