Suara.com - Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais sempat menyebut akan mengerahkan massa jika terbukti ada kecurangan di Pemilu 2019. Terkait itu, pengurus Lembaga Hubungan dan Kerja sama Internasional (LHKI) PP Muhammadiyah Hery Sucipto menyebut isu tersebut hanya sebatas ucapan politikus.
"Saya menyakini itu hanya gertakan saja, saya tidak percaya hal itu dilakukan," kata Hery Sucipto kepada Suara.com ketika ditemui di Depok, Jawa Barat, Kamis (18/4/2019).
Menurut Hery, jika itu dilakukan Amien, selaku pendukung Prabowo - Sandiaga merupakan tindakan 'bunuh diri'.
Meski demikian, ia menganggap positif penyataan Amien Rais tersebut, khususnya pada penyelengaran Pemilu yang harus serius. Lalu juga pesan kepada aparat TNI dan Polri bahwa harus netral.
"Hanya gertakan saja, hal itu pun pernah diutarakan pak Amien Rais ketika sedang jaya-jayanya tahun 1998 akan mengerahjan sejuta umat, tapi tidak jadi karena ada efek negatif," kata dia.
Sebelumnya, Komisioner KPU Wahyu Setiawan menyebut demokrasi adalah sistem yang beradab. Karena itu, seharusnya pihak yang menemukan adanya kecurangan di Pemilu 2019 mentaati prosedur hukum yang sudah diatur.
"Semua pihak mestinya menaati prosedur hukum yang diatur Perundangan," kata Wahyu di Kantor KPU Pusat, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (1/3/2019) lalu.
Wahyu juga menyebut, pemilu adalah agenda dengan partisipasi yang luas. Maka ada sistem saling kontrol dalam pelaksanaannya, seperti Bawaslu dan saksi-saksi di tempat pemungutan suara (TPS).
Harus Ada Perbaikan di Pemilu 2024
Baca Juga: Soal Allan Nairn, Amien Rais: Siapa Itu? Sok Tau soal Prabowo
Hery Sucipto berharap Pemilu 2024 yang akan berlangsung lima tahun lagi bisa lebih baik dari Pilpres 2019 ini. Sebab, jangka waktu tahapan pemilu dan sosialisasi cukup lama.
Menurutnya, meski efektif dalam segi anggaran negara untuk membiayai pesta demokrasi, namun Pemilu serentak 2019 rumit.
"Kedepan diperbaiki, pemilihan serentak rumit. Pemilu serentak harus ada evaluasi, saya setuju sistem serentak diperhatankan tapi ada pembahruan," kata Hery Sucipto.
Kontributor : Supriyadi
Berita Terkait
-
Perbandingan Sikap Cawapres Maruf Amin dan Sandiaga Uno usai Quick Count
-
Prabowo Klaim Menang Tanpa Sandi, Muncul Tagar #MisteriHilangnyaSandiagaUno
-
Membantah, Sohibul Iman Shock Disebut Lerai saat Prabowo Usir Sandiaga
-
Di TPS Sekitar Kediaman UAS, Prabowo Unggul Jauh Atas Jokowi
-
Kerjaan Banyak, Petugas KPPS Keluhkan Honor Kecil
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
Terkini
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
Ruang Kerja Bupati Disegel, Ini 5 Fakta Terkini OTT KPK di Bekasi yang Gegerkan Publik
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan
-
Ditantang Megawati Sumbang Rp2 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra, Pramono Anung: Samina wa Athona
-
OTT Bekasi, KPK Amankan 10 Orang dan Segel Ruang Bupati
-
OTT KPK: Ruang Kerja Bupati Bekasi Disegel, Penyelidikan Masih Berlangsung