Suara.com - Untuk pertama kalinya warga negara Indonesia (WNI) di Mongolia bisa menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2019 dengan mengirimkan surat suara yang sudah dicoblos dalam amplop tertutup ke Panitia Pemilu Luar Negeri (PPLN) Beijing, China.
"Mungkin ini untuk pertama kalinya ya, ada warga kita di Mongolia yang menggunakan hak pilihnya," kata Ketua PPLN Beijing Oei Edy Susanto seperti dilansir Antara di Beijing, Selasa (2/4/2019).
Seorang WNI yang bekerja di Mongolia itu mengirimkan surat suara Calon Presiden-Calon Wakil Presiden RI dan anggota DPR-RI dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta II melalui jasa pos ke PPLN Beijing yang beralamatkan di KBRI Beijing di Dongzhimen Wai Dajie No 4, Distrik Chaoyang.
Amplop tertutup berukuran sedang yang di dalamnya terdapat dua amplop putih, masing-masing berisi surat suara Capres-Cawapres dan DPR-RI dari WNI di Mongolia itu diterima oleh PPLN Beijing pada Senin (1/4).
Kemudian amplop tersebut dimasukkan ke dalam kotak suara tersegel dengan beberapa surat suara lain yang dikirimkan oleh WNI dari berbagai daerah yang tersebar di 18 provinsi dan munisipalitas di China.
PPLN Beijing telah mengirimkan surat suara Capres-Cawapres dan DPR-RI kepada 816 WNI yang tersebar di 18 provinsi dan munisipalitas di daratan Tiongkok dan Mongolia mulai 19 Maret 2019.
Sehari kemudian dilanjutkan dengan pengiriman surat suara kepada sekitar 300 WNI yang tinggal di tiga kota lain di China, yakni Wuhan, Tianjin, dan Chongqing, yang sebelumnya akan memilih melalui kotak suara keliling (KSK) namun diubah menjadi pos.
Sementara itu, seorang WNI di Mongolia yang telah menggunakan hak pilihnya itu merupakan pindahan dari Osaka, Jepang.
"Tentu kami mengapresiasi warga kita di Mongolia yang secara aktif melaporkan kepindahan itu untuk kami daftar sebagai pemilih di wilayah kami," kata Edy.
Baca Juga: 27 Petugas Damkar Tewas Saat Padamkan Kebakaran Hutan di China
Pada awal Desember 2018, saat PPLN Beijing berkunjung ke Mongolia masih belum menemukan satu orang WNI pun untuk bisa didaftar sebagai pemilih.
Pencoblosan di tempat pemungutan suara (TPS) yang dipusatkan di KBRI Beijing digelar pada 14 April 2019. Namun untuk penghitungan surat suara, termasuk yang dikirimkan melalui pos, baru bisa dilaksanakan pada 17 April 2019 yang bertepatan dengan pemilu serentak di Indonesia.
Berita Terkait
-
Lagu Selawat Diubah Jadi Dukungan ke Prabowo di Peringatan Isra Mi'raj?
-
Polisi Identifikasi 47 TPS Rawan di Jakarta Utara
-
Sebut Rizieq Sebar Fitnah, Ini Penjelasan Dubes Agus Maftuh Abegebriel
-
Ancam Pakai People Power, PDIP: Ucapan Amien Rais Seperti Preman
-
Alasan Sibuk Urus Pemilu, Ketua KPK Bekasi Minta Sidang Perdananya Ditunda
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Kontroversi Grok AI dan Ancaman Kekerasan Berbasis Gender di Ruang Digital
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar