Suara.com - Sekitar 20 orang tewas dan puluhan luka-luka dalam serangan-serangan tiap fajar sejak Sabtu pekan lalu oleh "pria-pria bersenjata bertopeng" atas aksi duduk-duduk oleh penegunjuk rasa di luar kompleks Kementerian Pertahanan Sudan di Khartoum, kata ketua partai oposisi utama Sudan pada Selasa (9/4/2019).
Sadiq al-Mahdi, pemimpin partai oposisi itu, juga menyerukkan "penyerahan kekuasaan kepada komando militer terseleksi untuk berunding dengan para wakil rakyat guna memebangun sebuah sistem baru untuk mencapai perdamaian dan demokrasi".
Suara tembakan gencar terdengar saat protes berlangsung di luar gedung Kementerian pertahanan di Khartoum, ibu kota Sudan, pada Selasa.
Tayangan langsung televisi Hadath, sebagaimana dilaporkan Reuters memperlihatkan pasukan keamanan berusaha membubarkan pemrotes dengan menggunakan kekerasan.
Beberapa pegiat juga mengatakan di dalam satu pernyataan yang disiarkan di media sosial bahwa tentara yang menjaga Kementerian Pertahanan berusaha menghalangi demonstran.
Pasukan keamanan Sudan pada Senin dilaporkan berupaya membubarkan protes oleh ribuan demonstran anti-pemerintah yang bermalam di depan gedung Kementerian Pertahanan di Khartoum.
Saksi mata mengatakan pasukan keamanan menembakkan gas air mata saat mendekati demonstran yang melakukan aksi duduk di jalan.
Para demonstran bermalam selama dua hari di depan gedung Kementerian Pertahanan, sebagai bagian dari upaya mereka terus menekan Presiden Omar al-Bashir agar segera mundur, setelah hampir 30 tahun berkuasa.
Sebelumnya, upaya pasukan keamanan untuk membubarkan demonstran gagal.
Baca Juga: Sipil dan Tentara Tewas Saat Ricuh Unjuk Rasa Menentang Presiden Sudan
Kemarahan publik terhadap kenaikan harga roti dan kurangnya persediaan uang tunai memicu aksi protes sejak Desember lalu. Namun aksi tersebut berubah menjadi aksi protes terhadap pemerintahan al-Bashir.
Al-Bashir mengakui bahwa demonstran memiliki tuntutan yang sah, namun ia juga mengatakan bahwa cara untuk menyelesaikan tuntutan tersebut adalah melalui jalan damai dan pemungutan suara.
Berita Terkait
-
Sipil dan Tentara Tewas Saat Ricuh Unjuk Rasa Menentang Presiden Sudan
-
Demonstran Perempuan Tunggang Langgang Diberondong Gas Air Mata
-
Bunuh Suami karena Memerkosanya, Noura Urung Digantung Mati
-
Sudan, Badak Putih yang Pipis pun Dikawal Tentara Itu Mati
-
Erdogan Serukan Pencabutan Sanksi Ekonomi pada Sudan
Terpopuler
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
Menaker Yassierli: Lulusan Perguruan Tinggi harus Miliki Strategi Triple Readiness Hadapi Era AI
-
Penghargaan Pemda Strategi Tingkatkan Kinerja dan Kepercayaan Publik
-
Wamensos Tegaskan Sekolah Rakyat Jadi Jalan Emas Putus Rantai Kemiskinan
-
KPAI Ungkap Dugaan Pelanggaran Berlapis di Kasus Daycare Litte Aresha Yogyakarta!
-
Hari Kekayaan Intelektual 2026, Kementerian Hukum Dorong Industri Olahraga dan Inovasi Nasional
-
Duel Lawan Begal! Karyawan Sablon di Jakbar Bersimbah Darah Demi Pertahankan Motor dan HP
-
Kronologi Donald Trump dan Istri Dievakuasi, Tembakan Meletus di Gedung Putih
-
Apresiasi Daerah Berprestasi 2026 Digelar, Mendagri Dorong Iklim Kompetitif Antardaerah
-
APPMBGI Ingatkan Potensi Tekanan Pasokan Pangan Imbas Program MBG
-
Presiden Iran Tolak Negosiasi di Bawah Tekanan dan Blokade