Suara.com - Koordinator KoDe Inisiatif Very Junaidi menilai sistem presidential threshold 20 persen merugikan regenerasi pemimpin di Indonesia. Pasalnya sistem tersebut menghambat pergantian tampuk kepemimpinan dari tokoh senior ke tokoh usia muda.
Sebagaimana diketahui, sistem presidential threshold yang diterapkan pada Pilpres 2019 ini hanya memunculkan dua figur utama sebagai calaon presiden, yakni Joko Widodo dan Prabowo Subianto.
"Menurut saya juga tidak menguntungkan bagi regenerasi bangsa ini. Nanti akan didominasi oleh kandidat tertentu saja, kita tidak punya banyak alternatif pilihan," ujar Very di kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (25/4/2019)
Very mengatakan, untuk memunculkan tokoh-tokoh baru sebagai calon pemimpin Indonesia pada pemilihan periode mendatang maka perlu adanya penurunan ambang batas tersebut. Bahkan, kata dia, jika diperlukan ambang batas tersebut dihilangkan menjadi nol persen agar setiap partai dapat mencalonkan wakilnya dalam Pilpres.
"Siapa kemudian yang akan muncul? Ya tokoh-tokoh muda 2024. Oleh karena itu threshold-nya turun saja supaya apa nanti kita punya banyak tokoh-tokoh muda, calon-calon presiden kan lebih menarik," kata Very.
Untuk mewujudkan penghapusan sistem presidential threshold tersebut, dikatakan Very, perlu adanya upaya dan dorongan dari para ketua partai melalui fraksinya di DPR.
"Cak Imin [Ketum PKB] harus dorong threshold-nya diturunkan supaya minimal PKB bisa mencalonkan sendiri, kita bisa punya tokoh dari PKB. Pak SBY harus dorong juga supaya AHY bisa maju," ujar Very.
Selain untuk memunculkan tokoh-tokoh baru dalam bursa pemilihan presiden. Penghapusan presidentiak threshold setidaknya juga dapat meredam konflik politik yang terpecah menjadi dua kubu, seperti pada Pilpres 2019.
"Karena dengan model threshold yang tinggi ini sebenernya itu juga mempengaruhi gesekan politik yang sekarang terjadi kan. Hanya ada dua kandidat calon presiden, akhirnya ada dua kubu dan itu menimbulkan gesekan yang sangat panas antara dua kubu dan dua pendukungnya," tutur Very.
Baca Juga: Dilema Partai Koalisi Jokowi di Jambi: Kuat di Pileg, Loyo di Pilpres
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
Terkini
-
Usai OTT Jaksa di Banten yang Sudah Jadi Tersangka, KPK Serahkan Perkara ke Kejagung
-
Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang Terjaring OTT KPK, Langsung Dibawa ke Gedung Merah Putih
-
KPK Amankan 10 Orang saat Lakukan OTT di Bekasi, Siapa Saja?
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
Ruang Kerja Bupati Disegel, Ini 5 Fakta Terkini OTT KPK di Bekasi yang Gegerkan Publik
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan