Suara.com - Politikus PSI Rian Ernest menilai sistem keamanan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah jauh lebih baik. Ernest mengatakan hal itu berbeda pada masa pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Hal itu dikatakan Ernest dalam diskusi Kedai Kopi di Restoran Ajag Ijig, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (28/3/2019).
Ernest mengatakan, pada masa pemerintahan SBY, masih terdapat insiden salah tangkap dalam kasus terorisme.
"Soal keamanan, lebih baik. Zaman Pak SBY ada berapa kasus teroris salah tangkap atau tembak mati," tutur Ernest.
Ernest mengatakan, hal itu menjadi keunggulan dari pemimpin yang memiliki latar belakang sipil. Sebab, sebagai pemimpin yang memiliki latar belakang sipil, Jokowi tidak melulu menggunakan pendekatan hard power, tapi juga soft power.
"Pada Pak Jokowi ada perpaduan hard dan soft power. Inilah keunggulan pemimpin berlatar belakang sipil. Jadi tidak dikit-dikit hard power. Kalau dikit-dikit hard power ya kita mundur lagi ke jaman Orba. Inilah keunggulan Pak Jokowi," ungkapnya.
Ernest menambahkan, pemerintahan Jokowi juga memiliki fokus yang tinggi terhadap masalah keamanan. Salah satu langkah konkretnya yakni dengan menaikkan anggaran Polri hingga dua kali lipat.
"Kalau enggak ada peningkatan anggaran,bagaimana mau ada peningkatan (keamanan). TNI juga, jadi Pak Jokowi punya fokus tinggi dalam hal mempertahankan hankam," ungkapnya.
Selain memiliki pencapaian yang positif di bidang keamanan, menurut Ernest, Jokowi juga memiliki fokus terhadap memajukan ideologi bangsa. Salah satunya dengan membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Baca Juga: Persija Klaim Ada Gol Tangan Tuhan, Pelatih Kalteng Putra Maklum
"Ideologi, pencapaian Pak Jokowi jelas memajukan pancasila dan membentuk badan khusus BPIP," ujar Ernest.
Untuk diketahui, debat keempat Pilpres 2019 dijadwalkan digelar pada 30 Maret 2019, di Hotel Shangri-La, Jakarta.
Debat keempat akan mempertemukan kedua kandidat Calon Presiden nomor urut 01 Jokowi dan nomor urut 02 Prabowo dengan tema ideologi, pemerintahan, keamanan, dan hubungan internasional.
Berita Terkait
-
Bongkar! Tsamara Amany Beberkan Kejanggalan Surat Suara Tercoblos di Medan
-
Lamaran Sandiaga Uno Cuma Settingan, PSI: Poligami Kok Dibuat Main-main?
-
Oknum Camat di Manado Diduga Copot Bendera PSI, Ini Reaksinya usai Tepergok
-
Tsamara Amany Curhat Spanduknya Dicopot Orang Tak Dikenal
-
Debat Panas! Andi Arief Sebut PKI dan PSI, Jubir PSI Bilang Junkie
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional