Suara.com - Pelaksana tugas atau Plt Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko membantah pernyataan anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta yang mengaku tidak pernah dilibatkan dalam rapat pembahasan tarif moda raya terpadu (MRT) dan light rail transit (LRT) Jakarta. Dia merasa sudah melibatkan DPRD dengan pantas.
Sigit menilai rapat tersebut merupakan salah satu bentuk Pemprov DKI untuk melibatkan DPRD DKI selaku wakil rakyat Ibu Kota.
“Ah engga ah, enggak. Justru gini, ini kan proses internalisasi panjang itu kan membuktikan prinsip cermat dan kehati-hatian, okey. Nah sehingga kita tentunya menghormati DPRD sebagai representating masyarakat Jakarta kan. Tapi juga memperhatikan itu semua,” kata Sigit kepada wartawan di Balai Kota, Rabu (6/3/2019).
Dalam rapat Komisi C DPRD DKI dengan Pemprov DKI yang membahas tarif MRT dan LRT pada Rabu (6/3/2019), anggota Komisi C DPRD DKI Ruslan Amsyari mengaku tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan tarif.
Meski begitu, Sigit tetap optimistis permasalahan ini segera terselesaikan dan jadwal peluncuran MRT serta LRT tetap akan sesuai dengan jadwal yang sudah dicanangkan sebelumnya yakni pada akhir Maret 2019.
“Kita mempertahakan spirit yang sama untuk sama-sama mengawal proses ini secara legislasi benar, secara operasional nanti bisa sustainable,” jelasnya.
Untuk diketahui, DPRD DKI belum menyetujui ajuan subsidi tarif MRT dan LRT yang diajukan oleh Pemrpov DKI. Subsidi yang diajukan dianggap terlalu besar sehingga membebani APBD DKI Jakarta.
Angka subsidi yang diajukan itu didapat dari tarif perekonomian perpenumpang MRT sebesar Rp 31 ribu per orang dikurang dengan usulan tarif dari pemerintah provinsi (Pemprov) DKI yaitu Rp 10 ribu perorang.
Angka subsidi tarif LRT berasal dari tarif perekonomian per penumpang sebesar Rp 41 ribu per orang dikurang dengan usulan tarif dari Pemprov DKI sebesar Rp 6 ribu per orang.
Baca Juga: Sri Mulyani: MRT Bisa Rangsang Bisnis Properti di Jakarta
Berita Terkait
-
2 Nama Cawagub DKI Diserahkan ke DPRD
-
Usut Dugaan Jual Beli Jabatan, DPRD DKI Bakal Panggil Pimpinan BKD Jakarta
-
DPRD DKI Kritisi Putusan Bawaslu Larang Kampanye di Rumah Susun
-
Tak Kirim LHKPN, KPK Harap Warga DKI Jakarta Tak Pilih Caleg Petahana
-
Grogi, Anggota DPRD DKI Terpaksa Baca Ulang Sumpah Pelantikan Sampai 7 Kali
Terpopuler
- 6 Mobil Bekas 50 Jutaan Cocok untuk Milenial, Bodi Stylish Tak Repot Perawatan
- 5 Moisturizer dengan Alpha Arbutin untuk Memudarkan Flek Hitam, Cocok Dipakai Usia 40-an
- 5 Rekomendasi Ban Tubeless Motor Matic, Tidak Licin saat Hujan dan Jalan Berpasir
- 7 Mobil Boros Bahan Bakar Punya Tenaga Kuda, Tetapi Banyak Peminatnya
- Kronologi Lengkap Petugas KAI Diduga Dipecat Gara-Gara Tumbler Penumpang Hilang
Pilihan
-
Dirumorkan Latih Indonesia, Giovanni van Bronckhorst Tak Direstui Orang Tua?
-
Jadi Kebijakan Progresif, Sineas Indonesia Ingatkan Dampak Ekonomi LSF Hapus Kebijakan Sensor Film
-
Daftar Maskapai RI yang Pakai Airbus A320
-
5 Tempat Ngopi Tersembunyi di Palembang yang Bikin Ketagihan Sejak Seduhan Pertama
-
6 HP 5G Paling Murah di Bawah Rp 4 Juta, Investasi Terbaik untuk Gaming dan Streaming
Terkini
-
Bantu Korban Banjir Aceh, 94 SPPG Gerak Cepat Salurkan 282 Ribu Paket Makanan!
-
Tinjau Bencana Banjir di Aceh, Mendagri Beri Atensi pada Infrastruktur Publik yang Rusak
-
Presiden Prabowo Didesak Tetapkan Darurat Bencana Nasional di Sumatera
-
Banjir Terjang Sumatera, Pimpinan Komisi X DPR Desak Dispensasi Pembayaran Uang Sekolah Bagi Korban
-
Pakar Dorong Pengetatan IUP: Reboisasi Dinilai Kunci Perbaikan Tambang
-
Direktur Eksekutif CISA: Kapolri Konsisten Jaga Amanat Konstitusi sebagai Kekuatan Supremasi Sipil
-
Cak Imin Sebut Ada Peluang Pemerintah Tetapkan Banjir-Longsor di Sumatera Berstatus Bencana Nasional
-
Rasa Bersalah Bahlil Lahadalia Soal Masa Lalunya di Bisnis Tambang yang Merusak Hutan
-
Viral Banjir Sumatera Bawa Ribuan Kayu Gelondongan, DPR Desak Pemerintah Bentuk Tim Investigasi
-
BPJS Ketenagakerjaan Raih Platinum Rank dalam Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2025