Suara.com - Empat serangan Eggi Sudjana ke Jokowi, dari raja hoaks sampai presiden pikun. Aktivis 212 Eggi Sudjana juga melaporkan capres nomor urut 01 Joko Widodo ke Bawaslu terkait laporan hoaks saat Debat Pilpres kedua.
Eggi Sudjana menuding Jokowi selama ini sering melakukan kebohongan namun tidak pernah ditindaklanjuti. Eggi Sudjana yang juga menjabat sebagai Kuasa Hukum Koalisi Masyarakat Anti Hoaks ini mendesak agar Bawaslu segera memproses kasus Jokowi. Sebab, kebohongan yang telah dibuat oleh Jokowi sudah sangat meresahkan.
Berbagai serangan yang ditujukan kepada Jokowi ternyata bukan hanya kali ini saja dilakukan. Berikut Suara.com merangkum beberapa serangan yang pernah dilakukan oleh Eggi Sudjana terhadap Jokowi.
1. Jokowi Presiden Pikun
Eggi Sudjana mendesak Bawaslu segera memproses laporan mengenai kasus hoaks Jokowi yang disampaikan saat Debat Pilpres kedua. Eggi Sudjana menyebut Jokowi sebagai presiden pikun dan pembohong.
Pasalnya, Jokowi telah memaparkan data yang tidak sesuai kebenaran, seperti dana WNI Rp 11 ribu triliun ada di luar negeri yang diduganya bohong.
“Ini kan pikun presiden sangat akut. Presiden pembohong dan presiden pikun,” kata Eggi.
Eggi pun mengancam akan menduduki Kantor Bawaslu bila Bawaslu tidak segera menindak kasus Jokowi dan tidak mendiskualifikasi Jokowi dari Pilpres 2019.
“Kami minta Bawaslu mendiskualifikasi. Tahapan pemilu berikutnya janganlh ikut lagi. Bila tanggal 8 Maret jawaban dari Bawaslu tidak benar, maka kita mulai hari Seninnya bakal menduduki Bawaslu. Lebih baik begitu, untuk apa ada pemilu ujungnya curang juga,” ungkap Eggi.
Baca Juga: Andi Arief Mundur dari Wasekjen Demokrat
2. Presiden Bikin Rakyat Miskin
Pernyataan yang dilontarkan oleh Eggi memang seringkali menuai kontroversi. Kali ini, Eggi menyebut Presiden dan DPR yang menjadi dalang penyebab rakyat miskin secara structural.
Menurut Eggi, kemiskinan structural lahir dari kebijakan yang salah dari presiden dan DPR yang tidak benar dalam menyusun peraturan perundangan.
“Jadi yang pertama statement saya yang membuat 'presiden yang membuat rakyat miskin' itu bersama DPR. Kenapa? Karena menurut UUD '45 pasal 5 ayat 1, Presiden itu membuat hukum bersama DPR. Kemiskinan struktural, karena kebijakan itu terjadi karena secara struktur baik itu Presiden maupun DPR. Itu yang saya pertanyakan,” ungkap Eggi, Minggu (15/4/2018).
3. Jokowi Masuk Golongan Munafik
Pada satu kesempatan, Eggi hadir sebagai pembicara di sebuah diskusi publik di Jakarta. Dalam diskusi itu, Eggi menyebut Jokowi masuk dalam golongan munafik lantaran sering berbohong dan ingkar janji.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Bedak Viva Terbaik untuk Tutupi Flek Hitam, Harga Mulai Rp20 Ribuan
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- Mulai Hari Ini! Sembako dan Minyak Goreng Diskon hingga 25 Persen di Super Indo
- 7 Rekomendasi Mobil Bekas Sekelas Brio untuk Keluarga Kecil
- Sabrina Chairunnisa Ingin Sepenuhnya Jadi IRT, tapi Syaratnya Tak Bisa Dipenuhi Deddy Corbuzier
Pilihan
-
Nasib Sial Mees Hilgers: Dihukum Tak Main, Kini Cedera Parah dan Absen Panjang
-
5 HP dengan Kamera Beresolusi Tinggi Paling Murah, Foto Jernih Minimal 50 MP
-
Terungkap! Ini Lokasi Pemakaman Raja Keraton Solo PB XIII Hangabehi
-
BREAKING NEWS! Raja Keraton Solo PB XIII Hangabehi Wafat
-
Harga Emas Turun Hari ini: Emas Galeri di Pegadaian Rp 2,3 Jutaan, Antam 'Kosong'
Terkini
-
Makna Arahan Mendagri Tito Karnavian Soal Dukungan Pemda Terhadap PSN
-
Raja Keraton Solo Pakubuwono XIII Wafat, Akhir Perjalanan Sang Pemersatu Takhta Mataram
-
Rawan Tumbang Saat Hujan Deras, Pemprov DKI Remajakan Puluhan Ribu Pohon di Jakarta
-
APBD Dipangkas, Dedi Mulyadi Sebut ASN Jabar Bakal Puasa Tahun Depan
-
Viral ASN Deli Serdang Ngaku Sulit Naik Pangkat, Bobby Nasution Langsung Mediasi dan Ini Hasilnya
-
Terungkap! 5 Fakta Baru Kasus Narkoba Onad: Pemasok Dibekuk, Statusnya Jadi Korban
-
Budi Arie Bantah Isu Projo Jauh dari Jokowi: Jangan di-Framing!
-
Budi Arie Hubungi Jokowi, Ungkap Rencana Ganti Logo Projo Lewat Sayembara
-
Delapan Tanggul di Jaksel Roboh dan Longsor, Pemprov DKI Gerak Cepat Lakukan Perbaikan
-
Partai Ummat Kritik Pramono Anung, Sebut Kebijakan Jakarta Tak Berpihak Wong Cilik