Suara.com - Juru bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi - Maruf Amin, Ace Hasan Syadzily menjabarkan tata kelola pemerintahan yang akan dijalankan Jokowi - Maruf Amin jika terpilih dalam Pilpres 2019. Hal ini disampaikan Ace berkaitan salah satu tema debat keempat Pilpres 2019, yakni tentang pemerintahan.
Ace mengatakan pemerintahan Jokowi terus berkomitmen mengembangkan ASN yang profesional. Dia mengatakan Indonesia harus memiliki Aparatur Sipil Negara yang profesional dan bekerja dalam lingkungan kerja yang berbasis teknologi informasi.
"Pak Jokowi selama ini mampu menjalankan pemerintahan secara efektif yang bekerja untuk kesejahteraan rakyat. Pemerintahan Jokowi dalam lima tahun terakhir ini mendorong sistem pemerintahan dengan tata kelola yang lebih profesional, transparan, efektif, bersih dan akuntabel," kata Ace dalam siaran pers di Jakarta, Kamis.
Jokowi menurutnya, juga mengembangkan sistem penempatan ASN yang memperhatikan kepentingan nasional, terutama pelayanan pemerintahan di wilayah terdepan, terluar dan tertinggal.
Untuk melahirkan ASN yang berkualitas, kata dia, Jokowi melakukan reformasi pendidikan dan pelatihan ASN agar lebih sinergis, menjadi "learning governance", sesuai dengan pencapaian kinerja organisasi serta transformasi kepada "knowledge management" berkelanjutan.
Untuk beradaptasi dengan perkembangan baru, Jokowi juga mengembangkan tempat kerja berbasis teknologi informasi, melakukan reformasi sistem remunerasi dan sistem pensiun ASN yang lebih adil, kompetitif dan disesuaikan kemampuan keuangan negara.
"Jokowi - Maruf Amin berkomitmen meningkatkan kesejahteraan ASN dengan penyediaan rumah/tempat tinggal yang layak dan terjangkau, dukungan fasilitas yang lengkap dan terintegrasi," ujar Ace.
Adapun untuk mencapai keberhasilan pembangunan, sangat ditentukan oleh sistem perencanaan dan penganggaran yang terpadu, efektif, dan efisien.
Untuk mewujudkannya, Ace mengungkapkan Jokowi - Maruf Amin akan melanjutkan "money follow program", agar anggaran digunakan untuk membiayai program/kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan.
Baca Juga: Minggu, Jokowi Lihat Proyek Tol Manado-Bitung Sepanjang 39,9 Kilometer
Selain itu, Jokowi akan berupaya melanjutkan upaya penajaman perencanaan dan penganggaran yang berorientasi pada hasil yang berdampak dan bermanfaat bagi rakyat. Serta melanjutkan upaya penghematan anggaran dari belanja yang tidak produktif.
Sementara untuk mendorong agar nilai akuntabilitas pemerintah daerah semakin tinggi, Jokowi akan melanjutkan penerapan reformasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diikuti pemberian insentif bagi mereka.
Jokowi - Maruf Amin juga akan melakukan reformasi kelembagaan yang efektif dan efisien yang terfokus pada reformasi kelembagaan dengan membenahi kompleksitas fungsi dan kewenangan lembaga dalam pemerintahan.
Hal tersebut, kata dia, dilakukan dengan cara melanjutkan penataan kembali lembaga-lembaga yang tumpang tindih dalam fungsi dan kewenangan dan melakukan reformasi tata hubungan antar-lembaga sehingga lebih sinergis.
Adapun perkembangan Revolusi Industri 4.0 mengharuskan pemerintah lebih adaptif dengan membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik.
Jokowi akan mempercepat penerapan pemerintahan berbasis elektronik, seperti e-planning, e-budgeting, e-procurement, dan e-reporting, termasuk mempercepat koordinasi pengembangan e-government yang terintegrasi serta mempercepat penyatuan data seluruh instansi pemerintah.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT