Suara.com - Politikus PSI Rian Ernest menilai sistem keamanan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah jauh lebih baik. Ernest mengatakan hal itu berbeda pada masa pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Hal itu dikatakan Ernest dalam diskusi Kedai Kopi di Restoran Ajag Ijig, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (28/3/2019).
Ernest mengatakan, pada masa pemerintahan SBY, masih terdapat insiden salah tangkap dalam kasus terorisme.
"Soal keamanan, lebih baik. Zaman Pak SBY ada berapa kasus teroris salah tangkap atau tembak mati," tutur Ernest.
Ernest mengatakan, hal itu menjadi keunggulan dari pemimpin yang memiliki latar belakang sipil. Sebab, sebagai pemimpin yang memiliki latar belakang sipil, Jokowi tidak melulu menggunakan pendekatan hard power, tapi juga soft power.
"Pada Pak Jokowi ada perpaduan hard dan soft power. Inilah keunggulan pemimpin berlatar belakang sipil. Jadi tidak dikit-dikit hard power. Kalau dikit-dikit hard power ya kita mundur lagi ke jaman Orba. Inilah keunggulan Pak Jokowi," ungkapnya.
Ernest menambahkan, pemerintahan Jokowi juga memiliki fokus yang tinggi terhadap masalah keamanan. Salah satu langkah konkretnya yakni dengan menaikkan anggaran Polri hingga dua kali lipat.
"Kalau enggak ada peningkatan anggaran,bagaimana mau ada peningkatan (keamanan). TNI juga, jadi Pak Jokowi punya fokus tinggi dalam hal mempertahankan hankam," ungkapnya.
Selain memiliki pencapaian yang positif di bidang keamanan, menurut Ernest, Jokowi juga memiliki fokus terhadap memajukan ideologi bangsa. Salah satunya dengan membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Baca Juga: Persija Klaim Ada Gol Tangan Tuhan, Pelatih Kalteng Putra Maklum
"Ideologi, pencapaian Pak Jokowi jelas memajukan pancasila dan membentuk badan khusus BPIP," ujar Ernest.
Untuk diketahui, debat keempat Pilpres 2019 dijadwalkan digelar pada 30 Maret 2019, di Hotel Shangri-La, Jakarta.
Debat keempat akan mempertemukan kedua kandidat Calon Presiden nomor urut 01 Jokowi dan nomor urut 02 Prabowo dengan tema ideologi, pemerintahan, keamanan, dan hubungan internasional.
Berita Terkait
-
Bongkar! Tsamara Amany Beberkan Kejanggalan Surat Suara Tercoblos di Medan
-
Lamaran Sandiaga Uno Cuma Settingan, PSI: Poligami Kok Dibuat Main-main?
-
Oknum Camat di Manado Diduga Copot Bendera PSI, Ini Reaksinya usai Tepergok
-
Tsamara Amany Curhat Spanduknya Dicopot Orang Tak Dikenal
-
Debat Panas! Andi Arief Sebut PKI dan PSI, Jubir PSI Bilang Junkie
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
Pilihan
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
Terkini
-
Solusi Macet Jakarta? DKI Bangun Flyover Latumenten dan Bintaro Puspita Hingga 2030
-
Pemprov DKI Siap Siaga Hadapi KLB Keracunan Pangan, Perketat Pengawasan MBG di Sekolah
-
Sandiaga Uno Sebut Ekonomi Hijau Kunci Utama Ciptakan Lapangan Kerja Masa Depan
-
Ngaku Jadi Korban 'Deepfake' AI, Rismon Sianipar Bantah Fitnah Jusuf Kalla: Itu Video Rekayasa!
-
Bantah Terima Uang Miliaran, Rismon Sianipar Ungkap Alasan Pilih Damai di Kasus Ijazah Jokowi
-
Legislator Golkar Tagih Revisi UU Pemilu: Banyak Putusan MK Mendesak Segera Ditindaklanjuti
-
Ketegangan di Yerusalem Meningkat usai Pemasangan Pintu Besi di Kawasan Bersejarah
-
Di Balik Layar OTT KPK: Membongkar Gurita Sindikasi 'Jatah Preman' Kepala Daerah Lewat Ajudan
-
Menteri PPPA: Hentikan Normalisasi Candaan Merendahkan Martabat Perempuan
-
Revisi UU Pemilu Masuk Tahap Awal, Anggota Komisi II DPR Beberkan 10 Isu yang Akan Dikaji