Suara.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin, Arsul Sani merespon pernyataan Amien Rais yang meminta KPU tidak menghitung suara di Hotel Borobudur karena banyak jin.
Arsul mengungkapkan, bahwa TKN enggan bersuara banyak soal ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan KPU dalam aturan. Pasalnya, Arsul enggan jika nantinya TKN dianggap 'menyetir' KPU hingga dituduh bersengkongkol untuk memenangkan Capres - Cawapres nomor urut 01, Jokowi - Ma'ruf Amin.
"Banyak jin... ya... ya... Lebih banyak mana dari gedung DPR?," ujar Arsul di Gedung KK, Kompleks Parlemen, Rabu (27/3/2019).
"Kalau kita lihat TKN aja dalam urusan debat kan paling irit komentarnya. Karena begitu kita ngomong kan sudah dituduh ini pasti sudah kongkalingkong kolaborasi kubu petahana kan akan seperti itu," sambung dia.
Dibandingkan dengan Amien Rais yang meminta penghitungan suara oleh KPU tidak dilakukan di Hotel Borobudur, Arsul menyatakan, kalau TKN lebih menaruhkan rasa kepercayaannya kepada KPU yang akan memilih lokasi yang baik.
Menurutnya lokasi yang baik untuk KPU melaksanakan penghitungan suara ialah lokasi yang tidak panas dan konsumsi yang cukup sehingga pelaksaan penghitungan suara Pemilu 2019 akan berjalan dengan baik.
"Bagi TKN yang penting tidak angker, ada AC sehingga yang nungguin itu nggak panas, nggak gerah gitu kan. Dan tersedia konsumsi yang cukup, sehingga kita nggak kelaparan udah itu saja," pungkasnya.
Untuk diketahui, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Raies meminta KPU tidak menggelar penghitungan suara hasil Pemilu dan Pilpres 2019 di Hotel Borobudur, Jakarta. Pasalnya, Amien Rais mengklaim, Hotel Borobudur bernuansa gaib. Ia mengklaim, hotel itu banyak makhluk gaib seperti jin dan genderuwo.
Amien menilai, tempat paling aman dalam melakukan penghitungan suara hasil Pemilu 2019 ialah di kantor KPU RI atau di kantor DPR RI.
Baca Juga: Heboh, Hotel Grand Hyatt Singapura Terbakar
Berita Terkait
-
Wiranto ke TNI, Polri dan Pemda: Jelaskan ke Rakyat Jangan sampai Golput
-
Ini Lima Peraturan Pendukung MK Terkait Penanganan Sengketa Pemilu 2019
-
Klaim Prabowo - Sandiaga Unggul, Fadli Zon Berharap Tak Ada Kecurangan
-
Soal Anak-anak di Lokasi Kampanye, TKN akan Konsultasi dengan KPAI
-
Bakar Semangat Pendukungnya di Bali, Prabowo: Kami Punya Hatinya Rakyat
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO