Suara.com - Koordinator KoDe Inisiatif Very Junaidi menilai sistem presidential threshold 20 persen merugikan regenerasi pemimpin di Indonesia. Pasalnya sistem tersebut menghambat pergantian tampuk kepemimpinan dari tokoh senior ke tokoh usia muda.
Sebagaimana diketahui, sistem presidential threshold yang diterapkan pada Pilpres 2019 ini hanya memunculkan dua figur utama sebagai calaon presiden, yakni Joko Widodo dan Prabowo Subianto.
"Menurut saya juga tidak menguntungkan bagi regenerasi bangsa ini. Nanti akan didominasi oleh kandidat tertentu saja, kita tidak punya banyak alternatif pilihan," ujar Very di kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (25/4/2019)
Very mengatakan, untuk memunculkan tokoh-tokoh baru sebagai calon pemimpin Indonesia pada pemilihan periode mendatang maka perlu adanya penurunan ambang batas tersebut. Bahkan, kata dia, jika diperlukan ambang batas tersebut dihilangkan menjadi nol persen agar setiap partai dapat mencalonkan wakilnya dalam Pilpres.
"Siapa kemudian yang akan muncul? Ya tokoh-tokoh muda 2024. Oleh karena itu threshold-nya turun saja supaya apa nanti kita punya banyak tokoh-tokoh muda, calon-calon presiden kan lebih menarik," kata Very.
Untuk mewujudkan penghapusan sistem presidential threshold tersebut, dikatakan Very, perlu adanya upaya dan dorongan dari para ketua partai melalui fraksinya di DPR.
"Cak Imin [Ketum PKB] harus dorong threshold-nya diturunkan supaya minimal PKB bisa mencalonkan sendiri, kita bisa punya tokoh dari PKB. Pak SBY harus dorong juga supaya AHY bisa maju," ujar Very.
Selain untuk memunculkan tokoh-tokoh baru dalam bursa pemilihan presiden. Penghapusan presidentiak threshold setidaknya juga dapat meredam konflik politik yang terpecah menjadi dua kubu, seperti pada Pilpres 2019.
"Karena dengan model threshold yang tinggi ini sebenernya itu juga mempengaruhi gesekan politik yang sekarang terjadi kan. Hanya ada dua kandidat calon presiden, akhirnya ada dua kubu dan itu menimbulkan gesekan yang sangat panas antara dua kubu dan dua pendukungnya," tutur Very.
Baca Juga: Dilema Partai Koalisi Jokowi di Jambi: Kuat di Pileg, Loyo di Pilpres
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Setiap Hari Taruhkan Nyawa, Pelajar di Lampung Timur Menyeberang Sungai Pakai Getek
-
Mundur Berjamaah, Petinggi OJK dan BEI Kalah dengan Saham Gorengan?
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
Terkini
-
Dari MBG Sampai ASRI, Presiden Prabowo Menggugah 4 Ribu Lebih Peserta Rakornas Kemendagri 2026
-
Eksekusi Brutal di Bali: Dua WNA Australia Dituntut 18 Tahun Penjara Kasus Pembunuhan Berencana
-
Eks Pejabat Kemendikbud Akui Terima Rp701 Juta dari Pemenang Tender Chromebook
-
Skandal Suap Jalur Kereta Api, KPK Cecar Direktur Kemenhub Jumardi Soal Aliran Dana dan Tender
-
Pantura Genuk Minim Genangan di Musim Hujan, Infrastruktur Pengendali Banjir Dioptimalkan
-
Satgas PKH Sedang Verifikasi Temuan PPATK Soal Hasil Penambangan Emas Ilegal Senilai Rp992 Triliun
-
Pandji Pragiwaksono Dicecar 48 Pertanyaan Usai Diperiksa Bareskrim: Saya Ikuti Prosesnya Saja
-
Lebih Ganas dari COVID-19, Menakar Kesiapan Indonesia Hadapi Virus Nipah yang Mematikan
-
Dirut Garuda dan Perwakilan Embraer Sambangi Istana, Bahas Rencana Pembelian Pesawat?
-
Jakarta Makin Gampang Tenggelam, Sudah Waktunya Benahi Tata Ruang?