Suara.com - Aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menggelar apel patroli skala besar di Jakarta Internasional Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (14/4/2019). Apel digelar dalam rangka menjamin keamanan Pemilu 17 April mendatang.
Apel skala besar dipimpin langsung oleh Pangdam Jaya Eko Margiyono dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Eddy Pramono.
Gatot menuturkan apel skala besar TNI dan Polri digelar dalam rangka menjamin keamanan masyarakat datang ke tempat pemungutan suara (TPS) pada saat Pemilu 17 April mendatang. Sebanyak, 38 ribu personel gabungan TNI dan Polri dilibatkan demi mengamankan pesta demokrasi tersebut.
"Jumlahnya 38 ribu personel yang terdiri dari 23 ribu personel Polri kemudian 15 ribu personel TNI," tutur Gatot di JI-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (14/4/2019).
Gatot mengatakan hingga kini memasuki masa tenang Pemilu tidak ada peningkatan status kerawanan di daerah hukum Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya yang meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi dan sebagian Tangerang. Namun, Gatot, menyebutkan telah memetakan beberapa titik TPS menjadi tiga kategori yakni aman, rawan, sangat rawan dan khusus.
“Hingga hari ini kami tidak meningkatkan status, jadi kondisi masih aman dan kami selalu mengantisipasi dengan berpatroli gabungan di area yang berpotensi timbul kerawanan,” ucapnya.
Sementara itu, Eko menambahkan selain melakukan pengamanan di TPS, TNI dan Polri juga turut mengamankan beberapa objek vital. Seperti Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
"Kita sudah susun yang sudah kita tempatkan supaya juga memberikan keamanan buat kita semuanya termasuk di beberapa tempat kita akan melaksanakan patroli bersama dengan pihak kepolisian," tutur Eko.
Untuk diketahui, kekinian telah memasuki masa tangan Pemilu. Berdasarkan. Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 masa tenang Pemilu berlangsung selama tiga hari menjelang hari pemungutan suara yakni tanggal 14 hingga 16 April. Selama masa tenang, peserta Pemilu dilarang melaksanakan kampanye.
Baca Juga: Warga Ahmadiyah Dilarang Golput
Berita Terkait
-
Mantap Melesat, Patroli Polisi Gagal Tangkap Ninja H2!
-
1.610 Personel TNI-Polri Jaga Kunjungan Jokowi di Papua
-
Pacaran Ala "Dunia Milik Berdua"? Asal Bukan di Mobil Patroli Polisi
-
Dibagi 4 Ring, 5 Ribu Personel TNI-Polri Jaga Ketat Debat Keempat Pilpres
-
Bikin Jatuh Hati: Mobil Patroli Polisi Ford Mustang
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
Terkini
-
Misteri Formasi Tak Lazim Drone Iran, Kesaksian Pilot F-15 Bikin Geger
-
Wacana Ekspor Satu Pintu Dinilai Berpotensi Perkuat Posisi Indonesia di Tengah Persaingan Global
-
Warga Sipiongot Senang Karena Jalan Diaspal Setelah Puluhan Tahun
-
Skandal Korupsi Kuota Haji: KPK Cecar Eks Dirjen PHU Hilman Latief Soal Modus Bagi-bagi 50 Persen
-
Masuk RS Polri Gegara Sakit Saluran Pencernaan! Penahanan Gus Yaqut Dibantarkan
-
Eks Plt Direktur PU Ditahan! Terima Suap BUMN dan Rekayasa Proyek Fiktif Rp16 Miliar
-
3 Tahun dalam Penyiksaan: Bagaimana Penyekapan YTR Bisa Luput dari Pantauan Sekitar?
-
Sasaran Turis Bali! 18 Kg Ganja Asal Amerika-Rusia Diselundupkan Lewat Trik Kompartemen Koper
-
Ditanya Nyesal Ikut Pilpres 2024, Anies Balik Tanya Publik: NyeseI Tak Memilih Saya?
-
Usut Dalang Pembagian Kuota Haji 50:50, Eks Dirjen PHU Kemenag Dicecar KPK