Suara.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bidang Kesejahteraan Rakyat Fahri Hamzah menuduh Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengakibatkan jumlah kematian dalam Pemilu 2019 bertambah dari pemilu sebelumnya.
Menurut Fahri Hamzah, kasus banyaknya kematian dalam Pemilu 2019 disebabkan oleh peraturan baru dari KPU.
Ia beranggapan bahwa KPU merancang peraturan baru tanpa belajar dari pengalaman di masa lalu. Disebutkan Fahri Hamzah, peraturan tersebut dibuat KPU untuk menambah jumlah kematian, bukan sebaliknya.
"Jadi menurut @KPU_ID meningkatnya jumlah kematian adalah wajar? Karena tahun sebelumnya lebih rendah maka dirancanglah peraturan KPU yang membuat kematian yang lebih banyak? Hebat ya... kemarin bukan dijadikan peringatan untuk menghindari, malah untuk menambah..." tulis pengguna akun @Fahrihamzah itu di Twitter, Rabu (8/5/2019).
Tudingan itu kemudian dibantah oleh Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi. Ia menanggapi pernyataan Fahri Hamzah dengan membalas kicauannya.
Pemilik akun Twitter @PramonoUtan tersebut menjelaskan, KPU telah mengantisipasi beban kerja petugas dengan mengurangi jumlah pemilih di tiap TPS.
Menurut penjelasannya, justru jika KPU tetap mengikuti Undang-Undang, pekerjaan di KPPS akan memakan lebih banyak waktu.
"Mohon maaf, bung @Fahrihamzah. Peraturan KPU yang mana? PKPU sudah antisipasi beban kerja itu dengan kurangi jumlah pemilih per/TPS maksimal 300. Kalau UU 7/2017 Pasal 350 (1) maks 500/TPS.
Dengan 300/TPS, kerja KPPS sampai dini hari. Kalau ikut UU, kerja KPPS bisa lebih panjang lagi. Demikian," terang Pramono U Tanthowi.
Baca Juga: Hujan Interupsi Warnai Rapat Paripurna DPR soal Ratusan KPPS Meninggal
Hingga saat ini, dikabarkan lebih dari 500 petugas penyelenggara Pemilu 2019 telah meninggal.
Tag
Berita Terkait
-
Tanggapi Wafatnya Ratusan Petugas KPPS, UGM: Ini Kejadian Luar Biasa
-
Babak Baru Duel Pilpres 2019, Fraksi PKS DPR Usul Bentuk Pansus Pemilu
-
137 ASN di Indonesia Tidak Netral Selama Pemilu 2019
-
Prabowo Terima Data Penghitungan Suara, BPN Akan Ekspose Senin Depan
-
KPU Targetkan Rekapitulasi Suara Tingkat Nasional Berlangsung Mulai Besok
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
Pilihan
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
Terkini
-
Ancam Kesehatan dan Lingkungan: DKI Gelar Operasi Basmi Ikan Sapu-sapu Jumat Lusa
-
Horor di Sekolah Turki: Anak Mantan Polisi Tembak 4 Orang Tewas, 20 Lainnya Luka-luka
-
Pemimpin Fatah Marwan Barghouti Disiksa di Penjara Israel, Dipukuli hingga Diserang Anjing
-
Fakta Baru Kasus Begal Damkar di Gambir: 3 dari 5 Pelaku Ternyata Penjahat Kambuhan!
-
Catat! Ini Jadwal Lengkap Keberangkatan Haji Indonesia 2026
-
Atasi Sampah Cilincing, Pemprov DKI Bakal 'Sulap' Limbah Kerang Jadi Material WC
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
Baleg DPR Sepakati Perubahan Prolegnas 2026, Ada Lima RUU Baru Masuk Ini Daftarnya!
-
22 Tahun Nasib PRT Dipingpong, RUU PPRT Kini Terkatung-katung di Tangan Pemerintah
-
Sopir Ambulans Kena Order Fiktif Debt Collector, Berujung Disuruh Tagih Utang