Suara.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan program Fiscal Cadaster Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Program pendataan pertanahan itu akan dilakukan di 44 kecamatan se DKI Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta masyarakat di 267 kelurahan dari 44 wilayah kecamatan se-DKI Jakarta untuk menyampaikan data lahannya secara lengkap kepada petugas.
"Kami meminta masyarakat untuk membantu petugas pendataan untuk menyampaikan informasi secara lengkap dan akurat. Sehingga, data yang nantinya terkumpul benar-benar mencerminkan kenyataan," kata Anies saat meluncurkan program Fiscal Cadaster PBB-P2 di Gedung Teknis Abdul Muis, Jakarta Pusat, Jumat (26/4/2019).
Anies menerangkan, program ini penting karena Jakarta akan punya data lengkap mengenai PBB-P2. Data yang lengkap akan berdampak pada proses pengambilan kebijakan, khususnya dalam bidang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
"Selama ini banyak perubahan fungsi lahan di DKI dari rumah menjadi komersial. Sehingga, perlu ditindaklanjuti melalui kegiatan pendataan paling mutakhir," jelasnya.
Penerimaan PBB-P2 DKI Jakarta di tahun 2019 ditargetkan memberikan kontribusi sebesar Rp 9,6 triliun atau sebesar 22 persen dari total pajak yang diterima sebesar Rp 44,18 triliun.
"Target penerimaan PBB-P2 itu meningkat Rp 1,1 triliun dibandingan tahun 2018 yang mencapai Rp 8,5 triliun," kata Anies.
Untuk menjalankan program ini, sebanyak 721 petugas akan mulai melakukan proses pendataan dengan rincian, 149 personel dari Badan Pajak dan retribusi Daerah, serta dari kelurahan dan kecamatan mencapai 572 orang.
Baca Juga: Mulai 24 April, Guru Non PNS DKI Hingga Mantan Presiden Gratis Biaya PBB
Berita Terkait
-
Jakarta Banjir, Jakarta Bangun 2 Bendungan Tahan Air Masuk Ibu Kota
-
Dua Wali Kota di Jakarta Dapat Tugas Khusus dari Anies Tangani Banjir
-
Jakarta Banjir, Anies Pastikan Gedung Pemprov Terpasang Drainase Vertikal
-
Soal Keterbukaan Informasi, Pemprov DKI Jakarta Era Anies dapat Rapor Merah
-
Mulai 24 April, Guru Non PNS DKI Hingga Mantan Presiden Gratis Biaya PBB
Terpopuler
- 5 Sepatu Running Lokal Paling Juara: Harga Murah, Performa Berani Diadu Produk Luar
- 8 Mobil Bekas Sekelas Alphard dengan Harga Lebih Murah, Pilihan Keluarga Besar
- 7 Bedak Padat yang Awet untuk Kondangan, Berkeringat Tetap Flawless
- 5 Rekomendasi Tablet dengan Slot SIM Card, Cocok untuk Pekerja Remote
- 5 Pilihan HP Snapdragon Murah RAM Besar, Harga Mulai Rp 1 Jutaan
Pilihan
-
Pertemuan Mendadak Jusuf Kalla dan Andi Sudirman di Tengah Memanasnya Konflik Lahan
-
Cerita Pemain Keturunan Indonesia Han Willhoft-King Jenuh Dilatih Guardiola: Kami seperti Anjing
-
Mengejutkan! Pemain Keturunan Indonesia Han Willhoft-King Resmi Pensiun Dini
-
Kerugian Scam Tembus Rp7,3 Triliun: OJK Ingatkan Anak Muda Makin Rawan Jadi Korban!
-
Ketika Serambi Mekkah Menangis: Mengingat Kembali Era DOM di Aceh
Terkini
-
Semangat Hari Pahlawan, PLN Hadirkan Cahaya Bagi Masyarakat di Konawe Sulawesi Tenggara
-
Diduga Rusak Segel KPK, 3 Pramusaji Rumah Dinas Gubernur Riau Diperiksa
-
Stafsus BGN Tak Khawatir Anaknya Keracunan karena Ikut Dapat MBG: Alhamdulillah Aman
-
Heboh Tuduhan Ijazah Palsu Hakim MK Arsul Sani, MKD DPR Disebut Bakal Turun Tangan
-
Pemkab Jember Kebut Perbaikan Jalan di Ratusan Titik, Target Rampung Akhir 2025
-
Kejagung Geledah Sejumlah Rumah Petinggi Ditjen Pajak, Usut Dugaan Suap Tax Amnesty
-
Kepala BGN Soal Pernyataan Waka DPR: Program MBG Haram Tanpa Tenaga Paham Gizi
-
Muhammad Rullyandi Sebut Polri Harus Lepas dari Politik Praktis, Menuju Paradigma Baru!
-
Hari Pertama Operasi Zebra 2025, Akal-akalan Tutup Plat Pakai Tisu Demi Hindari ETLE
-
Anak Legislator di Sulsel Kelola 41 SPPG, Kepala BGN Tak Mau Menindak: Mereka Pahlawan