Suara.com - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu berharap tidak ada ancaman kekuatan massa atau people power yang akan mengepung Kantor Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei 2019.
Menurutnya jika ada pihak-pihak yang tidak terima dengan hasil keputusan KPU terkait Pemilu, seharusnya bisa diselesaikan secara hukum.
"Mudah-mudahan tidak ada. Kalau ada selesaikan secara hukum," ujar Ryamizard di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu (8/6/2019).
Ryamizard mengaku tak menyukai adanya people power yang dapat merusak bangsa. Karena itu, ia tak ingin bangsa Indonesia hancur karena ada upaya people power.
"Saya Menteri Pertahanan tidak suka itu (People Power). Karena people power merusak bangsa ini. Saya Menteri Pertahanan Raepublik Indonesia, saya tidak mau bangsa ini terkoyak-koyak. Itu urusan saya kalau bangsa sudah terkoyak," ucap dia.
Ketika ditanya apakah people power menjurus pada tindakan makar, Ryamizard berharap tidak. Sebab, kata Ryamizard jika people power mengarah pada makar, para pelaku akan dijerat hukuman.
"Mudah-mudahan tidak ada (Makar), kalau people power dipaksakan itu makar. Kalau makar kan ada hukumannya. Jadi sesuatu segala sesuatu yang dipaksakan itu harus ada hukumnya. Mudah-mudahan sebelum dilakukan macam-macam sudah ada pengumuman lebih dulu supaya jangan ada yang hal-hal yang merugikan bangsa dan negara ini," tandasnya.
Sebelumnya, BIN terus mewaspadai ancaman teror pasca Pemilu 2019. BIN mengendus adanya ancaman people power yang akan mengepung KPU saat mengumumkan hasil penghitungan Pemilu 2019.
Wakil Kepala BIN Letjen Purn Teddy Lhaksamana menyampaikan hal tersebut dalam rapat kerja bersama DPD RI di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Selasa (7/5/2019). Teddy mengatakan bahwa saat ini ada upaya untuk mengerahkan people power untuk mengepung KPU.
Baca Juga: Terima Suap Meikarta, Bupati Bekasi Neneng Dituntut 7,5 Tahun Penjara
"Saat ini terus dibangun isu kecurangan dan ajakan kepung ke KPU tanggal 22 Mei. BIN mendeteksi dan mencegah lebih dini potensi ancaman," kata Teddy.
Dengan adanya potensi itu, Teddy menegaskan bahwa BIN akan bertanggung jawab untuk menjaga keamanan negara. Karenanya BIN hingga saat ini selalu waspada dengan adanya potensi tersebut.
"BIN akan bertanggung jawab terhadap seluruh potensi ancaman baik luar dan dalam ancam keutuhan bangsa," ujarnya.
Tag
Berita Terkait
-
BIN Sebut 22 Mei Ada Teror, KPU: People Power Sudah Terjadi 17 April
-
Kiai Kampung Siap Hadang Aksi Kivlan Zein Geruduk Kantor KPU
-
Sebut Omongan Kapolri Lebay, Hidayat Nur Wahid: Jangan Menakut-nakuti
-
BIN Sebut Ada Ancaman Teror, People Power Kepung KPU 22 Mei
-
Kapolri: People Power Gulingkan Pemerintah Sah Bisa Dipidana
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
-
Resmi Melantai di Bursa, Saham Superbank Melambung Tinggi
-
Jadwal dan Link Streaming Nonton Rizky Ridho Bakal Raih Puskas Award 2025 Malam Ini
Terkini
-
Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
-
Geledah Kantor dan Rumah Dinas Bupati Lampung, KPK Sita Uang Ratusan Juta Rupiah
-
Pemerintah Bangun 2.603 Hunian Tetap Korban Bencana di Sumatra Mulai Bulan Ini
-
Bagaimana Perubahan Iklim Bisa Tingkatkan Ancaman Penyakit Zoonosis?
-
Prabowo Mau Tanam Sawit di Papua, Anggota Komisi IV DPR Ingatkan Pengalaman Pahit di Berbagai Daerah
-
Mahfud MD Sebut Potensi Pelanggaran HAM di Kasus Ijazah Jokowi, Ini Penjelasannya
-
DPR Apresiasi Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat, Negara Diminta Buka Tabir Kebenaran
-
Anggaran Fantastis Belasan Triliun Rupiah Digelontorkan untuk Guru Keagamaan di 2026
-
WALHI Kritik Rencana Prabowo Tanam Sawit dan Tebu di Papua: Tak Punya Hati dan Empati!
-
7 Fakta Ganjil Kebakaran Ruko Terra Drone: Izin Lolos Tanpa Tangga Darurat?