Suara.com - Politikus Partai Nasdem Tina Talisa mengaku kaget dengan isu yang sempat beredar jika pasangan Jokowi - Ma'ruf menang Pilpres 2019 maka adzan akan dilarang hingga perkawinan sesama jenis akan dilegalkan. Padahal kata dia, Maruf Amin sudah mematahkan isu tersebut dalam debat cawapres.
Hal itu dirasakan langsung saat dirinya berkampanye sebagai calon anggota legislatif (caleg) di Kabupaten Jawa Barat.
"Saya datang ke dapil kemarin hari Jumat, di Kabupaten Bandung pertanyaan riil terkait dengan Pilpres. Teh Tina, punteun, tolong jelaskan kepada kami apakah benar adzan akan dilarang? Apakah benar LGBT akan dilegalkan?," ujar Tina di diskusi bertajuk 'Politik Tanpa Hoax' di Hotel Sultan, Jumat (29/3/2019).
Isu hoaks itu awalnya dihembuskan oleh emak-emak yang berkampanye dari pintu ke pintu di daerah Karawang beberapa waktu lalu. Emak-emak yang dikabarkan tergabung dalam relawan pendukung Capres - Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno menyampaikan bahwa jika Jokowi menang di Pilpres 2019, maka adzan nantinya akan dilarang dikumandangkan dan LGBT akan dilegalkan.
Kampanye emak-emak terekam dan tersebar videonya di media sosial.
"Mereka sudah tahu (itu tidak benar) tapi kok rasanya tidak puas kalau enggak nanya langsung sama diantara caleg partai koalisi dan saya jelaskan," ujarnya.
Menurutnya sistem menyebarkan hoaks masih menjadi cara dalam politik di Pemilu 2019. Salah satu contohnya ialah isu Jokowi memiliki keturunan PKI masih ramai dibicarakan, padahal isu itu sudah beredar sejak Jokowi maju sebagai capres di Pilpres 2014.
Dengan melihat fenomena itu, Tina menilai jika isu hoaks yang menyerang Jokowi mirip dengan serangan hoaks yang ditujukan kepada mantan Presiden Amerika Serikat Obama. Obama di awal pencalonannya sempat diisukan beragama Islam.
Sampai pada Obama sudah terpilih menjadi presiden, sebanyak 17 persen masyarakat Amerika Serikat percaya kalau Obama ialah seorang muslim.
Baca Juga: Mahfud MD: Pemilu Sekarang Ini Sama, Banyak Kecurangan
"Nah ini menurut saya agak mirip di Indonesia, isu PKI pak Jokowi itu dimainkan dari 2014 dan sampai sekarang masih ada orang yang percaya," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Tina Talisa Sebut Isu Hoaks Jokowi PKI Mirip dengan Isu Obama Muslim
-
Teknologi Hologram Jadi Strategi Ma'ruf Amin Jangkau Daerah Terpencil
-
Jauh dari Kata Serius, Curhat Warganet Soal Debat Maruf Versus Sandiaga
-
Ditanya Soal Pengawasan Dana Pendidikan, Maruf Gagal Paham Jawaban Sandiaga
-
Erick Thohir: Program Prabowo-Sandi Jiplak Kartu Pra Kerja Jokowi
Terpopuler
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- HBL Mantiri Dikukuhkan jadi Ketua BPP PPAD Gantikan Try Sutrisno
- 5 Motor Teririt untuk Buruh dan Pelajar, Dompet Tetap Aman Meski Pakai Pertamax
- 10 Promo Sepatu Lari di Sports Station: Adidas, Reebok, dan New Balance Mulai Rp299 Ribuan
Pilihan
-
Kabar Duka! Legenda Persija Si Macan Betawi Tan Liong Houw Tutup Usia
-
Takut PHK, Prabowo Putuskan Harga LNG untuk Industri USD 13/MMBTU
-
Sejarah! Timnas Voli Indonesia Kalahkan Korsel dan Juara AVC Mens Volleyball Cup 2026
-
Bumi Berguncang! Gempa 6,2 M Hantam Afghanistan, Getaran Terasa Hingga India
-
Perang Meletus Lagi! Iran Hantam Basis AS di Teluk, Gencatan Senjata Runtuh
Terkini
-
Taruna Akmil akan Dampingi Siswa Sekolah Rakyat Belajar Mandiri di Asrama Selama 5 Hari
-
Tak Lagi 'Macan Ompong', RUU HAM Beri Komnas HAM Kewenangan Penyidikan
-
Menuju Kota Global, Jakarta Kejar Target Bebas Buang Air Sembarangan
-
Jangan Terkecoh! Pendakian Gunung Merapi Masih Ditutup, Abaikan Ajakan di Medsos
-
Jadi Otak Penyekapan, Bos Percetakan di Senen Perintahkan Anak Buah Pasung Kaki Korban
-
Bertemu Dony Oskaria, KPK Minta Pejabat BUMN Bandel Tak Lapor LHKPN Disanksi
-
Gelar Budaya Jokowi Disorot, Dinilai Jadi 'Senjata' Politik Incar Masyarakat Paternalistik
-
Satu Tahun Menuju 5 Abad, Apakah Jakarta Sudah Layak Kota Global?
-
Sekjen Golkar: Pasar Tak akan Goyang Hanya Karena Gaya Pidato Prabowo
-
Rp1,1 Triliun Anggaran Pendidikan Jakarta Tak Terserap, DPRD: Harusnya Bisa untuk Sekolah Gratis