Suara.com - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menyatakan tudingan aksi peringatan Hari Buruh Sedunia atau May Day berpotensi rusuh, adalah kabar bohong atau hoaks.
Konfederasi-konfederasi besar buruh berkomitmen untuk menjaga aksi May Day berjalan damai dan aman seperti tahun tahun sebelumnya.
"Berkembangnya pesan WhatsApp berantai akhir-akhir ini soal aksi May Day yang berpotensi rusuh adalah hoaks dan tidak benar adanya," kata Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea, dalam pernyataannya di Jakarta, Rabu (1/5/2019).
Aksi-aksi buruh yang akan dilakukan dalam perayaan Hari Buruh Sedunia ini, kata Wea, akan berfokus kepada tuntutan kesejahteraan buruh Indonesia yakni revisi PP Nomor 78 soal pengupahan.
"Hal ini sudah direspon Presiden Jokowi saat menerima presiden-presiden Konfederasi Buruh Indonesia seperti Andi Gani Nena Wea, Said Iqbal, Mudofir, Ilhamsyah, Syaiful, dan Muchtar, di Istana Bogor beberapa hari yang lalu," ucap dia.
Kedua, meminta Jokowi menginstruksikan kepala Kepolisian Indonesia membentuk Unit Pidana Perburuhan untuk menegakkan hukum yang adil demi tegaknya hak-hak buruh.
"Kapolri langsung merespon sangat baik dan tepat tanggal 1 Mei akan diresmikan Unit Pidana Perburuhan. Ini sejarah luar biasa perjuangan buruh," ucap Wea.
Ketiga, adalah tuntutan setiap kawasan industri menyiapkan tempat penitipan anak bagi buruh wanita. Hal ini, ucap Andi, direspon positif Jokowi, yang dalam waktu dekat akan mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan kawasan-kawasan industri menyiapkan tempat penitipan anak.
"Presiden-presiden konfederasi buruh Indonesia juga sepakat membentuk tim bersama Untuk membahas tuntutan-tuntuan buruh. Kami berharap masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh dengan WA berantai yang berisi aksi May Day berpotensi rusuh," ucap dia.
Baca Juga: Rekayasa Lalu Lintas Jakarta saat Demo Buruh di Peringatan May Day 2019
Peringatan buruh tahun ini mengangkat tema besar yakni 'Kesejahteraan buruh dan Demokrasi yang adil dan damai'.
Terdapat enam isu turunan Hari Buruh 2019 yang diserukan dalam aksi kali ini, yakni :
1. Tolak upah murah, cabut PP 78/2015, naikkan KHL menjadi 84 item.
2. Stop perbudakan berkedok outsourching, pemagangan dan honorer.
3. Tingkatkan kualitas manfaat dan layanan BPJS kesehatan dan jaminan pensiun.
4. Turunkan tarif dasar listrik dan sembako,
5. Tingkatkan kesejahteraan guru, tenaga honorer, dan pengemudi ojek online
6. Tegakkan demokrasi yang jujur dan damai. KSPI menyerukan seluruh buruh untuk mengawal form C1.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo bertemu para presiden konfederasi buruh dan ketua serikat pekerja di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat Jumat, 26 April 2019. Dalam pertemuan itu terjadi kesepakatan diantaranya melaksanakan Hari Buruh Sedunia dengan kegiatan yang damai dan pemerintah bersama buruh akan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78/2015 tentang Pengupahan. (Antara)
Berita Terkait
-
Selain Prabowo, Rizal Ramli Akan Berorasi Saat Aksi Buruh KSPI di Senayan
-
3.000 Buruh Tangerang Naik 50 Bus Masuk Jakarta untuk Berdemo
-
Buruh Perempuan Bawa Cabe, Berkebaya dan Pakai Caping Arti Gaji Rendah
-
Capres 02 Diundang Ijtimak Ulama III, Andre: Prabowo Kan Sama Buruh
-
Peringatan May Day, Buruh Kota Bekasi Mulai Padati Alun-Alun
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
-
Dampingi Presiden, Bahlil Ungkap BBM hingga Listrik di Sumbar Tertangani Pasca-Bencana
Terkini
-
Pesan Seskab Teddy: Kalau Niat Bantu Harus Ikhlas, Jangan Menggiring Seolah Pemerintah Tidak Kerja
-
OTT Bupati Bekasi, PDIP Sebut Tanggung Jawab Pribadi: Partai Tak Pernah Ajarkan Kadernya Korupsi
-
Jawab Desakan Status Bencana Nasional, Seskab Teddy: Pemerintah All Out Tangani Bencana Sumatra
-
Pramono Anung: UMP Jakarta 2026 Sedang Dibahas di Luar Balai Kota
-
Bantah Tudingan Pemerintah Lambat, Seskab Teddy: Kami Sudah Bergerak di Detik Pertama Tanpa Kamera
-
Jelang Mudik Nataru, Pelabuhan Bakauheni Mulai Dipadati Pemudik
-
Bupati Bekasi Diciduk KPK, Pesta Suap Proyek Terbongkar di Pengujung Tahun?
-
KPK Ungkap Ada Pihak yang Berupaya Melarikan Diri pada OTT di Kalsel
-
Mengapa Cara Prabowo Tangani Bencana Begitu Beda dengan Zaman SBY? Ini Perbandingannya
-
Anak SD Diduga Bunuh Ibu di Medan: Kejanggalan Kasus dan Mengapa Polisi Sangat Berhati-hati