Suara.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bidang Kesejahteraan Rakyat Fahri Hamzah menuduh Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengakibatkan jumlah kematian dalam Pemilu 2019 bertambah dari pemilu sebelumnya.
Menurut Fahri Hamzah, kasus banyaknya kematian dalam Pemilu 2019 disebabkan oleh peraturan baru dari KPU.
Ia beranggapan bahwa KPU merancang peraturan baru tanpa belajar dari pengalaman di masa lalu. Disebutkan Fahri Hamzah, peraturan tersebut dibuat KPU untuk menambah jumlah kematian, bukan sebaliknya.
"Jadi menurut @KPU_ID meningkatnya jumlah kematian adalah wajar? Karena tahun sebelumnya lebih rendah maka dirancanglah peraturan KPU yang membuat kematian yang lebih banyak? Hebat ya... kemarin bukan dijadikan peringatan untuk menghindari, malah untuk menambah..." tulis pengguna akun @Fahrihamzah itu di Twitter, Rabu (8/5/2019).
Tudingan itu kemudian dibantah oleh Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi. Ia menanggapi pernyataan Fahri Hamzah dengan membalas kicauannya.
Pemilik akun Twitter @PramonoUtan tersebut menjelaskan, KPU telah mengantisipasi beban kerja petugas dengan mengurangi jumlah pemilih di tiap TPS.
Menurut penjelasannya, justru jika KPU tetap mengikuti Undang-Undang, pekerjaan di KPPS akan memakan lebih banyak waktu.
"Mohon maaf, bung @Fahrihamzah. Peraturan KPU yang mana? PKPU sudah antisipasi beban kerja itu dengan kurangi jumlah pemilih per/TPS maksimal 300. Kalau UU 7/2017 Pasal 350 (1) maks 500/TPS.
Dengan 300/TPS, kerja KPPS sampai dini hari. Kalau ikut UU, kerja KPPS bisa lebih panjang lagi. Demikian," terang Pramono U Tanthowi.
Baca Juga: Hujan Interupsi Warnai Rapat Paripurna DPR soal Ratusan KPPS Meninggal
Hingga saat ini, dikabarkan lebih dari 500 petugas penyelenggara Pemilu 2019 telah meninggal.
Tag
Berita Terkait
-
Tanggapi Wafatnya Ratusan Petugas KPPS, UGM: Ini Kejadian Luar Biasa
-
Babak Baru Duel Pilpres 2019, Fraksi PKS DPR Usul Bentuk Pansus Pemilu
-
137 ASN di Indonesia Tidak Netral Selama Pemilu 2019
-
Prabowo Terima Data Penghitungan Suara, BPN Akan Ekspose Senin Depan
-
KPU Targetkan Rekapitulasi Suara Tingkat Nasional Berlangsung Mulai Besok
Terpopuler
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- 6 Fakta Mencekam Pembacokan di UIN Suska Riau: Pelaku Sempat Sandera Korban di Ruang Seminar
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- Habiburokhman Ngamuk di DPR, Perwakilan Pengembang Klaster Vasana Diusir Paksa Saat Rapat di Senayan
Pilihan
-
Update Kuota PINTAR BI Wilayah Jawa dan Luar Jawa untuk Penukaran Uang
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
Terkini
-
Demo Mahasiswa di Bulan Ramadan, Polisi Turunkan Tim Sholawat untuk Pengamanan
-
Polemik Akses Musala di Cluster, Pengembang Buka Suara Usai Diusir Komisi III DPR
-
Negosiasi AS-Iran Gagal! Ancaman Perang Bisa Terjadi dalam 15 Hari ke Depan
-
AS Evakuasi Staf dan Warganya dari Israel, Isu Perang dengan Iran Memanas
-
Mengurai Krisis Dokter Spesialis di Indonesia: Di Mana Letak Masalahnya?
-
Sekolah Swasta Gratis di Semarang Bertambah Jadi 133, Jangkau Lebih Banyak Siswa
-
Anies Baswedan Soroti Dinasti Politik: Pemerintah Harusnya Bekerja untuk Rakyat, Bukan Keluarga!
-
Anies Baswedan Beri Restu: Ormas Gerakan Rakyat Resmi Jadi Partai, Apa Langkah Selanjutnya?
-
Terbongkar! Hutan Kota Cawang Jadi Sarang Aktivitas Asusila, Pemkot Gerebek dan Segel Lokasi
-
Tolak Ambang Batas Parlemen, Partai Gerakan Rakyat Usul PT 0 Persen: Jangan Ada Suara Mubazir!