Suara.com - Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahean angkat bicara mengenai kabar partai yang diketuai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan menarik diri dari Koalisi Adil Makmur pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.
Melalui akun instagramnya @ferdinand_hutahean, Ferdinand menegaskan Partai Demokrat tetap berada di Koalisi Adil Makmur.
"Saya Ferdinand Hutahaean Kadiv atau Kasi bantuan hukum DPP Partai Demokrat sekaligus komunikator Partai Demokrat ingin mengklarifikasi kesimpangsiuran informasi yang beredar dari sejak tadi malam di media sosial kita, bahwa Partai Demokrat dinyatakan menarik diri dari BPN koalisi adil makmur. Saya harus menyatakan bahwa itu tidak benar, Partai Demokrat tetap berada di kualisi adil makmur," ujar Ferdinand dalam video yang diunggah pada Jumat (19/4/2019).
Juru Bicara BPN Prabowo - Sandiaga itu menjelaskan, dirinya baru saja berkomunikasi dengan Ketum SBY yang tengah berada di Singapura.
SBY kata Ferdinand, menginstruksikan bahwa Partai Demokrat akan menyelesaikan kompetisi di Pilpres 2019 dan tetap mendukung pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02.
"Saya baru saja berkomunikasi dan perangkat ketua umum di Singapura yang menjelaskan kepada saya bahwa Partai Demokrat akan menuntaskan kompetisi Pemilu ini dan mendukung Prabowo - Sandiaga hingga selesai di jalur hukum yang berlaku di negara kita," ucap Ferdinand.
Melalui pernyatan klarifikasi tersebut, Ferdinand berharap seluruh masyarakat Indonesia bisa paham dan mengetahui bahwa Partai Demokrat tetap berada di koalisi Prabowo - Sandiaga.
"Jadi kesimpangsiuran ini saya klarifikasi. Semoga menjadi jernih dan jelas bahwa Partai Demokrat tetap berada di barisan koalisi adil makmur. Demikian saya sampaikan," tandasnya..
Baca Juga: Duh, Acara Syukur Kemenangan yang Diklaim Prabowo Tak Dapat Izin Polisi
Berita Terkait
-
Duh, Acara Syukur Kemenangan yang Diklaim Prabowo Tak Dapat Izin Polisi
-
Arief Poyuono: Kami Tidak Siap Kalah, Kami Menang
-
Waketum PD Benarkan SBY Instruksikan Kader Jauhi Kegiatan Inkonstitusional
-
Jokowi Sebut Kirim Utusan, Prabowo: Belum Ada
-
3 Kali Prabowo Klaim Kemenangan, dari Sujud Syukur hingga Bareng Sandiaga
Terpopuler
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Pemain Keturunan Rp 20,86 Miliar Hubungi Patrick Kluivert, Bersedia Bela Timnas Oktober Nanti
- Ameena Akhirnya Pindah Sekolah Gegara Aurel Hermanyah Dibentak Satpam
- Cara Edit Foto yang Lagi Viral: Ubah Fotomu Jadi Miniatur AI Keren Pakai Gemini
- Ramai Reshuffle Kabinet Prabowo, Anies Baswedan Bikin Heboh Curhat: Gak Kebagian...
Pilihan
-
Disamperin Mas Wapres Gibran, Korban Banjir Bali Ngeluh Banyak Drainase Ditutup Bekas Proyek
-
Ratapan Nikita Mirzani Nginep di Hotel Prodeo: Implan Pecah Sampai Saraf Leher Geser
-
Emil Audero Jadi Tembok Kokoh Indonesia, Media Italia Sanjung Setinggi Langit
-
KPK Bongkar Peringkat Koruptor: Eselon dan DPR Kejar-kejaran, Swasta Nomor Berapa?
-
Dugaan Korupsi BJB Ridwan Kamil: Lisa Mariana Ngaku Terima Duit, Sekalian Buat Modal Pilgub Jakarta?
Terkini
-
Desak Rombak UU Pemilu, Yusril Sebut Kualitas DPR Merosot Akibat Sistem Pemilu yang Transaksional
-
Periksa Kapusdatin BP Haji, KPK Cecar Soal Jemaah Haji Khusus yang Bisa Langsung Berangkat
-
Indonesia Target 100 GW Energi Surya: Apa Artinya bagi Ekonomi dan Keadilan Iklim?
-
KPK Panggil Bos PT Kayan Hydro Energy untuk Kasus Suap IUP Kaltim, Materi Pemeriksaan Rahasia
-
Raja Ampat Terancam! Izin Tambang Nikel Diberikan Lagi, Greenpeace Geram!
-
Keluarganya Hilang Tersapu Banjir Bali, Korban Selamat Kaget Sepulang Kerja Rumah Sudah Rata!
-
Sesumbar Kasus Campak di Jakarta Tak Naik, Pramono: Tak Seperti yang Dikhawatirkan!
-
KPK Usut Modus Licik Korupsi Haji: Waktu Pelunasan Haji Khusus Dibatasi Cuma 5 Hari Kerja!
-
Diperiksa KPK Hari Ini, Apa Kaitan Rektor UIN Semarang Nizar Ali di Kasus Korupsi Kuota Haji?
-
Ledakan Septic Tank Guncang Pondok Cabe: Tiga Rumah Hancur, Empat Warga Terluka