Suara.com - Poliklinik (Poli) Jiwa RSUD Wonosari siap memberikan layanan ekstra untuk menampung calon anggota legislatif (caleg) yang mengalami depres akibat gagal terpilih di pemilu, 17 April 2019 mendatang. Seiring adanya kompetisi untuk menjadi wakil rakyat, maka potensi caleg mengalami depresi setelah pemilihan semakin tinggi.
Psikiater RSUD Wonosari, Ida Rochmawati, mengatakan potensi depresi tidak hanya dialami caleg, tetapi lazim dialami semua orang. Namun demikian, di dalam kontestasi pemilu, potensi caleg untuk depresi semakin tinggi lantaran para caleg niat maju dengan harapan bisa terpilih menjadi wakil rakyat. Namun pada prosesnya tidak semua calon bisa terpilih karena kuota kursi Dewan sangat terbatas.
“Ada harapan dari para calon yang maju ingin terpilih, tapi tidak mungkin semua terpilih. Maka, potensi caleg yang tak terpilih mengalami depresi sangat tinggi,” kata Ida seperti dilansir Harianjogja.com--jaringan Suara.com, Kamis (14/3/2019).
Dia menjelaskan penyebab depresi dapat terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Pada saat kondisi seperti ini, maka sesorang akan mengalami beberapa tahapan kedukaan, mulai dari menyangkal, marah hingga mulai berpikir antara bisa menerima apa yang terjadi atau tidak. Jika tidak, kata Ida, maka seseorang akan memasuki fase depresi.
“Untuk penyembuhan sangat tergantung kondisi psikis masing-masing orang, tapi jika kondisi semakin parah ada baiknya berkonsultasi ke psikater atau dokter spesialis kejiwaan,” katanya.
Ida menuturkan, di tingkat kompetisi untuk menjadi anggota Dewan para caleg yang gagal sangat mungkin mengalami depresi. Guna membantu pemulihan kondisi psikologi, poli jiwa di RSUD Wonosari siap memberikan layanan konsultasi.
“Akan kami siapkan. Ada dua cara yakni menambah ruangan khusus untuk layanan atau memberikan jam layanan khusus. Yang jelas, keputusan dalam pelayanan akan kami konsultasikan dengan manajemen rumah sakit,” katanya.
Menurut Ida, para caleg yang ingin mendapatkan konsultasi tidak usah malu karena demi kesehatan jiwa.
“Ini berlaku bagi semua [masyarakat umum] karena kesehatan jiwa sangat penting agar depresi yang diderita tidak semakin parah. Yang jelas, kami menjamin kerahasiaan identitas setiap orang yang datang meminta pelayanan,” katanya.
Baca Juga: Panen Duku di Condet, Anies: Kawasan Hijau di DKI Tinggal 20 Hektare
Direktur RSUD Wonosari, Heru Sulistyowati, mengatakan untuk layanan kesehatan jiwa sudah tersedia di Poliklinik Jiwa. Namun demikian, apabila setelah pencoblosan ada lonjakan jumlah kunjungan, maka RSUD Wonosari menyiapkan ruang lain untuk pelayanan.
“Di lantai dua masih ada dan bisa dimanfaatkan apabila ada lonjakan jumlah kunjungan di layanan poli jiwa,” katanya.
Berita Terkait
-
Aksi Terorisme di Sibolga Jaringan ISIS, Tak Ada Kaitannya dengan Pemilu
-
KPU Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Serentak 2019
-
Bawaslu Kota Cirebon Temukan Satu Warga Jepang Masuk DPT
-
Ini 10 Titik Lokasi Kampanye di Serang
-
Ini Kata Mendagri Soal Isu Kepemilikan KTP Elektronik WNA Jelang Pemilu
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar