Suara.com - Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengkritisi pernyataan capres petahana Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai dapat memecah belah rakyat saat berpidato di Yogyakarta, terlebih di situasi menjelang Pilpres 2019 ini.
Ferdinand meminta Jokowi untuk lebih bijak dalam berujar. Menurutnya, status Jokowi yang masih seorang presiden harus mencerminkan sikap pemimpin yang merangkul semua golongan rakyat.
Hal itu disampaikan Ferdinand dalam akun Twitter @Ferdinand_Haean saat menanggapi sebuah berita mengenai Jokowi yang tidak ingin diam lagi dan akan melawan segala tudingan rakyat yang diarahkan kepadanya.
"Ada baiknya Presiden tidak perlu mengumbar kata-kata seperti ini. Pemimpin tidak boleh terlihat atau terbaca bermusuhan dengan rakyatnya, siapapun itu. Yang terhormat Pak @jokowi, tidak mungkin semua rakyat suka bapak, dan itu lumrah dalam kehidupan politik. Sebaiknya bapak bisa lebih bijak dalam hal ini," cuit Ferdinand seperti dikutip Suara.com, Minggu (24/3/2019).
Sebelumnya Jokowi memberikan pidato di hadapan ribuan masyarakat dalam deklarasi dukungan Alumni Jogja Satukan Indonesia di Lapangan Stadion Kridosono, Yogyakarta, Sabtu (23/3/2019).
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi mengaku dirinya kerap difitnah selama sekitar 4,5 tahun mulai dari sebagai anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI hingga menjadi antek asing.
Namun di hadapan ribuan Alumni Jogja Satukan Indonesia, ia menegaskan tidak akan diam dan akan melawan fitnah atau hoaks yang dituduhkan kepada dirinya.
"Saya sebetulnya sudah diam 4,5 tahun, difitnah-fitnah saya diam, dihujat saya diam, dijelekin saya juga diam, dicela direndahkan saya juga diam, dihujat dihina saya diam. Tapi hari ini di Yogya saya sampaikan saya akan lawan," ucap Jokowi.
Baca Juga: Jokowi Akan Lawan Hoaks, Fadli Zon dan Fahri Hamzah Tanggapi Miring
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan
-
Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar