Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah di Pulau Kalimantan. Kunjungan itu terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari Jakarta ke luar Pulau Jawa.
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin di Balikpapan, Selasa (7/5/2019) menyebutkan kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut keseriusan pemerintah dalam hal pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
Melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Kepala Negara beserta rombongan lepas landas dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 pada pukul 09.00 WIB.
Setibanya di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, pada pukul 11.55 WITA, Presiden Jokowi langsung menuju ke lokasi yang menjadi alternatif rencana pemindahan ibu kota tersebut.
Setelah itu, Presiden Jokowi beserta rombongan akan melanjutkan perjalanan menuju Provinsi Kalimantan Tengah. Rencananya, Presiden Jokowi akan bermalam di Kota Palangkaraya, untuk melanjutkan rangkaian kunjungan kerja keesokan harinya. Di antaranya meninjau lokasi yang menjadi alternatif rencana pemindahan ibu kota.
Sebelumnya, Presiden Jokowi kembali menegaskan bahwa pemerintah tidak main-main terkait rencana pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia. Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi di hadapan para kepala lembaga tinggi negara saat acara buka puasa bersama di Istana Negara, Jakarta, Senin sore.
"Kita serius dalam hal ini karena sejak tiga tahun yang lalu sebetulnya ini telah kita bahas internal. Kemudian 1,5 tahun yang lalu kami minta Bappenas untuk melakukan kajian-kajian yang lebih detail baik dari sisi ekonomi, sosial-politik, dan juga dari sisi lingkungan," ujar Presiden.
Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam penerbangan menuju Provinsi Kalimantan Timur adalah Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.
Selain itu Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN Sofyan A. Djalil, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI Trisno Hendradi, dan Komandan Paspampres Mayjen TNI Maruli Simanjutak. (Antara)
Baca Juga: Fahri Hamzah Sebut Konsep Ibu Kota DKI Mengikuti Washington DC
Berita Terkait
-
Puasa Hari Kedua, Jokowi Unggul 13,38 Juta Suara dari Prabowo
-
Kutip Al Hadis, Bachtiar Nasir: Pemerintahan Jokowi Norak
-
Pemindahan Ibu Kota, Jokowi Siapkan Tiga Lokasi Dengan Luas Lahan Berbeda
-
Real Count KPU: Jokowi - Ma'ruf Menang di TPS Jepang, Tempat Ahok Nyoblos
-
Jokowi Tegaskan Pemerintah Serius Soal Pemindahan Ibu Kota
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 6 Shio yang Menarik Keberuntungan 2 Juli 2026, Ada Kuda hingga Anjing
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
PBNU Masih Survei Lokasi Muktamar ke-35 NU, Persiapan Teknis Terus Dikebut
-
'Daripada Liburan Mending Melawan', Ibu-ibu di Jogja Geruduk Bundaran UGM Gugat Kebijakan Korup
-
Dalami Amplop dari Bupati Kuansing, KPK Buka Peluang Periksa Menhut Raja Juli
-
PLN Klaim Pemadaman Listrik di Kalbar Bukan karena Krisis Batu Bara, Ini Penyebabnya
-
Said Iqbal Beri Deadline Disnakertransgi DKI, Senin Harus Ada Keputusan Soal Kasus Mau Print
-
Pengusaha Kalbar Rugi Akibat Listrik Padam, DPRD Desak PLN Lebih Terbuka
-
PLN Sebut Bukan Karena Batu Bara, DPRD Minta Penyebab Pemadaman Listrik di Kalbar Dibuka ke Publik
-
PAN Tegaskan Kasus Syah Afandin Bukan 'Dosa' Partai: Itu Tanggung Jawab Pribadi!
-
Teka-teki Lokasi Muktamar NU, 5 Provinsi Ini Bersaing Ketat
-
DTKJ Usul Mikrotrans Tak Lagi Gratis, Tarif Rp 2.000 Dinilai Bikin Data Penumpang Lebih Akurat