Suara.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menunjuk putranya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk menjalankan roda partai dan memimpin kampanye Patai Demokrat untuk pemenangan di Pemilu 2019.
Terkait itu, Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Harris mengaku tidak heran. Ia menyebut instruksi SBY tersebut untuk melestarikan sebuah dinasti politik keluarga SBY di Partai Demokrat.
"Kenapa? Kita sama-sama tahu lah AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) itu kan aktif di Partai Demokrat itu kan masih seumur jagung, banyak elit tokoh Demokrat lain yang sudah bertahun-tahun mengabdi aktf dan lain sebagainya. Tapi demi dinasti politik kemudian AHY yang dipilih sebagai pelanjut Pak SBY," ujar Syamsuddin di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (1/3/2019).
Ketika ditanya apakah sosok AHY yang diangkat untuk memimpin kampanye Partai Demokrat efektif untuk memenangkan Capres dan Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno di Pilpres 2019, Syamsuddin tidak menjawab. Ia menilai penunjukkan Agus untuk melanjutkan kepemimpinan SBY.
Lebih jauh Syamsuddin mengatakan, penunjukan tersebut agar AHY memiliki kendaraan politik untuk maju di Pemilu 2024.
"Saya kira konteksnya bukan semata-mata menangkan pak Prabowo, tapi melanjutkan Partai Demokrat itu sendiri dan tentu saja supaya bisa menjadi kendaraan politik pak AHY pada pemilu 2024," tandasnya.
Sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengangkat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY untuk pimpin kampanye Demokrat di Pemilu 2019
SBY juga menginstruksikan seluruh jajaran pengurus partai untuk meningkatkan intensitas dan efektivitas kampanye guna memenangkan Pemilu 2019. Hal itu disampaikan SBY lewat sepucuk surat yang dikirimkan dari Singapura.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan menuturkan surat tersebut ditulis mengingat SBY tidak bisa menjalankan tugas politik hingga masa Pemilu 17 April 2019 lantaran harus mendampingi istrinya Ani Yudhoyono yang tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit Singapura.
Baca Juga: Cek Tiket Anda Sebelum Terbang!
Meski begitu, Hinca menegaskan tidak ada pergantian kepengurusan partai sebagaimana yang diisukan belakang ini.
"Desas-desus soal Plt, sola ganti ketum dan yang lain-lain itu tidak benar dan tidak ada. Susunan kepengurusan DPP yang tadi sudah dibacakan lengkap tidak ada perubahan satupun," tutur saat jumpa pers di Kantor DPP Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/2/2019).
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sepatu Running Lokal Paling Juara: Harga Murah, Performa Berani Diadu Produk Luar
- 7 Bedak Padat yang Awet untuk Kondangan, Berkeringat Tetap Flawless
- 8 Mobil Bekas Sekelas Alphard dengan Harga Lebih Murah, Pilihan Keluarga Besar
- 5 Rekomendasi Tablet dengan Slot SIM Card, Cocok untuk Pekerja Remote
- 7 Rekomendasi HP Murah Memori Besar dan Kamera Bagus untuk Orang Tua, Harga 1 Jutaan
Pilihan
-
Pertemuan Mendadak Jusuf Kalla dan Andi Sudirman di Tengah Memanasnya Konflik Lahan
-
Cerita Pemain Keturunan Indonesia Han Willhoft-King Jenuh Dilatih Guardiola: Kami seperti Anjing
-
Mengejutkan! Pemain Keturunan Indonesia Han Willhoft-King Resmi Pensiun Dini
-
Kerugian Scam Tembus Rp7,3 Triliun: OJK Ingatkan Anak Muda Makin Rawan Jadi Korban!
-
Ketika Serambi Mekkah Menangis: Mengingat Kembali Era DOM di Aceh
Terkini
-
Kondisi Terkini Pelaku Ledakan SMAN 72 Jakarta: Masih Lemas, Polisi Tunggu Lampu Hijau Dokter
-
Duka Longsor Cilacap: 16 Nyawa Melayang, BNPB Akui Peringatan Dini Bencana Masih Rapuh
-
Misteri Kematian Brigadir Esco: Istri Jadi Tersangka, Benarkah Ada Perwira 'W' Terlibat?
-
Semangat Hari Pahlawan, PLN Hadirkan Cahaya Bagi Masyarakat di Konawe Sulawesi Tenggara
-
Diduga Rusak Segel KPK, 3 Pramusaji Rumah Dinas Gubernur Riau Diperiksa
-
Stafsus BGN Tak Khawatir Anaknya Keracunan karena Ikut Dapat MBG: Alhamdulillah Aman
-
Heboh Tuduhan Ijazah Palsu Hakim MK Arsul Sani, MKD DPR Disebut Bakal Turun Tangan
-
Pemkab Jember Kebut Perbaikan Jalan di Ratusan Titik, Target Rampung Akhir 2025
-
Kejagung Geledah Sejumlah Rumah Petinggi Ditjen Pajak, Usut Dugaan Suap Tax Amnesty
-
Kepala BGN Soal Pernyataan Waka DPR: Program MBG Haram Tanpa Tenaga Paham Gizi