Suara.com - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu berharap tidak ada ancaman kekuatan massa atau people power yang akan mengepung Kantor Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei 2019.
Menurutnya jika ada pihak-pihak yang tidak terima dengan hasil keputusan KPU terkait Pemilu, seharusnya bisa diselesaikan secara hukum.
"Mudah-mudahan tidak ada. Kalau ada selesaikan secara hukum," ujar Ryamizard di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu (8/6/2019).
Ryamizard mengaku tak menyukai adanya people power yang dapat merusak bangsa. Karena itu, ia tak ingin bangsa Indonesia hancur karena ada upaya people power.
"Saya Menteri Pertahanan tidak suka itu (People Power). Karena people power merusak bangsa ini. Saya Menteri Pertahanan Raepublik Indonesia, saya tidak mau bangsa ini terkoyak-koyak. Itu urusan saya kalau bangsa sudah terkoyak," ucap dia.
Ketika ditanya apakah people power menjurus pada tindakan makar, Ryamizard berharap tidak. Sebab, kata Ryamizard jika people power mengarah pada makar, para pelaku akan dijerat hukuman.
"Mudah-mudahan tidak ada (Makar), kalau people power dipaksakan itu makar. Kalau makar kan ada hukumannya. Jadi sesuatu segala sesuatu yang dipaksakan itu harus ada hukumnya. Mudah-mudahan sebelum dilakukan macam-macam sudah ada pengumuman lebih dulu supaya jangan ada yang hal-hal yang merugikan bangsa dan negara ini," tandasnya.
Sebelumnya, BIN terus mewaspadai ancaman teror pasca Pemilu 2019. BIN mengendus adanya ancaman people power yang akan mengepung KPU saat mengumumkan hasil penghitungan Pemilu 2019.
Wakil Kepala BIN Letjen Purn Teddy Lhaksamana menyampaikan hal tersebut dalam rapat kerja bersama DPD RI di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Selasa (7/5/2019). Teddy mengatakan bahwa saat ini ada upaya untuk mengerahkan people power untuk mengepung KPU.
Baca Juga: Terima Suap Meikarta, Bupati Bekasi Neneng Dituntut 7,5 Tahun Penjara
"Saat ini terus dibangun isu kecurangan dan ajakan kepung ke KPU tanggal 22 Mei. BIN mendeteksi dan mencegah lebih dini potensi ancaman," kata Teddy.
Dengan adanya potensi itu, Teddy menegaskan bahwa BIN akan bertanggung jawab untuk menjaga keamanan negara. Karenanya BIN hingga saat ini selalu waspada dengan adanya potensi tersebut.
"BIN akan bertanggung jawab terhadap seluruh potensi ancaman baik luar dan dalam ancam keutuhan bangsa," ujarnya.
Tag
Berita Terkait
-
BIN Sebut 22 Mei Ada Teror, KPU: People Power Sudah Terjadi 17 April
-
Kiai Kampung Siap Hadang Aksi Kivlan Zein Geruduk Kantor KPU
-
Sebut Omongan Kapolri Lebay, Hidayat Nur Wahid: Jangan Menakut-nakuti
-
BIN Sebut Ada Ancaman Teror, People Power Kepung KPU 22 Mei
-
Kapolri: People Power Gulingkan Pemerintah Sah Bisa Dipidana
Terpopuler
- Aliansi BEM Bersatu: Mobil Fortuner Tiyo Ardianto Tercatat Milik Adik Letjen Purn Setyo Sularso
- Milk Cleanser Viva untuk Umur Berapa? Ini Penjelasan dan 5 Pilihan Variannya
- 6 Sepatu Adidas Samba Lagi Diskon 50 Persen di Website Resmi, Kesempatan Langka Separuh Harga
- 4 Cushion Terbaik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Anti Crack Samarkan Garis Halus Seharian
- Merasa Dibohongi, Elza Syarief Mundur sebagai Pengacara Tersangka Korupsi MBG Sony Sonjaya
Pilihan
-
'Sempurna Hanya Milik Allah!' Massa Gelar Aksi Damai Minta MBG Lanjut dan Sikat Koruptornya!
-
Link Live Streaming Portugal vs Kongo: Panggung Sesungguhnya CR7?
-
Demo Pakai Daster ke Istana, Aliansi Perempuan Tuntut Prabowo Turunkan Harga BBM dan Setop MBG
-
BREAKING NEWS: Kantor Dinas Pendidikan Sulsel Digeledah Kejati
-
Prediksi Argentina vs Aljazair: Head to Head, Susunan Pemain dan Fakta Menarik
Terkini
-
MBG Disebut Langgar HAM, Natalius Pigai Tuding Komnas HAM Tak Paham Aturan
-
Bansos Aman! Gus Ipul Jamin Efisiensi Anggaran Tak Pangkas Bantuan Rakyat
-
Penderita Fatty Liver Rasakan Manfaat Antrean Online Mobile JKN Saat Berobat
-
'Disentil' Sahroni di DPR, KPK Langsung Naikkan Usulan Anggaran dari Rp762 M jadi Rp989 M
-
Legislator Gerindra 'Semprot' Komnas HAM: Sebut MBG Langgar HAM Itu Keliru!
-
Evaluasi Haji 2026 di Hambalang: Prabowo Minta Fasilitas Hotel Ditata, Ongkos Dipangkas
-
Murid Sekolah Rakyat Lampaui Target, Kemensos Ajukan Tambahan Anggaran hingga Rp8 Triliun
-
Pigai Minta Tambahan Rp492,9 Miliar untuk Kementerian HAM, DPR Hanya Setujui Rp224,9 Miliar
-
Siapkan Dana Pendidikan Anak Tanpa Cemas, BRI Multiguna Tawarkan Pembiayaan Fleksibel
-
Kadistamhut DKI: Pungli di Pemakaman Jakarta Libatkan RT Hingga RW