Suara.com - Sekjen DPP Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono tidak menginginkan adanya politik identitas dalam kampanye Prabowo - Sandiaga menuju Pilpres 2019. Hal itu dikatakan menyusul adanya surat internal SBY terkait Kampanye Akbar di Gelora Bung Karno, Minggu (7/4/2019) kemarin.
SBY tidak ingin adanya potensi memecah belah akibat kampanye Prabowo - Sandiaga yang ditujukan pada golongan atau identitas agama tertentu. SBY, kata Hinca, pun meminta agar ke depan kampanye serupa dapat memilih tema dengan nuansa lain di luar dari simbol-simbol atau identitas agama tertentu.
"Kembali ke politik identitas kami tidak setuju, Demokrat menempatkan nasionalis religius. Values kami untuk menyampaikan duduk soal partai Demokrat. Posisi Demokrat tidak ingin politik identitas sangat menonjol karena kita Bhinneka Tunggal Ika, ya menjadi milik semua lah," tutur Hinca di kantor DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Senin (8/4/2019).
Terkait adanya surat SBY kepada internal Partai Demokrat dalam menyikapi Kampanye Akbar tersebut, disebut Hinca merupakan bentuk saling mengingatkan dari SBY kepada partai koalisi.
Sebelumnya, kata dia, Demokrat melalui wakilmya di Badan Pemenangan Nasional tersebut sebenarnya sudah jauh hari mengetahui gelaran kapanye akbar di GBK. Namun pihaknya baru mengetahui secara detail acara tersebut satu hari sebelumnya, yakni Sabtu (6/4/2019).
"Kami menilai kental [politik identitas] karena itu kami ingatkan. Demokrasi kan memang membutuhkan kritik lah. Demokrat juga kan berada dalam koalisi itu, jadi ikut menjaga agar tetap di arah itu," kata Hinca.
Tag
Berita Terkait
-
LGBT Dukung Prabowo, Gaya Nusantara: Kami Tak Dukung Dia atau Jokowi
-
Sebut Kampanye Tak Lazim, Demokrat: Pesan SBY Diterima Baik Prabowo
-
TKN Jokowi: Prabowo - Sandiaga Isinya Cuma Marah-marah dan Sandiwara
-
Andalkan Rizieq Shibab, TKN Jokowi Kritik Massa Prabowo Tak Berkembang
-
Warganet Bingung Ada 'Muhammad' di Nama Prabowo
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka