Suara.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai pernyataan Amien Rais berbahaya karena berupaya mendelegitimasi penyelenggara pemilihan umum (pemilu), yakni KPU. Hal itu disampaikan Hasto menyikapi pernyataan Amien Rais yang menyebut ada kecurangan luar biasa saat berorasi dalam unjuk rasa di kantor KPU, Jumat (1/3/2019) kemarin.
"Bapak Amien Rais melakukan upaya yang menurut saya sangat berbahaya disampaikan," kata Hasto, saat konsolidasi internal PDI Perjuangan, di Kabupaten Lampung Tengah, Jumat malam
Menurut dia, sejak dulu PDI Perjuangan konsisten agar Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 diperbaiki dan penyelenggara pemilu tetap netral.
"Bagaimana agar alat-alat negara tidak boleh digunakan," ujar Hasto.
Hasto pun membantah terjadi kecurangan pada Pemilu 2019, karena pihaknya mendorong agar penyelengara pemilu juga tidak berpihak. "Karena itulah justru ketika kita berada dalam kekuasaan pemerintahan kita tidak ingin menggunakan kekuasaan dengan cara-cara yang tidak benar," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan Amien Rais boleh saja melakukan kritik, namun seharusnya tidak diikuti dengan cara-cara yang dapat mendelegitimasi KPU.
"Tetapi, pada saat yang bersamaan Amien Rais juga menebar ranjau yang ditujukan untuk membenarkan tindakan-tindakan 'perlawanan' atas produk kerja KPU manakala menurut pandangannya KPU melakukan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif," katanya.
Ia mengatakan, FUI dan Amien Rais adalah organisasi dan individu politik yang pada Pemilu 2019 berafiliasi dengan Prabowo-Sandi. Oleh karenanya, pernyataan-pernyataan keras Amien atas KPU harus dipandang sebagai bentuk intimidasi politik yang ditujukan untuk membangun opini publik untuk melemahkan KPU dan pada saat bersamaan memberikan insentif politik elektoral pada Prabowo-Sandi bahwa kandidat yang diusungnya dizalimi oleh rezim, dicurangi dan seterusnya.
"Pesimisme semacam ini bukan hanya melemahkan KPU, tetapi juga mengajarkan masyarakat untuk tidak percaya pada produk demokrasi yang sedang berjalan," katanya.
Baca Juga: Terinspirasi dari Alpukat Panggang, Sneakers Ini Kekinian Abis
KPU adalah produk DPR di dalamnya terdapat anggota fraksi-fraksi dari partai pengusung Prabowo-Sandi. Di dalam setiap pengambilan keputusan-keputusan teknis kepemiluan, KPU juga melibatkan wakil dari masing-masing pasangan calon, sepanjang tidak melampaui kewenangannya.
"Jadi, semestinya tidak ada alasan bagi Amien dan Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, untuk tidak percaya KPU," katanya.
Meskipun demikian, KPU memang harus dikawal bukan ditakut-takuti atau diancam, karena integritas dan keadilan pemilu adalah kepentingan rakyat. Semua tuduhan dugaan kecurangan satu per satu telah diklarifikasi oleh KPU.
"Kita semestinya mendukung independensi KPU dan jauhkan KPU dari potensi tidak netral dalam kontestasi pemilu, karena jika KPU tidak tidak independen, bukan hanya kubu Prabowo-Sandi yang dirugikan tetapi juga kubu Jokowi-Amin. Bahkan yang paling dirugikan adalah rakyat, karena harus menerima produk demokrasi yang tidak berkualitas," pungkasnya. (ANTARA)
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?
-
Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office
-
Idul Adha 2026 Tanggal Berapa? Penetapan Versi Muhammadiyah dan Pemerintah Diprediksi Sama
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!
-
Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!