Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai bahaya jika ujian nasional dihapus. Sementara Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno janji akan menghapus UN.
JK menilai jika UN dihapus, akan berbahaya untuk kualitas pendidikan. Karena tidak ada tolok ukur terhadap evaluasi belajar siswa.
"Kalau (UN) mau dihapuskan, itu berbahaya justru untuk kualitas pendidikan. Ada UN saja kualitas pendidikan kita masih rendah, apalagi kalau tidak ada. Tidak ada parameter untuk mengukur (pendidikan Indonesia) maju atau mundur," kata JK di Kantor Wapres Jakarta, Selasa (19/3/2019).
JK menjelaskan ujian nasional menjadi salah satu cara untuk mengevaluasi proses belajar siswa tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA); dan itu sudah diatur dalam undang-undang. Ujian nasional juga menjadi salah satu cara untuk menjaga standar kualitas pendidikan secara nasional.
"Kita harus menjaga standar bahwa standar nasional dimana pun di Indonesia ini, bahwa tingkat pengetahuan lulusan SD, SMP dan SMA itu harus mendekati nilai atau mendekati kemampuan sesuai kurikulum yang ada," jelasnya.
Dalam debat pilpres yang diikuti calon wapres, Minggu (17/3/2019), Sandiaga Uno mengusulkan akan menghapuskan ujian nasional dan menggantinya dengan metode penelusuran minat dan bakat, jika dia menang dalam Pilpres 2019.
"Kita pastikan sistem UN dihentikan, diganti dengan penelusuran minat bakat," ujar Sandiaga dalam debat putaran ketiga di Jakarta, Minggu.
Alasan usulan penghapusan UN tersebut antara lain karena kemampuan sekolah dalam menjalankan proses belajar tidak sama rata di setiap daerah di Tanah Air. Kondisi pendidikan di Jakarta tidak bisa diterapkan sama dengan sistem pendidikan di daerah.
Sejak 2015, UN tidak lagi dijadikan penentu kelulusan dan lebih memprioritaskan Indeks Integritas UN atau IIUN. UN dijadikan untuk pemetaan pendidikan. Nilai UN juga mengalami penurunan dari tahun ke tahun.
Baca Juga: Prabowo - Sandiaga Bakal Hapus Ujian Nasional karena Banyak Mudaratnya
Rerata nilai Ujian Nasional (UN) SMP yang terus mengalami penurunan dari 61,81 pada tahun pelajaran 2014/2015 turun menjadi 50,80 pada tahun pelajaran 2017/2018. Hal serupa juga dialami rerata nilai UN SMA/MA dari 58,27 pada 2014/2015 turun menjadi 50,80 pada tahun ajaran 2017/2018. Untuk SMK juga mempunyai kecenderungan serupa yakni terus turun dari 62,15 pada 2014/2015 menjadi 45,21 pada 2017/2018. (Antara)
Berita Terkait
-
BPN Prabowo Merasa Dipersekusi karena Sandiaga Ditolak di Banyuwangi
-
Pembentukan Pansus Cawagub DKI Pengganti Sandiaga Uno Jalan di Tempat
-
Sandiaga Ditolak Kampanye di Banyuwangi sampai Dihadang Massa
-
Rangkul Warga NU, Sandiaga Janji Hidupkan Kembali Kebijakan Gus Dur
-
Sandiaga Mau Hapus UN, TKN: Janji Usang Buat Raup Suara Pemilih Muda
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Matic untuk Keluarga yang Irit BBM dan Murah Perawatan
- 58 Kode Redeem FF Terbaru Aktif November 2025: Ada Item Digimon, Diamond, dan Skin
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil Matic Mirip Honda Brio untuk Wanita
- Liverpool Pecat Arne Slot, Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia?
- 5 Sunscreen Wardah Untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Bantu Atasi Tanda Penuaan
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Diminta Jangan Banyak Omon-omon, Janji Tak Tercapai Bisa Jadi Bumerang
-
Menkeu Purbaya Diminta Jangan Banyak Omon-omon, Janji Tak Tercapai Bisa Jadi Bumerang
-
Trofi Piala Dunia Hilang 7 Hari di Siang Bolong, Misteri 59 Tahun yang Tak Pernah Tuntas
-
16 Tahun Disimpan Rapat: Kisah Pilu RR Korban Pelecehan Seksual di Kantor PLN
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Makin Pedas
Terkini
-
1.131 Aktivis Dikriminalisasi, ICEL dan Koalisi Sipil Desak Kapolri Terbitkan Perkap Anti-SLAPP
-
Kemajuan yang Membebani: Ketika Perempuan Jadi Korban Pertama Pembangunan
-
Kapan Bahasa Portugis Diajarkan di Sekolah? Ini Jawaban Mendikdasmen
-
Geram Legislator Senayan Soal Bandara PT IMIP Beroperasi Tanpa Libatkan Negara: Kedaulatan Terancam!
-
Wamenkes Dante: Sistem Rujukan BPJS Tak Lagi Berjenjang, Pembayaran Klaim Disesuaikan Kompetensi RS
-
Pemprov DKI Gagas LPDP Jakarta, Siap Biayai Warga Kuliah S2-S3 hingga Luar Negeri
-
Rehabilitasi Eks Dirut ASDP Picu Sorotan, Komisi III DPR Warning Penegak Hukum
-
Ira Puspadewi Cs Dapat Rehabilitasi dari Prabowo, Eks Penyidik KPK: Tamparan Penegak Hukum
-
Heboh Bandara 'Ilegal' di Morowali, Benarkah Diresmikan Jokowi? Fakta Dua Bandara Terungkap
-
TKI Asal Temanggung Hilang Selama 20 Tahun di Malaysia, Ahmad Luthfi Pastikan Kondisinya Aman