Suara.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengisahkan pertanyaan wartawan yang menanyakan alasannya datang ke Istana Negara meski diundang padahal sering mengkritik.
Hal itu diungkapkan melalui akun jejaring sosial Twitter miliknya @Fahrihamzah, Selasa (7/5/2019), usai diundang berbuka puasa ke Istana Negara oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
Menjawab pertanyaan wartawan tersebut, Fahri Hamzah menegaskan bahwa istana merupakan kantor kepala negara, bukan milik pribadi. Jadi, tidak jadi soal kehadirannya di sana.
"Kemarin pimpinan Lembaga Negara diundang berbuka puasa di Istana. Ada wartawan tanya saya, 'kok bapak datang kan sering kritik?' Saya jawab singkat, 'istana itu bukan kantor pribadi tapi itu kantor kepala negara'. Jadi Bayangkanlah betapa sulit memahami relasi-relasi ini," cuit Fahri Hamzah.
Menurut Fahri Hamzah, ada sejumlah pihak yang salah kaprah dengan kritik yang dilayangkannya kepada pemerintah. Dia menegaskan kritik dalam demokrasi merupakan pengatur arus pikiran di ruang publik.
"Ada yang menganggap bahwa kritik keras adalah tindakan permusuhan. Bahkan ada yang mau mengkonversi kebebasan menilai pemerintah sebagai Tindakan pidana. Padahal kritik dalam demokrasi itu dilembagakan sebagai cara pengatur arus pikiran di ruang publik. Ini tantangan kita," kicau Fahri Hamzah.
Fahri Hamzah melanjutkan kicauannya, masyarakat harus naik kelas soal teori-teori dasar berdemokrasi sebelum mendapatkan manfaat darinya. Menurut dia, masyarakat mesti terus bersuara agar kehidupan tidak salah arah
"Kita harus naik kelas soal teori-teori dasar berdemokrasi sebelum kita mendapatkan manfaat darinya. Kita perlu terus bersuara agak kehidupan kita jangan salah arah, semisal ingin menyeleksi pikiran yang boleh dikatakan dan tidak. Bahkan ada yang ingin kriminalisasi media yang memuatnya," cuit Fahri Hamzah.
Fahri Hamzah berkicau demokrasi itu sukses karena kebebasan rakyat mengakibatkan lahirnya kecerdasan publik untuk berkarya dan juga menilai karya pemerintahan. Lalu standar kerja negara menjadi tinggi. Itulah, imbuhnya, yang melahirkan negara berkelas dan memiliki kualitas kerja yang tinggi.
Baca Juga: Fahri Hamzah Jadi Saksi Fakta, Ratna Sarumpaet: Dia Konsisten Bela Saya
"Saya juga ditanya wartawan seharian kemarin, soal keinginan pemerintah menyeleksi pikiran tokoh dan mengkriminalisasi media yang memfasilitasi pandangan yang dianggap salah oleh negara. Jawaban saya sederhana, 'jangan mundur ke belakang, kita harus maju dengan gagah berani'," kicau Fahri Hamzah.
Fahri Hamzah mengatakan, "rezim sensor sudah kita tumbangkan, jangan dihidupkan kembali. Negara harus menyesuaikan diri dengan kebebasan rakyat. Pemerintah harus lebih canggih mengelola demokrasi kita, pakai ilmu jangan pakai kekuasaan. Ilmu lahirkan peradaban, kekuasaan lahirkan pemberontakan."
Berita Terkait
-
Fahri Hamzah Jadi Saksi Fakta, Ratna Sarumpaet: Dia Konsisten Bela Saya
-
Wiranto Buru Tokoh Penyebar Kebencian, Fahri: Jangan Panik Kehabisan Akal
-
Fahri Hamzah Angkat Suara Soal 'Setan Gundul' yang Disebut Sesatkan Prabowo
-
Puasa Hari Kedua, Jokowi Unggul 13,38 Juta Suara dari Prabowo
-
Fahri Hamzah akan Bersaksi untuk Ratna Sarumpaet Hari Ini
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
Pilihan
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
-
Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
-
Tak Tayang di TV Lokal! Begini Cara Nonton Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
Terkini
-
Dorong Kedaulatan Digital, Ekosistem Danantara Perkuat Infrastruktur Pembayaran Nasional
-
AJI Gelar Aksi Solidaritas, Desak Pengadilan Tolak Gugatan Mentan Terhadap Tempo
-
Temuan Terbaru: Gotong Royong Lintas Generasi Jadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
-
PSI Kritik Pemprov DKI Pangkas Subsidi Pangan Rp300 Miliar, Dana Hibah Forkopimda Justru Ditambah
-
Penerima Bansos di Jakarta Kecanduan Judi Online, DPRD Minta Pemprov DKI Lakukan Ini!
-
Pecalang Jakarta: Rano Karno Ingin Wujudkan Keamanan Sosial ala Bali di Ibu Kota
-
5 Fakta OTT KPK Gubernur Riau Abdul Wahid: Barang Bukti Segepok Uang
-
Di Sidang MKD: Ahli Sebut Ucapan Ahmad Sahroni Salah Dipahami Akibat Perang Informasi
-
TKA 2025 Hari Pertama Berjalan Lancar, Sinyal Positif dari Sekolah dan Siswa di Seluruh Indonesia
-
Aktivis Serukan Pimpinan Pusat HKBP Jaga Netralitas dari Kepentingan Politik