Suara.com - Sebanyak 5 ribu personel gabungan dari TNI-Polri akan dikerahkan untuk mengamankan acara debat keempat Pilpres 2019 yang akan digelar pada Sabtu (30/3/2019). Pengamanan itu dilakukan setelah Polda Metro Jaya dan instansi lain berkoodinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara acara debat.
"Kita sudah rapat koordinasi dengan KPU, TNI, Kodam dan Polda Metro Jaya. Kita menggunakan personel sejumlah 5 ribu personel gabungan TNI-Polri, ada Pemda ada kesehatan, pemadam dan sebagainya," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono di Polda Metro Jaya, Kamis (28/3/2019).
Jumlah tersebut akan ditempatkan dalam empat ring. Ring pertama, yaitu tempat jalannya debat akan dijaga oleh Paspampres.
"Jadi ada ring satu itu di dalam kegiatan tempat debat itu nanti dijaga Paspampres. Tentunya masuk ke ring satu melalui pintu sterilisasi. Di dalam debat juga ada pasangan pendukung capres masing-masing, ada juga undangan VIP yang dikeluarkan oleh KPU," jelasnya.
Untuk ring dua, bagian dalam hotel dan ring tiga, halaman hotel akan diterjunkan personel TNI-Polri. Sementara untuk ring empat, jalan menuju lokasi juga akan disiagakan pengamanan.
"Di ring empat itu adalah jalan meuju ke tempat lokasi, misalnya di Simpang Tugu Bawah ada juga di Jalan Mas Mansyur ada simpang juga. Semuanya kita atur jangan sampai ada kemacetan yang panjang," tambah Argo.
Terkait rekayasa lalu lintas, sifatnya situasional. Skema tersebut akan disiapkan Ditlantas Polda Metro Jaya.
"Intinya nanti apakah ada pengalihan arus, contraflow, buka tutup itu namanya rekayasa lalu lintas itu situasional yang lebih ahli Dirlantas," tutupnya.
Debat keempat akan mempertemukan kedua Capres, yakni Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto. Debat akan digelar di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat pada Sabtu (30/3/2019). Tema debat keempat yaitu ideologi, pemerintahan keamanan serta hubungan internasional.
Baca Juga: Air Gazebo Breakfast Bali, Tawarkan Sensasi Sarapan Melayang di Udara
Berita Terkait
-
Sandiaga Dukung Kebijakan KPU Menteri Dilarang Hadir di Debat Pilpres 2019
-
Debat Cawapres Usai, Kubu TKN Mengaku Sangat Puas
-
Penampilan Ma'ruf Amin di Debat Pilpres Disebut di Luar Dugaan
-
CEK FAKTA: Ma'ruf Amin Sebut Startup Indonesia Capai 1.000, Benarkah?
-
CEK FAKTA: Angka Pengangguran Era Jokowi Terendah Sejak Reformasi, Serius?
Terpopuler
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- 6 Fakta Mencekam Pembacokan di UIN Suska Riau: Pelaku Sempat Sandera Korban di Ruang Seminar
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- Habiburokhman Ngamuk di DPR, Perwakilan Pengembang Klaster Vasana Diusir Paksa Saat Rapat di Senayan
Pilihan
-
Update Kuota PINTAR BI Wilayah Jawa dan Luar Jawa untuk Penukaran Uang
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
Terkini
-
Mengurai Krisis Dokter Spesialis di Indonesia: Di Mana Letak Masalahnya?
-
Sekolah Swasta Gratis di Semarang Bertambah Jadi 133, Jangkau Lebih Banyak Siswa
-
Anies Baswedan Soroti Dinasti Politik: Pemerintah Harusnya Bekerja untuk Rakyat, Bukan Keluarga!
-
Anies Baswedan Beri Restu: Ormas Gerakan Rakyat Resmi Jadi Partai, Apa Langkah Selanjutnya?
-
Terbongkar! Hutan Kota Cawang Jadi Sarang Aktivitas Asusila, Pemkot Gerebek dan Segel Lokasi
-
Tolak Ambang Batas Parlemen, Partai Gerakan Rakyat Usul PT 0 Persen: Jangan Ada Suara Mubazir!
-
Luput dari Pengawasan, Praktik Tak Manusiawi di Panti Disabilitas Mental Dilaporkan ke Mensos
-
Siap Berdebat dengan Menteri Pigai Soal HAM, Zainal Arifin Mochtar: Bukan Teoretis tapi Tagih Janji
-
Demo Mahasiswa di Mabes Polri saat Ramadan, Polisi Berpeci dan Bersorban Siap Bagi Takjil
-
Geger Mobil Dinas Rp8,5 M, Golkar "Semprot" Gubernur Kaltim: Ukur Kondisi Rakyat