Suara.com - Politikus PSI Rian Ernest menilai sistem keamanan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah jauh lebih baik. Ernest mengatakan hal itu berbeda pada masa pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Hal itu dikatakan Ernest dalam diskusi Kedai Kopi di Restoran Ajag Ijig, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (28/3/2019).
Ernest mengatakan, pada masa pemerintahan SBY, masih terdapat insiden salah tangkap dalam kasus terorisme.
"Soal keamanan, lebih baik. Zaman Pak SBY ada berapa kasus teroris salah tangkap atau tembak mati," tutur Ernest.
Ernest mengatakan, hal itu menjadi keunggulan dari pemimpin yang memiliki latar belakang sipil. Sebab, sebagai pemimpin yang memiliki latar belakang sipil, Jokowi tidak melulu menggunakan pendekatan hard power, tapi juga soft power.
"Pada Pak Jokowi ada perpaduan hard dan soft power. Inilah keunggulan pemimpin berlatar belakang sipil. Jadi tidak dikit-dikit hard power. Kalau dikit-dikit hard power ya kita mundur lagi ke jaman Orba. Inilah keunggulan Pak Jokowi," ungkapnya.
Ernest menambahkan, pemerintahan Jokowi juga memiliki fokus yang tinggi terhadap masalah keamanan. Salah satu langkah konkretnya yakni dengan menaikkan anggaran Polri hingga dua kali lipat.
"Kalau enggak ada peningkatan anggaran,bagaimana mau ada peningkatan (keamanan). TNI juga, jadi Pak Jokowi punya fokus tinggi dalam hal mempertahankan hankam," ungkapnya.
Selain memiliki pencapaian yang positif di bidang keamanan, menurut Ernest, Jokowi juga memiliki fokus terhadap memajukan ideologi bangsa. Salah satunya dengan membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Baca Juga: Persija Klaim Ada Gol Tangan Tuhan, Pelatih Kalteng Putra Maklum
"Ideologi, pencapaian Pak Jokowi jelas memajukan pancasila dan membentuk badan khusus BPIP," ujar Ernest.
Untuk diketahui, debat keempat Pilpres 2019 dijadwalkan digelar pada 30 Maret 2019, di Hotel Shangri-La, Jakarta.
Debat keempat akan mempertemukan kedua kandidat Calon Presiden nomor urut 01 Jokowi dan nomor urut 02 Prabowo dengan tema ideologi, pemerintahan, keamanan, dan hubungan internasional.
Berita Terkait
-
Bongkar! Tsamara Amany Beberkan Kejanggalan Surat Suara Tercoblos di Medan
-
Lamaran Sandiaga Uno Cuma Settingan, PSI: Poligami Kok Dibuat Main-main?
-
Oknum Camat di Manado Diduga Copot Bendera PSI, Ini Reaksinya usai Tepergok
-
Tsamara Amany Curhat Spanduknya Dicopot Orang Tak Dikenal
-
Debat Panas! Andi Arief Sebut PKI dan PSI, Jubir PSI Bilang Junkie
Terpopuler
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 5 Oktober: Ada 20.000 Gems dan Pemain 110-113
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Kedua 6-12 Oktober 2025
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
Pilihan
-
Pihak Israel Klaim Kantongi Janji Pejabat Kemenpora untuk Datang ke Jakarta
-
Siapa Artem Dolgopyat? Pemimpin Atlet Israel yang Bakal Geruduk Jakarta
-
Seruan Menggetarkan Patrick Kluivert Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
-
Perbandingan Spesifikasi vivo V60 Lite 4G vs vivo V60 Lite 5G, Kenali Apa Bedanya!
-
Dana Transfer Dipangkas, Gubernur Sumbar Minta Pusat Ambil Alih Gaji ASN Daerah Rp373 T!
Terkini
-
Anggaran Dipangkas Rp 15 Triliun, Gubernur DKI Siapkan Obligasi Daerah, Menkeu Beri Lampu Hijau
-
Dicecar KPK Soal Kuota Haji, Eks Petinggi Amphuri 'Lempar Bola' Panas ke Mantan Menag Yaqut
-
Hotman 'Skakmat' Kejagung: Ahli Hukum Ungkap Cacat Fatal Prosedur Penetapan Tersangka
-
4 Fakta Korupsi Haji: Kuota 'Haram' Petugas Hingga Jual Beli 'Tiket Eksekutif'
-
Teror Bom Dua Sekolah Internasional di Tangesel Hoaks, Polisi: Tak Ada Libur, Belajar Normal!
-
Hotman Paris Singgung Saksi Ahli Kubu Nadiem: 'Pantas Anda Pakai BMW Sekarang, ya'
-
LMS 2025: Kolaborasi Global BBC Ungkap Kisah Pilu Adopsi Ilegal Indonesia-Belanda
-
Local Media Summit 2025: Inovasi Digital Mama dan Magdalene Perjuangkan Isu Perempuan
-
KPK Bongkar Modus 'Jalur Cepat' Korupsi Haji: Bayar Fee, Berangkat Tanpa Antre
-
Saksi Ahli Pidana Kubu Nadiem Beberkan Empat Syarat Penetapan Tersangka