Apel Pengamanan Pemilu, Ribuan Personel TNI AL Pamerkan Kekuatan Alutsista

Suara.com - Sebanyak 1.700 personel TNI Angkatan Laut (AL) mengikuti Apel Gelar Pasukan Pengamanan Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) 2019. Apel tersebut digelar di Dermaga JICT II Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (01/3/2019), hari ini.

Apel pengamanan Pemilu ini dipimpin oleh Panglima Koarmada I (Pangkormada), Laksamana Muda TNI Yudo Margono. Dalam sambutannya, ia mengatakan apel ini bertujuan untuk mengecek persiapan dan kesiapan jajaran Koarmada I dalam pengamanan Pemilu yang tersisa 17 hari lagi.

Selain itu, nantinya pasukan TNI harus memberikan bantuan kepada Pemda dan Polri. Yudo mengatakan tugas tersebut adalah salah satu dari 14 tugas TNI dalam operasi militer selain perang (OMSP) yang tertuang di Undang-Undang RI nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.

"Apel pengamanan Pemilu ini pada hakikatnya adalah bertujuan untuk mengecek secara langsung mengenai kesiapan dan kesiapsiagaan jajaran Koarmada I dalam perbantuan dukungan pengamanan Pemilu," ujar Yudo.

Gelaran persiapan pengamanan Pemilu ini juga dihadiri oleh Panglima Kolinlamil, Komandan Seskoal, Kepala Pushidrosal, Kepala Staf Koarmada I, Komandan Guspula Koarmada I, Komandan Guskamla Koarmada I, Komandan Lanramil III, dan Pejabat Utama Koarmada I.

Pantauan suara.com, di apel gabungan TNI AL kali ini juga ditampilkan alutsista Koarmada I. Di antaranya tiga Kapal Republik Indonesia (KRI), kendaraan Taktis, kendaraan Polisi Militer AL. 1700 pasukan TNI AL yang mengikuti apel juga bersenjata lengkap.

Menurut Yudo keterlibatan TNI AL dalam mengamankan Pemilu adalah kewajiban untuk mempertahankan kedaulatan negara dan mempertahankan NKRI dari gangguan dan ancaman. Ia lalu menyerukan agar Pemilu harus berlangsung aman, damai, dan lancar.

"Karena itu, apapun resikonya Pileg dan Pilpres harus berlangsung aman, damai, dan lancar. Tidak boleh ada konflik yang menyebabkan perpecahan," pungkas Yudo.

Baca Juga: Eks Kapolsek Dimutasi Gara-gara Prabowo, BPN: Bukti Kecurangan Jokowi