Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan mengaku alasan partainya bergabung dalam Koalisi Adil Makmur yang mendukung pasangan nomor urut 02 Prabowo - Sandiaga hanya sebatas untuk kepentingan Pilpres 2019.
Meski isu beralih PAN ke pasangan Jokowi - Ma'ruf Amin telah dibantah oleh elite lain di internal PAN, justru Bara menyebut PAN tetap membuka opsi peralihan dukungan pasca pemilihan presiden.
"Tapi lagi-lagi komitmen kami, saya tegaskan hanya pada pemilihan presiden. Dan setelah itu kami bebas dengan otoritas penuh untuk menentukan langkah berikutnya bagi PAN," kata Bara di D Hotel, Jakarta Selatan, Senin (29/4/2019).
Seolah menyiratkan peluang PAN masuk koalisi petahana, Bara menegaskan bahwa dari awal berdirinya PAN selalu berada di dalam barisan pemerintahan. Meski begitu, kata dia, kemungkinan-kemungkinan itu semua masih bergantung pada keputusan resmi KPU pada 22 Mei 2019.
"Tapi memang kalau kita lihat histori dari PAN, kita didirikan bulan Agustus '98 hampir dari eksistensi perjalanan kita sebagai parpol itu kita memang, kita spent kita luangkan itu tempatnya di dalam pemerintahan," ujar Bara.
Menurut dia, meski di tahun pertama PAN juga sempat berada di luar pemerintahan. Namun setelahnya, pada pemerintahan Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid, PAN konsisten berada di barisan pemerintahan hingga tahun 2014 di akhir massa jabatan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono.
"Cross-nya itu 2014 karena kita mendukung Prabowo - Hatta kita tidak ikut pemeritahan Jokowi. Tapi kemudian 2016, kita masuk pemerintah walaupun sebelum pemilu kita keluar karena kita mendukung Prabowo," tutur Bara.
"Jadi sebetunya histori kita, pattern kita adalah memang berada di dalam pemerintahan. Jadi itu sesuai yang memang bukan sesuatu yang aneh kalau PAN akan lakukan itu," sambungnya.
Baca Juga: Jadi Wali Nikah Irish Bella, Ini 5 Pesona Sean Ivan
Berita Terkait
-
Jawab Pernyataan Mahfud MD, BPN Ungkap Alasan Orang Minang Tak Pilih Jokowi
-
Demokrat Pastikan Setia Pada Prabowo
-
Waktu Pengumuman Hasil Pemilu 2019 Diusulkan Jadi Hari Berkabung Nasional
-
Di Depan Relawan, Sandiaga: Jokowi Akui Ada Kecurangan di Pemilu 2019
-
Isu PAN dan Demokrat Akan Tinggalkan Prabowo, Sandiaga Yakin Koalisi Solid
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
Terkini
-
Luluh Lantakkan Kota Caracas, Ini Besaran Dua Gempa yang Guncang Venezuela
-
Gempa Bumi Venezuela, Banyak Gedung Runtuh di Caracas dan La Guaira
-
Diduga Terima Suap Ruko dan Miliaran Rupiah, Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto Jalani Sidang Perdana
-
Venezuela Diguncang Gempa Bumi 'Raksasa' 7,2 SR, Korban Berjatuhan
-
Mendagri Hadiri Puncak PENAS XVII 2026, Dukung Penguatan Petani dan Nelayan di Gorontalo
-
Mendagri Tegaskan Penguatan Program Bedah Rumah sebagai Bentuk Keberpihakan kepada Rakyat
-
6 Fakta Skandal BEM FH UBK Mengaku Dapat Uang 'Pelicin' dalam Demo Mahasiswa
-
Gerindra Tepis Isu 'Mata-matai' Wapres Gibran: Yang Ada Adalah Perintah untuk...
-
Mencekam! Gempa Dahsyat M 7,1 Guncang Venezuela, Peringatan Berpotensi Tsunami Dikeluarkan
-
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini: Siap-siap Hujan di Wilayah Selatan dan Timur