Suara.com - Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Niam Sholeh mengeluarkan pernyataan haram jika ada umat muslim yang tidak menggunakan hak pilihnya atau golput di Pemilu 2019.
Terkait hal itu, menurut salah satu warga Jakarta bernama Andhika (40), persoalan pilihan politik tidak bisa dicampuradukkan dengan hukum halal dan haram.
Andhika menjelaskan, MUI berhak mengeluarkan fatwa haram kepada warga yang memilih untuk golput di pemilu.
Namun dirinya berpandangan kalau pilihan untuk golput justru sebuah bentuk kritik terhadap pelaksanaan Pemilu 2019 termasuk pelaku-pelakunya.
"Kalau dia (Asrorun) mau menfatwakan ya monggo saja tapi yang pasti kan ini urusan partisipasi politik publik dan ini urusan keduniawian, enggak usah dibawa ke persoalan halal dan haram," kata Andhika saat dihubungi Suara.com, Rabu (27/3/2019).
"Bukan di situ poinnya, ini justru golput sebenarnya menjadi kritik terhadap pelaksanaan pemilu terhadap aktor-aktor politk, terhadap orang yang berkompetisi," sambungnya.
Andhika hanya berpartisipasi saat pelaksanaan Pemilihan Presiden 2014 silam yang mempertemukan kedua calon presiden yakni, Joko Widodo atau Jokowi dan Prabowo Subianto.
Apa alasannya Andhika mau menggunakan haknya pada Pilpres 2014 itu?
Andhika menerangkan, dirinya kala itu menilai ada sosok yang merepresentasikan persona yang biasa-biasa dan menjadi sesuatu. Andhika mengakui mayoritas masyarakat berharap banyak pada sosok tersebut.
Baca Juga: Cerita Ari Komat Kamit Baca Mantra di Rumah Jalangkung Depok, Dapat Apa?
"Dulu misalnya ada Jokowi yang sejarahnya seperti itu, dari nothing menjadi something tahun 2014, ada Prabowo yang semacam itu. Kita waktu itu memang harapannya kepada Jokowi, misalnya begitu ya," terangnya.
Namun, setelah adanya presiden yang terpilih pada 2014 dan berjalan hampir 5 tahun, ternyata harapan itu hanya sebatas angan-angan.
Andhika berpandangan kalau saat ini tidak lagi ada harapan serupa sesuai dengan harapan mayoritas masyarakat termasuk dirinya saat 2014 lalu.
Pada Pilpres 2019 ini, Andhika mengatakan kalau tidak bisa diharapkan apalagi untuk meminta perubahan kondisi negara.
Yang dipertunjukkan oleh kandidat baik capres - cawapres maupun pemilihan legislatif selama masa kampanye pun tidak memberikan imbas positif bagi masyarakat.
Belum lagi, menurutnya untuk kandidat capres - cawapres saat ini tidak memberikan keyakinan kepada Andhika untuk menggunakan hak pilihnya.
Berita Terkait
-
Wiranto ke TNI, Polri dan Pemda: Jelaskan ke Rakyat Jangan sampai Golput
-
Usai Bertemu MUI, Kominfo: Belum Ada Sikap soal PUBG
-
MUI: Kami Tak Pernah Terbitkan Fatwa Haram Golput, Cuma Imbauan
-
Usai Bahas PUBG dengan Kominfo dan Asosiasi Esports, MUI: Belum Ada Fatwa
-
MUI Jelaskan Dasar Fatwa Haram Golput
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
-
Dampingi Presiden, Bahlil Ungkap BBM hingga Listrik di Sumbar Tertangani Pasca-Bencana
Terkini
-
Cuan dari Gang Sempit: Kisah PKL Malioboro yang Sukses Ternak Ratusan Tikus Mencit
-
MPR Dukung Kampung Haji, Dinilai Bikin Jemaah Lebih Tenang dan Aman Beribadah
-
KSAD Minta Media Ekspos Kerja Pemerintah Tangani Bencana Sumatra
-
Kejagung Tetapkan 3 Orang Jaksa jadi Tersangka Perkara Pemerasan Penanganan Kasus ITE
-
OTT KPK di Banten: Jaksa Diduga Peras Animator Korsel Rp2,4 M, Ancam Hukuman Berat Jika Tak Bayar
-
Pesan Seskab Teddy: Kalau Niat Bantu Harus Ikhlas, Jangan Menggiring Seolah Pemerintah Tidak Kerja
-
OTT Bupati Bekasi, PDIP Sebut Tanggung Jawab Pribadi: Partai Tak Pernah Ajarkan Kadernya Korupsi
-
Jawab Desakan Status Bencana Nasional, Seskab Teddy: Pemerintah All Out Tangani Bencana Sumatra
-
Pramono Anung: UMP Jakarta 2026 Sedang Dibahas di Luar Balai Kota
-
Bantah Tudingan Pemerintah Lambat, Seskab Teddy: Kami Sudah Bergerak di Detik Pertama Tanpa Kamera