Suara.com - Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi - Maruf Amin, Hasto Kristiyanto mengklaim rencana pemberian gelar kepada Presiden Jokowi sebagai Bapak Pembangunan Desa merupakan aspirasi dari masyarakat desa atas perhatian besarnya terhadap pembangunan desa.
"Seluruh gelar itu dari rakyat, berbeda dengan zaman Pak Harto yang dimobilisasi dalam gelar Bapak Pembangunan," ujarnya saat mendampingi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri berziarah ke Makam Bung Karno di Blitar, Jawa Timur, Rabu (20/3/2019).
Menurut Hasto, Jokowi merupakan Presiden RI yang pertama kali memberikan perhatian nyata dalam bentuk dana desa.
"Kan pertama kalinya bagaimana Pak Jokowi menaruh perhatian yang begitu besar pada pembangunan desa, desa sebagai pusat pertumbuhan," tuturnya.
Hasto mengemukakan seluruh desa bergerak mengatasi penyebab terjadinya ketidakadilan ekonomi.
Sementara itu, Hasto mengomentari kritik dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi. Ia menyebut BPN memang hanya bisa mengritik pihak Jokowi - Maruf dan tidak pernah memiliki opsi alternatif untuk disodorkan.
"Tugas BPN kan selalu memberikan kritik karena tidak punya opsi-opsi alternatif terhadap program-program Jokowi. Mereka bisanya hanya memberi tambahan plus, BPJS plus..."
Anggota Badan Pemenang Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Ahmad Riza Patria menilai rencana pemberian gelar Bapak Pembangunan Desa ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) sarat kepentingan politik.
Riza menyebut pemberian gelar kepada Jokowi menjelang pemungutan suara di Pemilu 17 April 2019 merupakan bagian dari kampanye.
Baca Juga: Tiga Guru Jalan Kaki Tembus Hutan Demi Bujuk Murid Kembali Sekolah
Sebelumnya beredar undangan berlogo dari Badan Koordinasi Nasional Pembangunan, Pemerintahan, Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa yang ditujukan untuk kepala desa seluruh Indonesia.
Undangan tersebut meminta kepala desa untuk hadir pada 30 Maret - 2 April di Gelora Bung Karno dalam acara pemberian gelar Bapak Pembangunan Desa kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Dalam undangan tersebut tertulis bahwa besaran uang Rp 3 juta diperuntukan sebagai biaya administrasi peserta. Nantinya dengan nominal itu peserta sudah mendapat fasilitas berupa akomodasi penginapan hotel dua hari tiga malam, konsumsi, dan sebagainya.
Kontributor : Agus H
Berita Terkait
-
BPN Sebut Gelar Bapak Pembangunan Desa ke Jokowi Skenario Kepentingan Elite
-
Asal Usul Ide Gelar Bapak Pembangunan Desa untuk Jokowi
-
Gelar Bapak Pembangunan Desa Jokowi, Mendagri: Itu Aspirasi, Bukan Kampanye
-
Kubu Jokowi Sebut OK OCE Program Gagal, Ketumnya Tak Terima
-
Debat Cawapres Usai, Kubu TKN Mengaku Sangat Puas
Terpopuler
- Susunan Tim Pelatih Timnas Indonesia U-23 di SEA Games 2025, Indra Sjafri Ditopang Para Legenda
- Diskon Listrik 50 Persen PLN Oktober 2025, Begini Syarat dan Cara Dapat E-Voucher Tambah Daya!
- Shin Tae-yong Batal Comeback, 4 Pemain Timnas Indonesia Bernafas Lega
- 7 Rekomendasi Smartwatch untuk Tangan Kecil: Nyaman Dipakai dan Responsif
- 5 Bedak Padat yang Cocok untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Samarkan Flek Hitam
Pilihan
-
Hasan Nasbi Sebut Menkeu Purbaya Berbahaya, Bisa Lemahkan Pemerintah
-
5 Fakta Kemenangan 2-1 Real Madrid Atas Barcelona: 16 Gol Kylian Mbappe
-
Harga Emas Hari Ini: Galeri 24 dan UBS Sentuh Rp 2,4 Juta di Pegadaian, Antam Nihil!
-
Harga Emas Sabtu 25 Oktober 2025: Antam Masih 'Hilang', UBS dan Galeri 24 Menguat
-
Superkomputer Prediksi Arsenal Juara Liga Champions 2025, Siapa Lawan di Final?
Terkini
-
Rumah Digeledah, ASN Kemenaker RJ Dipanggil KPK: Ada Apa dengan Kasus RPTKA?
-
Rayakan HLN ke-80, PLN Wujudkan Akses Listrik Gratis bagi Warga Pra Sejahtera di Bali
-
Tok! Gugatan Praperadilan Khariq Anhar Ditolak PN Jaksel, Ini Alasan Hakim Sulistyo
-
Biar Talas dan Sagu Tak Dianggap Makanan Kelas Bawah, Mendagri Minta Daerah Gandeng Ahli Kuliner
-
Usut Kasus CSR, KPK Panggil Politikus Nasdem Rajiv
-
Johnson Panjaitan Wafat: Advokat HAM Pemberani, Mobil Ditembak, Kantor Digeruduk Nyali Tak Ciut
-
Pemerhati Dorong Penegakan Hukum Humanis Bagi Korban Narkoba: Harus Direhabilitasi, Bukan Dipenjara
-
Geger WNA Israel Punya KTP Cianjur, Bupati Tegaskan 100 Persen Palsu: NIK Tak Terbaca Sistem
-
Dua Tersangka Kasus Suap Bupati Kolaka Timur Dipindahkan ke Kendari, Sidang Siap Dimulai!
-
WNA Israel Punya KTP Cianjur Viral di Medsos, Kok Bisa Lolos? Ini Faktanya