Wacana pemindahan ibu kota negara menuju Palangkaraya, Kalimantan Tengah sudah ada sejak Soekarno masih memimpin Indonesia. Kala itu, Soekarno menilai Palangkaraya menjadi kota yang lebih ideal, dibandingkan Jakarta yang sudah terbentuk.
Pada 17 Juli 1957, Soekarno melakukan pemancangan tiang pertama di Palangkaraya. Namun, penetapan Palangkaraya menjadi ibu kota negara urung dilakukan dengan keluarnya Undang Undang Nomor 10 Tahun 1964 yang menetapkan Jakarta sebagai ibu kota negara.
Wacana pemindahan Ibu Kota negara menuju Palangkaraya kembali menguat pada era kepemimpinan Presiden Jokowi.
Kota ini dianggap tepat lantaran berada di tengah-tengah Indonesia sehingga bisa mendorong pembangunan di timur Indonesia.
Tak hanya letaknya yang strategis, Palangkaraya juga aman dari bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi hingga banjir.
Meski demikian, Jokowi belum memutuskan apakah kota ini akan menjadi kota pengganti Jakarta sebagai Ibu Kota negara.
2. Jonggol, Jawa Barat
Soeharto saat masih menjabat sebagai presiden pernah membuat wacana untuk memindahkan Ibu Kota negara menuju Jonggol, Jawa Barat.
Letaknya yang tidak terlalu jauh yakni hanya berjarak 60 kilometer dari Jakarta membuat kota ini mudah diakses.
Baca Juga: Pemindahan Ibu Kota Indonesia Mengerucut ke 3 Wilayah di Kalimantan Ini
Wacana pemindahan Ibu Kota negara menuju Jonggol tertuang dalam Keppres Nomor 1 Yahun 1997 tentang Koordinasi Pengembangan Kawasan Jonggol sebagai Kota Rencana Pemindahan Ibu Kota.
Tak hanya lokasinya yang tak jauh dari Istana Bogor, Jonggol memiliki lahan seluas 30.000 hektar kosong yang siap menunjang pembangunan Ibu Kota negara.
Sayangnya, wacana tersebut batal dilakukan lantaran krisis moneter mendera Indonesia. Soeharto lengser dari jabatannya sebagai presiden.
3. Sidrap, Sulawesi Selatan
Kota Sidrap, Sulawesi Selatan menjadi kota yang ditunjuk oleh Presiden BJ Habibie kala itu sebagai pengganti Ibu Kota negara.
Letak Kota Sidrap yang berada di tengah Indonesia dinilai akan mampu mengembangkan pembangunan di kawasan timur Indonesia.
Tag
Berita Terkait
-
Ibu Kota Mau Dipindah, Anies: Pemerintahan dan Ekonomi Masih di Jakarta
-
Ini Luasan Ideal Daerah yang Bakal Jadi Ibu Kota Negara
-
Tagar #IndonesiaIbuKotaBaru Bergema, Reaksi Warganet Justru Bikin Baper
-
Fadli Zon Sebut Prabowo Tak Pernah Absen Ikut May Day
-
Ibu Kota Negara Mau Pindah? Pilihannya dari Palangka Raya sampai Jonggol
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF
-
Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan
-
Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China
-
Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
-
Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP
-
Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun
-
Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara
-
Anak-anak Kena ISPA hingga Pneumonia, Warga Terdampak RDF Rorotan Siapkan Gugatan Class Action
-
Kriminolog Soroti Penangkapan 8 Teroris Poso: Sel Radikal Masih Aktif Beregenerasi
-
Endus Bau Amis Korupsi RDF Rorotan, Massa Geruduk Gedung DPRD DKI: Pansus Jangan Mati Suri!