Suara.com - Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi, memprediksi mayoritas angka golput pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 berasal dari kalangan pekerja informal atau pekerja lepas. Menurut Ketua KPU Kota Bekasi, Nurul Sumarheni, potensi itu hasil berkaca pada Pemilihan Kepala Daerah 2018 lalu.
Kalangan pekerja informal memiliki waktu kerja di luar ketentuan hari libur nasional ini. Namun, ia meyakini jika potensi golput di Kota Bekasi sangat ringan. Hal itu terbukti pada penyelenggaraan Pilkada 2018 dimana partisipasi masyarakat di Kota Bekasi menyentuh di angka 70 persen lebih.
"Contohnya adalah seperti asisten rumah tangga, pedagang, wiraswasta, orang-orang yang tidak bekerja di perusahaan atau instansi pemerintah," katanya, Rabu (17/4/2019) kepada Suara.com.
Berbeda halnya dengan pengalaman Pilkada 2012, angka golput di Pilkada Kota Bekasi saat itu mencapai 51 persen suara. Bahkan, sebagian ada yang berasal dari pekerja informal. Para pekerja formal pada Pimilu 2019 ini diyakini memiliki potensi lebih besar meluangkan waktunya datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).
"Kami mengajak masyarakat untuk menyalurkan hak politknya pada Pemilu 2019 untuk menentukan pilihannya," pungkasnya.
Sementara itu, Perusahaan Listrik Negara (PLN) Area Bekasi memastikan ketiadaan gangguan listrik. Manajer Bagian Jaringan PLN Area Beaksi, Son Suwarsosno mengungkapkan jika pihaknya telah menerjunan petugas piket untuk siaga pelayanan teknik.
Menurutnya, petugas itu akan bekerja selama 21 hari atau hingga 7 Mei 2019 untuk mengamankan pasokan listrik di Kantor KPU Kota Bekasi dengan 2 genset berkapasitas 35 kVA.
"Di Kantor KPU Kota Bekasi kita sudah siapkan petugas dan memback-up 2 tegangan beserta genset untuk pelayanan listrik," kata dia, Rabu (17/4/2019) kepada Suara.com.
Suwarsono mengatakan jika para petugasnya di lapangan telah menjalani perawatan jaringan listrik. Sehingga pasokan listrik selama Pemilu 2019 berjalan lancar. Pelayanan yang sama juga berlaku untuk Kabupaten Bekasi, hanya berbeda pada kapasitas genset.
Baca Juga: Fokus Pemilu 2019, Pelayanan SIM dan SKCK di Bekasi Libur Hingga 20 April
"Bedanya di besaran genset 50 kVA. Bedanya di situ, tapi kalau secara prosedur dan pelayanan sama," tandasnya.
Kontributor : Mochamad Yacub Ardiansyah
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Profil Wali Kota Prabumulih: Punya 4 Istri, Viral Usai Pencopotan Kepsek SMPN 1
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu
-
Misi Penyelamatan Pekerja Tambang Freeport Berlanjut, Ini Kabar Terbarunya
-
Buntut Aksi Pemukulan Siswa ke Guru, Dikeluarkan Sekolah dan Ayah yang Polisi Terancam Sanksi
-
Perkuat Pertahanan Laut Indonesia, PLN dan TNI AL Jalin Kolaborasi
-
Korban Pemerkosaan Massal '98 Gugat Fadli Zon: Trauma dan Ketakutan di Balik Penyangkalan Sejarah
-
Pengamat: Dasco Punya Potensi Ubah Wajah DPR Jadi Lebih 'Ramah Gen Z'
-
Cuma Minta Maaf Usai Ditemukan Polisi, Kejanggalan di Balik Hilangnya Bima Permana Putra
-
YLBHI Kritik Keras Penempatan TNI di Gedung DPR: Semakin Jauhkan Wakil Rakyat dengan Masyarakat!
-
Babak Baru Perang Lawan Pencucian Uang: Prabowo 'Upgrade' Komite TPPU Tunjuk Yusril Jadi Ketua
-
Serikat Petani: Program 3 Juta Rumah Akan Gampang Dilaksanakan kalau Reforma Agraria Dilaksanakan