Suara.com - Akibat jam kerja yang berlebih hingga malam, saat pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) pada 17 April 2019 mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sragen meminta KPU pusat naikan honor Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
Usulan tersebut disampaikan lantaran beban kerja KPPS saat penghitungan cukup berat dan diprediksi bekerja hingga malam hari.
Dikemukakan Ketua KPU Sragen Minarso, selama ini alokasi anggaran untuk KPPS di 3.360 tempat pemungutan suara (TPS) se-Kabupaten Sragen mencapai Rp14,616 miliar.
Ia merinci, anggaran KPPS per TPS terdiri atas Rp 550 ribu untuk ketua, Rp 500 ribu untuk masing-masing enam anggota dan Rp 400 ribu untuk pengamanan dan ketertiban TPS yang menjadi tanggung jawab petugas perlindungan masyarakat (linmas) sebanyak dua orang per TPS. Sehingga anggaran KPPS per TPS mencapai Rp 4.350.000.
"Rencana anggaran biaya [RAB] yang membuat KPU pusat tetapi oleh mereka akan direvisi berdasarkan daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disampaikan per KPU kabupaten/kota. Revisi anggaran sampai sekarang belum turun. Harapannya revisi segera turun dan nilainya bertembah. Kami memang meminta alokasi anggaran tersebut ditambah, tetapi nilai tambahannya diserahkan kepada KPU pusat," ujarnya, baru-baru ini.
Beban kerja KPPS dalam proses pemungutan sampai penghitungan suara dengan lima jenis surat suara cukup berat. Sehingga, hal tersebut dimasukkan Minarso dalam DIM yang disampaikan ke KPU RI secara berjenjang.
Minarso menjelaskan kebutuhan tujuh orang KPPS sudah terpenuhi. Mereka dibantu dua personel pengamanan dan ketertiban TPS atau linmas. Total kebutuhan anggota KPPS adalah 23.520 orang plus 6.720 orang linmas.
"Untuk kebutuhan linmas kami sudah berkirim surat ke Satuan Polisi Pamong Praja [Satpol PP] Sragen. Apabila ada daerah yang kekurangan dilaporkan ke kabupaten. Tetapi pemenuhan personelnya menjadi tanggung jawab Satpol PP sedangkan anggarannya di KPU. Untuk KPPS segera kami kukuhkan," ujarnya.
Baca Juga: Neno Warisman Mangkir Lagi, Bawaslu DKI Akan Datangkan Ahli Hukum Pidana
Berita Terkait
-
Ini Rahasianya Agar si Bos Berikan Anda Jam Kerja Fleksibel
-
Studi Sebut Generasi Milenial Lebih Senang Jam Kerja Fleksibel
-
Studi : Usia 40 Tahun Lebih Produktif Bila Jam Kerja Rendah
-
Kerja di Atas 55 Jam Seminggu, Awas Diincar Penyakit Ini
-
Jam Kerja Berlebihan, Awas Risiko Penyakit Jantung Mengintai
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
KPK Segera Periksa Eks Menag Yaqut dan Stafsusnya Terkait Korupsi Kuota Haji
-
Diperiksa 10 Jam, Petinggi PWNU Jakarta Bungkam Usai Dicecar KPK soal Korupsi Kuota Haji
-
KPK Periksa Petinggi PWNU Jakarta, Dalami Peran Biro Travel di Kasus Korupsi Haji
-
Kuasa Hukum Roy Suryo Sebut Kunjungan Eggi Sudjana ke Solo 'Bentuk Penyerahan Diri'
-
PDIP Kritik Pemotongan Anggaran Transfer, Desak Alokasi yang Adil untuk Daerah
-
PDIP Ingatkan Mandat Reformasi, Minta TNI Jauhi Politik Praktis dan Perkuat Industri Pertahanan
-
Tolak Pilkada Lewat DPRD, Megawati: PDIP Berdiri Paling Depan Jaga Hak Rakyat!
-
Cegah Bencana Ekologis, Rakernas I PDIP Desak Penegakan Hukum Lingkungan dan Penguatan Mitigasi
-
Prabowo Beri Mandat ke Dirut Baru Pertamina: Pecat Siapa Saja yang Tidak Bagus!
-
Bantah Dibekingi Orang Besar, Abdul Gafur Tantang Pembuktian Aliran Dana ke Kubu RRT