Suara.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk tahun ini tidak mengeluarkan surat edaran yang mewajibkan masyarakat untuk memadamkan listrik selama 1 jam pada Sabtu, 30 Maret 2019. Hal itu dikarenakan jadwal Earth Hour berbarengan dengan jam tayang debat keempat Pilpres 2019.
Asisten Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Lingkungan Hidup, Yuli Hartono, mengatakan kebijakan itu diambil karena jadwal Earth Hour yang digelar selama 1 jam dari pukul 20.30 - 21.30 WIB sama dengan jadwal debat pilpres yang akan mempertemukan kedua calon wakil presiden.
"Kita tidak menghilangkan switch off (mematikan lampu), tapi karena ini bertepatan dengan waktu nobar debat pilpres. Kita tidak mewajibkan warga Jakarta untuk mematikan lampu," kata Yuli dalam jumpa pers Earth Hour 2019 di Stasiun MRT Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Rabu (27/3/2019).
Meski demikian, Yuli menyebut Pemprov DKI tetap akan mematikan listrik di beberapa titik di Ibu Kota. Diantaranya, Pemprov DKI akan memadamkan lampu di 7 monumen ikon Jakarta, yakni Patung Sudirman, Monas, Gedung Balai Kota, Patung Kuda, Patung Bundaran HI, Patung Pemuda, dan Patung Tugu Tani.
"Pemda DKI mengambil inisiatif mematikan lampu saja di patung-patung monumental sebagai keikutsertaan Pemprov. Kalau dulu kan gedung-gedung pemerintah, hotel-hotel tertentu lalu mal. Kalau sekarang dimatikan bisa ngamuk (masyarakat) karena ada nobar (debat pilpres)," ucap dia.
Di tempat yang sama, CEO WWF Indonesia Rizal Malik sebagai penyelenggara Earth Hour menegaskan kegiatan memadamkan lampu selama 1 jam bukan sekadar seremonial belaka karena itu adalah momen bagi manusia untuk berintrospeksi terhadap apa yang sudah dilakukannya terhadap bumi ini.
Berita Terkait
-
KPU Minta Panelis dan Moderator Debat Keempat Patuhi Pakta Integritas
-
Sempat Tolak, Kubu Prabowo Akhirnya Setuju Metro TV Penyelenggara Debat
-
Retno Pinasti dan Zulfikar Naghi Jadi Moderator Debat Keempat Pilpres 2019
-
Pemprov Bentuk Posko untuk Atasi Masalah Teknis UNBK di Jakarta
-
Jokowi Klaim Sukses Bangun MRT Bareng Ahok, Pengamat: Jokowi Bohong
Terpopuler
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Beda Cushion Wardah Colorfit Hijau dan Krem: Intip Harga, Kandungan, dan Manfaatnya
Pilihan
-
Raffi Ahmad Terseret Kasus Suap Impor, Padahal Cuma Basa-basi Titip Barang ke PT Blueray
-
Haji Bolot Dikabarkan Terkena Serangan Jantung, Posisi Masih di Rumah Sakit
-
Derita Masyarakat RI Bertambah Kini Harga Pertamax Naik, Apa yang Harus Dilakukan?
-
Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
-
Namanya Terseret Isu Dugaan Korupsi BGN, Yahya Golkar: Semua Anggota Komisi IX DPR Tak Terlibat!
Terkini
-
Daftar Bansos Kini Tak Bisa Asal, Kemensos Bisa Cek Kendaraan, Listrik hingga Aset Tanah
-
Pramono Minta Daerah Penyangga Ikut Tanggung Beban Transjabodetabek, Minimal Benahi Halte
-
Bukan Hanya Soal Suhu: Apa yang Membuat Hutan Bumi Menyerap Lebih Banyak Karbon?
-
Wamendagri Ribka Tegaskan Komitmen Kawal Percepatan Pembangunan KSPEAN Papua Selatan
-
Segera Lepas Dolar Anda! Dasco Wanti-wanti Agar Tak Rugi Minggu Depan
-
Disperindag Gelar WIITEX 2026: Perkuat Posisi Produk Teh, Kopi, dan Kakao Jabar di Pasar Global
-
Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
-
Mengapa Krisis Iklim Tak Selesai Saat Dunia Capai Net-Zero Emission? Studi Ungkap Penjelasannya
-
504 Kepala Daerah Korup Sejak 2005, Mengapa Dana Banpol Tak Mampu Memperbaiki Kualitas Politik?
-
Menaker Serahkan Dokumen Ratifikasi Konvensi ILO 188 ke Dirjen ILO, Wujudkan Pesan Presiden Prabowo