Suara.com - Nama Banyuwangi yang berada di ujung timur Provinsi Jawa Timur kembali mencuat untuk dinominasikan menjadi salah satu ibu kota negara, meski Presiden Joko Widodo telah memutuskan opsi ketiga, yakni memindahkan pusat pemerintahan ke luar dari Pulau Jawa.
Untuk meyakinkan pemerintah pusat, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengungkapkan beberapa alasan wilayahnya cukup layak menggantikan Jakarta sebagai pusat pemerintahan.
Anas juga membeberkan kelayakan pemindahan ibu kota negara ke daerahnya. Lantaran menurut Anas, Kota Gandrung yang dipimpinnya masuk dalam kriteria yang ditentukan.
"Pertama Banyuwangi memiliki tanah yang sangat luas sebanyak puluhan ribu hektare, tanah itu milik BUMN, andaikata pindah ke Banyuwangi maka tidak perlu membeli tanah. Lokasinya di daerah perkebunan Glenmore," ujarnya dilansir dari Berita Jatim - jaringan Suara.com, Selasa (7/5/2019).
"Kedua, cadangan air cukup, karena Banyuwangi diapit oleh tiga taman nasional. Apalagi di lokasi tersebut sudah ditetapkan UNESCO sebagai Cagar Biosfer Dunia, sehingga cadangan udara sangat baik," lanjutnya.
"Ketiga, pantai tidak jauh di Banyuwangi, sedangkan bila ditarik tengah penerbangan dari Jakarta – Kalimantan Tengah dengan Jakarta-Banyuwangi, Saya hitung jarak penerbangannya lebih dekat ke Banyuwangi," ujarnya.
Anas juga menyebut, jika Banyuwangi diminta oleh kementerian maka daerahnya cocok dan siap untuk ibu kota negara. Ditambah lagi, Kota Gandrung memiliki luas lahan yang cukup dan kontur tanah yang baik.
"Saya mendukung, mudah-mudahan Pak Ketua Bappenas yang mengusulkan bukan hanya Pak Arum Sabil," katanya.
Untuk diketahui, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas merespon positif adanya dukungan pemindahan ibu kota negara ke daerahnya. Bahkan, ia mengakui usulan tersebut banyak disuarakan banyak orang kepadanya.
Baca Juga: Setelah Penajam Paser Utara, Banyuwangi Juga Berharap Jadi Ibu Kota
"Saya kira itu sudah lama, banyak orang telepon kepada saya. Kenapa Pak Anas nggak usulkan Banyuwangi menjadi Ibu Kota? Kita kan ngga enak sebagai orang Jawa," katanya.
Anas mengemukakan Banyuwangi memiliki yang layak untuk dijadikan ibu kota atau pusat pemerintahan negara.
Berita Terkait
-
Setelah Penajam Paser Utara, Banyuwangi Juga Berharap Jadi Ibu Kota
-
Jokowi Puasa di Kalimantan, Urus Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara
-
Fahri Hamzah Sebut Konsep Ibu Kota DKI Mengikuti Washington DC
-
Pemindahan Ibu Kota, Penajam Paser Utara Usul Jadi Pengganti Jakarta
-
Buka Puasa Bareng Jokowi, Fahri Hamzah Usul Ibu Kota Pindah ke Pulau Seribu
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO