Suara.com - Rencana pemindahan ibu kota negara yang dilontarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mendapat sambutan dari beberapa kepala daerah.
Meski Jokowi memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa, namun ada beberapa nama daerah di Pulau Jawa yang dinilai beberapa kelompok masyarakat masih layak dijadikan ibu kota negara, salah satu daerah yang diusulkan adalah Kabupaten Banyuwangi di Provinsi Jawa Timur.
Menanggapi adanya usulan tersebut, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas meresponnya dengan memberikan dukungan jika ibu kota negara pindah ke daerahnya. Bahkan, ia mengakui usulan tersebut banyak disuarakan banyak orang kepadanya.
"Saya kira itu sudah lama, banyak orang telepon kepada saya. Kenapa Pak Anas nggak usulkan Banyuwangi menjadi Ibu Kota? Kita kan ngga enak sebagai orang Jawa," katanya dilansir dari Berita Jatim - jaringan Suara.com, Selasa (7/5/2019).
Anas mengemukakan Banyuwangi memiliki yang layak untuk dijadikan ibu kota atau pusat pemerintahan negara.
"Jadi kalau Banyuwangi diminta oleh kementerian atau pihak terkait, saya kira cocok dan siap. Itu artinya saya mendukung usulan tersebut," ungkapnya.
Sebelumnya, usulan Banyuwangi menjadi ibukota negara Republik Indonesia diusulkan oleh Koordinator Tampung Aspirasi Masyarakat Indonesia (Pustari) Arum Sabil. Dalam keterangannya, Kota Gandrung layak karena masuk kriteria untuk menjadi tempat pemindahan ibu kota negara.
Selain Banyuwangi, Kabupaten Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur juga mengajukan diri menjadi ibu kota negara. Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Masud meyatakan usulan tersebut beberapa waktu sebelumnya.
Tak hanya wilayah tersebut, Gubernur Kalimantan Selata, Sahbirin Noor juga menyatakan wilayahnya disebut menjadi daerah ideal sebagai pusat pemerintahan menggantikan DKI Jakarta.
Baca Juga: Jokowi Puasa di Kalimantan, Urus Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara
Berita Terkait
-
Jokowi Puasa di Kalimantan, Urus Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara
-
Fahri Hamzah Sebut Konsep Ibu Kota DKI Mengikuti Washington DC
-
Pemindahan Ibu Kota, Penajam Paser Utara Usul Jadi Pengganti Jakarta
-
Buka Puasa Bareng Jokowi, Fahri Hamzah Usul Ibu Kota Pindah ke Pulau Seribu
-
Pemindahan Ibu Kota, Jokowi Siapkan Tiga Lokasi Dengan Luas Lahan Berbeda
Terpopuler
- Honor X7d Resmi Meluncur di Indonesia, HP Tangguh 512GB, Baterai Awet 6500mAh, Harga Rp4 Jutaan
- 7 Parfum Tahan Lama di Indomaret, Wangi Mewah tapi Harga Ramah
- Anggota DPR Habiburokhman sampai Turun Tangan Komentari Kasus Erin Taulany vs eks ART
- 5 Cushion Anti Longsor 24 Jam, Makeup Tahan Lama Meski Cuaca Panas
- 8 Sepatu Skechers yang Diskon di MAPCLUB, Bisa Hemat hingga Rp700 Ribu
Pilihan
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
-
'Desa Nggak Pakai Dolar' Prabowo Dikritik: Realita Pahit di Dapur Rakyat Saat Rupiah Tembus Rp17.600
-
Babak Baru The Blues: Menanti Sihir Xabi Alonso di Tengah Badai Pasang Surut Karirnya
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
-
Setahun Menggantung, Begini Nasib PSEL di Kota Tangsel: Pilih Mandiri, Tolak Aglomerasi
Terkini
-
Gudang Kardus 1.000 Meter di Cengkareng Ludes Terbakar, 3 Orang Dilarikan ke RS!
-
Iwakum Desak Pemerintah Lindungi 4 Jurnalis Indonesia yang Ditahan Israel dalam Misi Gaza
-
Dikejar Sekoci Israel: Relawan Indonesia Ceritakan Situasi Mencekam di Laut Mediterania
-
Skandal Korupsi Mesin Jahit PPKUKM Jaktim Terbongkar: Modus Mark Up Gila-gilaan, Negara Tekor Rp4 M!
-
WNI Disandera Tentara Israel, Din Syamsuddin Desak Presiden Prabowo Bicara di Forum BoP!
-
Ahmad Bahar Minta Maaf ke Hercules, Klaim Video Viral Bukan Buatannya: HP Saya Dihack
-
Akhir Pelarian Jambret WNA di Bundaran HI: 120 Kali Beraksi, Keok Ditembus 'Timah Panas' Polisi
-
Anwar Ibrahim Tuntut Pembebasan Aktivis GSF dan Jurnalis Indonesia yang Ditangkap Militer Israel
-
Kapal Bantuan Gaza Dikepung Militer Israel di Mediterania: 9 WNI Terancam, 1 Terdeteksi Diintersep!
-
Penyerangan Tentara Israel ke Global Flotilla dan Jurnalis Indonesia Dianggap Pelanggaran Hukum Laut