Suara.com - Ajang debat capres kembali mempertemukan dua kandidat di Pilpres 2019, Joko Widodo atau Jokowi dan Prabowo Subianto. Debat kali ini membahas masalah ideologi, pertahanan dan keamanan serta hubungan internasional.
Lantas, bagaimanan pandangan kedua kandidat terhadap ideologi Pancasila?
Dalam debat capres keempat yang digelar di Hotel Shangri La, Jakarta, Sabtu (30/3/2019) malam. Ternyata baik Jokowi maupun Prabowo memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda menyoal ideologi Pancasila, khususnya pendidikan bagi generasi muda soal Pancasila.
Jokowi menekankan pentingnya pendidikan dan penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, seperti penerapan toleransi dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia.
"Yang paling penting adalah yang paling penting adalah bagaimana memberikan pendidikan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus bertoleransi karena kita ini memiliki 714 suku," ujar Jokowi seperti dilansir dari Antara.
Jokowi mengatakan, bahwa anak-anak Indonesia harus diberitahu bagaimana berkawan dengan saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air yang memiliki lebih dari 1.100 bahasa daerah yang berbeda-beda.
Selain itu Jokowi juga menegaskan pentingnya mendidik anak-anak bangsa Indonesia bagaimana hidup bertoleransi, mengingat Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan ras.
"Itu sebetulnya yang ingin terus kita lakukan, pendidikan ini bukan indoktrinasi lagi harus kekinian juga untuk dapat lebih diterima oleh para generasi muda," ujar Jokowi.
Pendidikan Pancasila dan toleransi dikatakan Jokowi pada saat ini dapat dilakukan melalui sosial media untuk menjangkau generasi muda.
Baca Juga: Prabowo Sindir Usaha Jokowi Ambil Freeport: 51 Persen Saham Itu Etok-etok
Sedangkan Prabowo Subianto menilai Pancasila harus dimasukkan ke dalam pendidikan sejak dini hingga pendidikan lanjutan.
"Menurut pendapat saya Pancasila ini walaupun kita tidak mau menggunakan pendekatan indoktrinasi, tapi kita harus memasukkan Pancasila ke dalam pendidikan bangsa kita, pendidikan dari kecil dari awal, dari usia dini Taman Kanak-Kanak, SD SMP SMA harus dimasukkan dalam edukasi," kata Prabowo dalam jawabannya terkait tema ideologi ini.
Menurut Prabowo, pendidikan Pancasila wajib dimasukkan ke dalam kurikulum setiap tingkat pendidikan.
Selain itu, Prabowo juga menjelaskan para pemimpin harus memberi contoh yang mempersatukan dan menyejukkan masyarakat.
"Memberi contoh dalam masalah edukasi ini, dalam memilih orang tidak boleh memandang suku, agama, ras. Dalam menjalankan politik harus politik persatuan, bukan politik pecah belah, bukan politik cari kesalahan, bukan politik cari perbedaan," kata mantan Danjen Kopasus itu.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan