Suara.com - Nama Banyuwangi yang berada di ujung timur Provinsi Jawa Timur kembali mencuat untuk dinominasikan menjadi salah satu ibu kota negara, meski Presiden Joko Widodo telah memutuskan opsi ketiga, yakni memindahkan pusat pemerintahan ke luar dari Pulau Jawa.
Untuk meyakinkan pemerintah pusat, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengungkapkan beberapa alasan wilayahnya cukup layak menggantikan Jakarta sebagai pusat pemerintahan.
Anas juga membeberkan kelayakan pemindahan ibu kota negara ke daerahnya. Lantaran menurut Anas, Kota Gandrung yang dipimpinnya masuk dalam kriteria yang ditentukan.
"Pertama Banyuwangi memiliki tanah yang sangat luas sebanyak puluhan ribu hektare, tanah itu milik BUMN, andaikata pindah ke Banyuwangi maka tidak perlu membeli tanah. Lokasinya di daerah perkebunan Glenmore," ujarnya dilansir dari Berita Jatim - jaringan Suara.com, Selasa (7/5/2019).
"Kedua, cadangan air cukup, karena Banyuwangi diapit oleh tiga taman nasional. Apalagi di lokasi tersebut sudah ditetapkan UNESCO sebagai Cagar Biosfer Dunia, sehingga cadangan udara sangat baik," lanjutnya.
"Ketiga, pantai tidak jauh di Banyuwangi, sedangkan bila ditarik tengah penerbangan dari Jakarta – Kalimantan Tengah dengan Jakarta-Banyuwangi, Saya hitung jarak penerbangannya lebih dekat ke Banyuwangi," ujarnya.
Anas juga menyebut, jika Banyuwangi diminta oleh kementerian maka daerahnya cocok dan siap untuk ibu kota negara. Ditambah lagi, Kota Gandrung memiliki luas lahan yang cukup dan kontur tanah yang baik.
"Saya mendukung, mudah-mudahan Pak Ketua Bappenas yang mengusulkan bukan hanya Pak Arum Sabil," katanya.
Untuk diketahui, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas merespon positif adanya dukungan pemindahan ibu kota negara ke daerahnya. Bahkan, ia mengakui usulan tersebut banyak disuarakan banyak orang kepadanya.
Baca Juga: Setelah Penajam Paser Utara, Banyuwangi Juga Berharap Jadi Ibu Kota
"Saya kira itu sudah lama, banyak orang telepon kepada saya. Kenapa Pak Anas nggak usulkan Banyuwangi menjadi Ibu Kota? Kita kan ngga enak sebagai orang Jawa," katanya.
Anas mengemukakan Banyuwangi memiliki yang layak untuk dijadikan ibu kota atau pusat pemerintahan negara.
Berita Terkait
-
Setelah Penajam Paser Utara, Banyuwangi Juga Berharap Jadi Ibu Kota
-
Jokowi Puasa di Kalimantan, Urus Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara
-
Fahri Hamzah Sebut Konsep Ibu Kota DKI Mengikuti Washington DC
-
Pemindahan Ibu Kota, Penajam Paser Utara Usul Jadi Pengganti Jakarta
-
Buka Puasa Bareng Jokowi, Fahri Hamzah Usul Ibu Kota Pindah ke Pulau Seribu
Terpopuler
- Putusan MK soal Kuota Internet Hangus Ubah Peta Bisnis Operator, Pakar: Paket Data Bakal Berubah
- Melayat ke Yogya, Susi Pudjiastuti Kenang Sosok Nasirun
- Fortuna Sittard Ogah Jual Justin Hubner ke Klub Super League
- Kado Kemerdekaan: Pemutihan Pajak Kendaraan di Agustus 2026, Buruh dan Ojol Dapat Diskon Khusus
- Prabowo Singgung Nuklir Iran, Badan Atom Internasional Ungkap Faktanya
Pilihan
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
Terkini
-
Polisi Tutup Kasus Dugaan Penculikan Atlet Golf Jesslyn Wijaya
-
Sword of Justice Rilis Season 1.3.1 ke Game, Update PVE Raid Baru hingga Hadiah Eksklusif
-
realme C100 Series Bawa Baterai Monster 8000mAh dan AI Gemini, Siap Cetak 'Champion' Masa Depan!
-
Tantangan Adopsi Toyota Hilux Listrik Bagi Pengusaha Akibat Selisih Harga
-
Viral Isu Bank Asing Tarik Dana Rp11,5 Triliun dari Indonesia, Ini Faktanya
-
Dua Aksi Demo Digelar di Jakarta Pusat Hari Ini, 415 Personel Gabungan Disiagakan
-
BUMN Kini Tak Boleh Bisnis Semaunya Sendiri, Harus Satu Arah yang Sama
-
Possession Semu Berujung Petaka, John Herdman Evaluasi Total Pertahanan Timnas Indonesia
-
Haier H100M96GUX Dobrak Pasar High-End: QD-MiniLED, Audio KEF, dan Refresh Rate 240Hz!
-
Skema Potong Komisi Langsung Dinilai Bikin Pendapatan Ojol Lebih Transparan