Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah keras adanya tudingan sejumlah pihak yang menyebut penyidik senior lembaga antirasuah tersebut, Novel Baswedan berafiliasi dengan Partai Gerindra dan memiliki kedekatan dengan Capres Nomor urut 02 Prabowo Subianto.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah menegaskan, semua yang bekerja di KPK tidak memiliki keterkaitan dengan sejumlah partai politik apapun. Febri juga menyatakan KPK merupakan lembaga Independen dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
"KPK, mulai dari unsur pimpinan sampai pada unsur pegawai, memastikan tak akan terkait pada kelompok politik praktis mana pun. Jadi, kami harap semua pihak bisa menempatkan KPK sebagai lembaga independen," katanya di Gedung Merah Putih KPK Kuningan, Jakarta, Senin (1/4/2019).
Febri pun meminta kepada semua pihak, dalam setiap perkara yang ditangani KPK terkait korupsi, jangan dikaitkan dengan isu politik praktis.
"Jangan tarik KPK ke isu politik praktis, karena itu hanya akan merugikan upaya pemberantasan korupsi kita. Novel juga sudah clear mengatakan bahwa informasi-informasi tersebut tidak benar," ujar Febri.
Febri pun kembali mengingatkan kasus yang terjadi terhadap Novel, terutama kepada pihak penegak hukum yang masih memiliki utang dalam menuntaskan kasus penyiraman air keras di wajah penyidik senior KPK tersebut.
"Yang kita harus ingat sebenernya sekarang adalah sudah lebih dua tahun penyerang Novel belum ditemukan. Ini yang lebih penting diupayakan agar teror-teror terhadap penegak hukum tersebut tidak kemudian ditutupi oleh isu- isu yang tidak substansial," tegas Febri
Sebelumnya, ada beberapa pihak yang menyebut Novel telah berafiliasi dengan Partai Gerindra, ketika Tim Badan Pemenangan Nasional Nomor Urut 02 Prabowo-Sandiaga, menyebut bila Prabowo terpilih menjadi Presiden 2019, posisi Kejaksaan Agung akan diberikan kepada Novel Baswedan.
Baca Juga: Ketahuan Pamer Chat ke Gebetan, Pria Ini Kena Semprot Pacarnya di Twitter
Berita Terkait
-
Bukan Cuma Bowo, KPK Endus Ada Caleg Lain Siap-siap Lakukan Serangan Fajar
-
Sindir Jokowi, BPN: Calon Jaksa Agung Pilihan Prabowo bukan Kader Partai
-
Tiga Petinggi Sinar Mas Group Dieksekusi KPK
-
Terjaring OTT KPK Rabu Malam, Bowo Sidik Langsung Dipecat dari Golkar
-
Holding Pupuk Indonesia Hanya Prihatin dan Pasrah Terkait OTT KPK
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan untuk Ojol, RAM 8 GB dan Baterai Awet
Pilihan
-
Dompet Menjerit Jelang Ramadan, Petani Tak Nikmati Harga Pangan yang Melambung Tinggi
-
Merayap dalam Senyap, Kenaikan Harga Pangan Semakin Mencekik Rakyat Kecil
-
Alarm Bahaya untuk BEI, Mengapa Indonesia Terancam Turun ke Kasta Banglades?
-
Isu Reshuffle untuk Singkirkan 'Orang Jokowi' Berhembus, Ini Jawaban Tegas Mensesneg
-
Sudah Rampung 90 Persen, Prabowo Segera Teken Dokumen Tarif Trump
Terkini
-
Wamensos Beberkan Rincian Bantuan Bencana Sumatra: Santunan Rp15 Juta hingga Modal Usaha Rp5 Juta
-
Kemensos Gelontorkan Rp13,7 Miliar Tangani Puluhan Bencana di Awal Tahun 2026
-
Kemensos Catat 37 Kejadian Bencana di Awal 2026, Banjir Masih Jadi Ancaman Utama
-
Pramono Anung Akui Operasional RDF Rorotan Masih Penuh Tantangan: Kami Tangani Secara Serius
-
Paulus Tannos Kembali Ajukan Praperadilan dalam Kasus e-KTP, KPK: Tidak Hambat Proses Ekstradisi
-
Epstein Files Meledak Lagi: Deretan Nama Besar Dunia Terseret, dari Trump sampai Bos Teknologi
-
Pemerintah Nilai Tak Ada Resistensi RI Gabung BoP, Sebut Cuma Beda Pendapat
-
MGBKI Dukung Putusan MK soal Kolegium Dokter Spesialis, Tegaskan Independen dan Berlaku Langsung
-
Perluasan Digitalisasi Bansos di 41 Daerah, Gus Ipul: Transformasi Bangsa Mulai Dari Data
-
Menko Yusril: Pemerintah Siapkan Kerangka Aturan Cegah Risiko TPPU di Sistem Pembayaran Cashless