Suara.com - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Maruf Amin, Hasto Kristiyanto belum dapat memastikan kebenaran mengenai surat pengunduran diri Bupati Mandailing Natal (Madina) Dahlan Hasan Nasution. Isu pengunduran diri Bupati Dahlan disebut-sebut sebagai buntut kegagalannya memenangkan pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 01 Jokowi - Maruf di Pilpres 2019.
Hasto mengatakan, dirinya baru mengetahui perihal surat pengunduran diri Dahlan saat ditanya awak media di Hotel Grand Melia, Minggu (21/4/2019) sore.
"Kami akan konsultasikan dulu, tentu saja saya juga belum melihat secara detil kami melakukan konfirmasi terlebih dahulu," ujar Hasto.
Meski demikian, Sekjen PDIP itu menyebut kemenagan atau kekalahan pasangan Jokowi - Maruf di wilayah pemilihan bukan lah tanggung jawab dari pejabat daerah setempat. Melainkan merupakan tanggung jawab dari tim kampamye.
Posisi Dahlan selaku Bupati, kata Hasto, tidak termasuk ke dalam tim kampanye Jokowi - Maruf di tingkat nasional maupun daerah.
"Jadi kalau ketentuan undang-undang kan kepala daerah enggak boleh jadi ketua tim pemenangan, hanya jadi pengarah. Karena itu lah yang bertanggung jawab memenangkan atau tidak secara formal adalah tim kampanye itu sendiri. Karena itulah kami yang bertanggung jawab," tutur Hasto.
Sebelumnya, jagat media sosial kembali heboh dengan beredarnya surat Bupati Mandailing Natal (Madina) Dahlan Hasan Nasution yang menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya.
Dalam surat yang beredar luas di WhatsApp itu, pengunduran diri Dahlan ditujukan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Pengunduran diri itu disebut-sebut sebagai buntut kegagalannya memenangkan Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 01, Joko Widodo atau Jokowi - Ma’ruf Amin di Pilpres 2019.
Baca Juga: Menperin: Usai Pemilu 2019 Investasi di Indonesia Bakal Mengalir
Surat yang beredar di WhatsApp itu, ditandatangani Bupati Mandailing Natal Drs H Dahlan Hasan Nasution tertanggal 18 April 2019.
Dalam surat itu tertulis:
Dengan Hormat, kami maklumkan kepada bapak bahwa pelaksanaan Pemilu 2019 di Mandailing Natal, Sumatera Utara berjalan lancar, aman dan terkendali. Namun hasilnya sangat mengecewakan dan tidak seperti yang diharapkan.
Perlu kiranya kami sampaikan kepada Bapak dalam 3 (tiga) tahun terakhir pembangunan di Kabupaten Mandailing Natal cukup signifikan antara lain Pelabuhan Palimbangan, Pembangunan Rumah Sakit, lanjutan pembangunan Jalan Lintas Pantai Barat, Rencana Pembangunan Bandar Udara Bukit Malintang, Rencana Pembangunan kembali Pasar Baru Penyabungan setelah terbakar pada Syawal yang lalu dan lain-lain.
Sejalan dengan uraian di atas dan mengingat pencerahan sudah cukup kami perikan kepada semua lapisan baik bersama beberapa putera daerah disertai ulama yang berdomisili di Jakarta / Medan, namun belum berhasil memperbaiki pola pikir masyarakat dalam mendukung berbagai pembangunan. Untuk itu, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden dan sebagai ungkapan rasa Tanggung Jawab atas ketidaknyamanan ini, dengan segala kerendahan hati izikan kami menyampaikan permohonan untuk berhenti sebagai Bupati Mandailing Natal.
Perlu kiranya kami tambahkan walaupun kami nantinya tidak menjabat lagi sebagai Bupati, namun kami tetap setia kepada Bapak dan kami berjanji siap membantu bapak sepenuhnya manakala diperlukan.
Demikian kami sampaikan atas perhatian bapak diucapkan terima kasih. Kami mendoakan kiranya Allah SWT selalu melindungi Bapak dan memberikan kekuatan, sehingga mampu mempersembahkan kemajuan untuk Republik Indonesia. Amin.
Berita Terkait
-
Jokowi - Ma'ruf Menang Versi Quick Count, Istana Banjir Karangan Bunga
-
Kalah dari Prabowo, Jokowi Cuma Unggul 1 Kecamatan di Kota Bekasi
-
Hasil Real Count KPU Minggu Pagi: Jokowi 54,28% - Prabowo 45,72%
-
Diduga Tambah Suara Jokowi, Kubu Prabowo Laporkan KPU ke Bawaslu DKI
-
Sandiaga Lesu saat Deklarasi Menang, Sekjen PDIP: Itu Suasana Kebatinannya
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan
-
Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar