Sipil dan Tentara Tewas Saat Ricuh Unjuk Rasa Menentang Presiden Sudan

Suara.com - Dalam 48 jam terakhir, sejumlah orang, termasuk seorang prajurit dilaporkan tewas dalam bentrokan di luar markas tentara Sudan di Khartoum.

Lewat sebuah pernyataan yang dirilis pada Senin (8/4/2019), Komite Sentral Dokter Sudan mengungkapkan sejumlah orang terbunuh, di tengah upaya pasukan keamanan membubarkan unjuk rasa di luar markas tentara sejak Sabtu pekan lalu.

Para demonstran menuntut pengunduran diri Presiden Omar al-Bashir.

Sementara juru bicara untuk tentara dan pemerintah belum menanggapi pernyataan komite.

Di tengah keributan, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta "semua pihak untuk menahan diri dan menghindari kekerasan".

"Sekjen mendesak penghormatan penuh terhadap hak asasi manusia, termasuk kebebasan berkumpul, kebebasan berekspresi, dan pembebasan demonstran yang ditahan," kata juru bicara Stephane Dujarric dalam sebuah pernyataan seperti dilansir kantor berita Anadolu, Selasa (9/4/2019).

Guterres juga meminta pemerintah Sudan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mempromosikan dialog inklusif.

Sementara dari laporan Reuters, suara tembakan gencar terdengar saat protes berlangsung di luar gedung Kementerian pertahanan di Ibu Kota Sudan, Khartoum, pada Selasa (9/4/2019).

Tayangan langsung televisi Hadath, memperlihatkan pasukan keamanan berusaha membubarkan pemrotes dengan menggunakan kekerasan.

Baca Juga: Erdogan Serukan Pencabutan Sanksi Ekonomi pada Sudan

Beberapa pegiat juga mengatakan di dalam satu pernyataan yang disiarkan di media sosial bahwa tentara yang menjaga Kementerian Pertahanan berusaha menghalangi demonstran.

Pasukan keamanan Sudan pada Senin dilaporkan berupaya membubarkan protes oleh ribuan demonstran anti-pemerintah yang bermalam di depan gedung Kementerian Pertahanan di Khartoum.

Saksi mata mengatakan pasukan keamanan menembakkan gas air mata saat mendekati demonstran yang melakukan aksi duduk di jalan.

Para demonstran bermalam selama dua hari di depan gedung Kementerian Pertahanan, sebagai bagian dari upaya mereka terus menekan Presiden Omar al-Bashir agar segera mundur, setelah hampir 30 tahun berkuasa.

Sebelumnya, upaya pasukan keamanan untuk membubarkan demonstran gagal.

Kemarahan publik terhadap kenaikan harga roti dan kurangnya persediaan uang tunai memicu aksi protes sejak Desember lalu. Namun aksi tersebut berubah menjadi aksi protes terhadap pemerintahan al-Bashir.

Al-Bashir mengakui bahwa demonstran memiliki tuntutan yang sah, namun ia juga mengatakan bahwa cara untuk menyelesaikan tuntutan tersebut adalah melalui jalan damai dan pemungutan suara.