Suara.com - Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini meminta pemerintah bersama penyelenggara pemilu melakukan evaluasi menyeluruh pasca Pemilu 2019. Titi mengajak semua pihak untuk tidak terburu-buru memisahkan Pilpres dengan Pileg pada Pemilu 2024 mendatang.
Titi menganggap ada sisi positif di Pemilu serentak 2019. Salah satunya adalah angka partisipasi pemilih meningkat dari pemilu sebelumnya.
"Kalau berdasarkan perkembanngn dan laporan sejauh ini lembaga quick count sudah 80 persen lebih tingkat partisipasi pemilih," kata Titi dalam diskusi bertajuk 'Silent Killer' di D'Consulate Lounge, Jalan KH Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (27/4/2019).
Titi kemudian melihat pola yang terjadi pada Pemilu 2019. Menurutnya, masyarakat perkotaan lebih cenderung antusias dengan pelaksanaan pilpres, sedangkan masyarakat yang tinggal di pedesaan hingga pendalaman lebih antusias dengan pelaksanaan pileg.
"Jadi saya kira jangan tergesa-gesa untuk memisahkan antara pemilu DPR dengan pemilu presiden," ujarnya.
"Lakukanlah evaluasi secara menyeluruh melihat sistemnya, variabel-variabel sistemnya, besaran daerah pemilihan dan lain sebagainya dan juga manajemen dan teknis tata kelola, jangan parsial, jangan terburu-buru," sambungnya.
Perludem kemudian mengusulkan apabila anggota legislatif yang berhasil lolos dari pemilu 2019 bekerjasama dengan pemerintah untuk membentuk tim pakar atau kelompok ahli untuk melakukan evaluasi pemilu 2019.
Tim pakar tersebut kata Titi, bisa mempersiapkan draft dari hasil evaluasi tersebut.
"Jadi anti membentuk tim pakar, kelompok pakar yang menyiapkan evaluasi dan juga draft, nanti DPR dan pemerintah tinggal membahas draft," pungkasnya.
Baca Juga: Wiranto Sebut Partisipasi Pemilu Capai 80 Persen, PDIP: Angka Dari Mana?
Berita Terkait
-
Setuju Usulan Perludem, Gerindra: Sentra Gakkumdu Harus Dibubarkan!
-
Wiranto Sebut Partisipasi Pemilu Capai 80 Persen, PDIP: Angka Dari Mana?
-
Maruf: Kita Harus Syukuri Pemilu Aman, Negara Lain Sampai Berdarah-darah
-
Politisi Gerindra Ini Usulkan Presiden Hanya Menjabat Satu Periode
-
Menteri Keuangan Disebut Tolak Asuransi Untuk KPPS
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
Pilihan
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
Terkini
-
Dunia Sibuk dengan Perang AS-Iran, Korut Diam-diam Percepat Produksi Bom Nuklir
-
Warga Terkaya Tercatat Penerima JKN Bersubsidi, Menkes Janji Benahi Data
-
AS Blokade Selat Hormuz, China-Rusia Bersatu Tekan Washington
-
Wamendagri: Penyusunan Anggaran Daerah harus Selaras dengan RKPD
-
Cegah Keberangkatan Non-Prosedural, Pemerintah Siapkan Satgas Haji Ilegal
-
400 Tentara AS Terluka dalam Perang Iran
-
Disenggol Soal Paus Leo XIV hingga Tak Dibantu di Selat Hormuz, Trump Tantrum ke PM Italia
-
Anak Palestina Dilarang Sekolah, Israel Tembak Gas Air Mata ke 55 Siswa SD
-
Usai Kasus Foto AI PPSU, Pramono Benahi Sistem JAKI dan Batasi Akses Laporan ASN
-
Senyap, Iran Siap-siap Stok Rudal dan Drone di Tengah Gencatan Senjata