Suara.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengisahkan pertanyaan wartawan yang menanyakan alasannya datang ke Istana Negara meski diundang padahal sering mengkritik.
Hal itu diungkapkan melalui akun jejaring sosial Twitter miliknya @Fahrihamzah, Selasa (7/5/2019), usai diundang berbuka puasa ke Istana Negara oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
Menjawab pertanyaan wartawan tersebut, Fahri Hamzah menegaskan bahwa istana merupakan kantor kepala negara, bukan milik pribadi. Jadi, tidak jadi soal kehadirannya di sana.
"Kemarin pimpinan Lembaga Negara diundang berbuka puasa di Istana. Ada wartawan tanya saya, 'kok bapak datang kan sering kritik?' Saya jawab singkat, 'istana itu bukan kantor pribadi tapi itu kantor kepala negara'. Jadi Bayangkanlah betapa sulit memahami relasi-relasi ini," cuit Fahri Hamzah.
Menurut Fahri Hamzah, ada sejumlah pihak yang salah kaprah dengan kritik yang dilayangkannya kepada pemerintah. Dia menegaskan kritik dalam demokrasi merupakan pengatur arus pikiran di ruang publik.
"Ada yang menganggap bahwa kritik keras adalah tindakan permusuhan. Bahkan ada yang mau mengkonversi kebebasan menilai pemerintah sebagai Tindakan pidana. Padahal kritik dalam demokrasi itu dilembagakan sebagai cara pengatur arus pikiran di ruang publik. Ini tantangan kita," kicau Fahri Hamzah.
Fahri Hamzah melanjutkan kicauannya, masyarakat harus naik kelas soal teori-teori dasar berdemokrasi sebelum mendapatkan manfaat darinya. Menurut dia, masyarakat mesti terus bersuara agar kehidupan tidak salah arah
"Kita harus naik kelas soal teori-teori dasar berdemokrasi sebelum kita mendapatkan manfaat darinya. Kita perlu terus bersuara agak kehidupan kita jangan salah arah, semisal ingin menyeleksi pikiran yang boleh dikatakan dan tidak. Bahkan ada yang ingin kriminalisasi media yang memuatnya," cuit Fahri Hamzah.
Fahri Hamzah berkicau demokrasi itu sukses karena kebebasan rakyat mengakibatkan lahirnya kecerdasan publik untuk berkarya dan juga menilai karya pemerintahan. Lalu standar kerja negara menjadi tinggi. Itulah, imbuhnya, yang melahirkan negara berkelas dan memiliki kualitas kerja yang tinggi.
Baca Juga: Fahri Hamzah Jadi Saksi Fakta, Ratna Sarumpaet: Dia Konsisten Bela Saya
"Saya juga ditanya wartawan seharian kemarin, soal keinginan pemerintah menyeleksi pikiran tokoh dan mengkriminalisasi media yang memfasilitasi pandangan yang dianggap salah oleh negara. Jawaban saya sederhana, 'jangan mundur ke belakang, kita harus maju dengan gagah berani'," kicau Fahri Hamzah.
Fahri Hamzah mengatakan, "rezim sensor sudah kita tumbangkan, jangan dihidupkan kembali. Negara harus menyesuaikan diri dengan kebebasan rakyat. Pemerintah harus lebih canggih mengelola demokrasi kita, pakai ilmu jangan pakai kekuasaan. Ilmu lahirkan peradaban, kekuasaan lahirkan pemberontakan."
Berita Terkait
-
Fahri Hamzah Jadi Saksi Fakta, Ratna Sarumpaet: Dia Konsisten Bela Saya
-
Wiranto Buru Tokoh Penyebar Kebencian, Fahri: Jangan Panik Kehabisan Akal
-
Fahri Hamzah Angkat Suara Soal 'Setan Gundul' yang Disebut Sesatkan Prabowo
-
Puasa Hari Kedua, Jokowi Unggul 13,38 Juta Suara dari Prabowo
-
Fahri Hamzah akan Bersaksi untuk Ratna Sarumpaet Hari Ini
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
Terkini
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Kritik Pelibatan TNI dalam Pembekalan LPDP, TB Hasanuddin: Perlu Dikaji, Tak Sesuai Tupoksi!
-
BPJS Kesehatan dan BPKP Perkuat Tata Kelola Jaga Keberlanjutan JKN
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?
-
Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office