Suara.com - Beberapa kasus intoleransi terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) selama beberapa tahun terakhir. Hal ini membuat Yogyakarta sempat disebut-sebut sebagai wilayah yang intoleran.
Namun hal itu langsung dibantah Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X. Ia membantah bila Yogyakarta sudah masuk dalam fase darurat intoleransi, karena menurutnya semua terjadi lantaran adanya kesalahpahaman saja.
Lantas, apa saja kasus dugaan intoleransi yang terjadi di Yogyakarta? Berikut Suara.com merangkum beberapa kasus intoleransi yang pernah terjadi di Yogyakarta sepanjang beberapa tahun terakhir.
1. Penolakan Acara Sedekah Laut
Sekelompok orang mengacak-acak properti acara sedekah laut yang digelar di Pantai Baru, Srandakan, Bantul pada Jumat (12/10/2018). Akibatnya, warga dan panitia pun ketakutan dan trauma akibat insiden itu .
Dalam aksi perusakan itu, pihak kepolisian mengamankan 9 orang yang diduga menjadi dalang dalam perusakan acara sedekah laut. Menurut kesaksian warga, gerombolan orang tak dikenal itu meminta sedekah laut tak digelar lantaran syirik, musyrik dan bertentangan dengan agama.
Sedekah laut sendiri merupakan tradisi yang digelar warga Jawa tiap tahunnya. Acara ini juga mampu meningkatkan kunjungan wisatawan sehingga berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan warga sekitar.
2. Pemotongan Salib
Foto kayu nisan berbentuk salin yang dipotong oleh warga di Pemakaman Jambon Purbayan RT 53/13, Kota Gede, Yogyakarta menjadi perbincangan warganet. Kayu nisan milik Albertus Slamet Sugihardi itu dibangun di dalam pemakaman muslim.
Baca Juga: Kejati DKI Tunjuk 2 Jaksa Teliti Berkas Perkara Kerabat Prabowo Subianto
Warga sekitar awalnya menyepakati jasad Albertus dimakamkan di pemakaman muslim dengan perjanjian tidak boleh ada atribut nonmuslim. Namun, ternyata pihak keluarga membuat nisan berbentuk salib sehingga dipotong oleh warga.
Warga dan keluarga Albertus pun melakukan musyawarah guna menghindari kesalahpahaman. Akhirnya, keluarga Albertus pun sepakat berdamai dan tidak mempermasalahkan pemotongan nisan salib di makam Albertus.
3. Warga Nonmuslim Ditolak di Pedukuhan Karet, Bantul
Seorang seniman bernama Slamet Jumiarto beserta istri dan kedua anaknya ditolak untuk bermukim di RT 08, Pedukuhan Karet, Pleret, Bantul. Alasan penolakan Slamet tinggal di wilayah itu lantaran Slamet beragama Kristen.
Dari hasil mediasi yang dilakukan, sebagian warga tak keberatan Slamet tinggal di wilayahnya. Namun Kepala Pedukuhan Karet bersikeras menolaknya dan hanya mengizinkan Slamet tinggal selama 6 bulan saja. Akhirnya, Slamet pun mengalah dan memilih pergi berpindah tempat tinggal.
Menurut Kepala Pedukuhan Karet Iswanto, keputusan penolakan dilakukan berdasarkan pada Surat Keputusan nomor 03/POKGIAT/Krt?Plt/X/2015, dimana dalam surat keputusan itu tertulis bahwa pendatang baru harus beragama Islam, sama dengan agama yang dianut oleh mayoritas penduduk.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian