Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta semua pihak untuk tidak mencederai demokrasi dengan menolak hasil penghitungan suara Pemilu 2019 yang akan disampaikan KPU pada 22 Mei mendatang.
Tjahjo menyebut tingkat partisipasi masyarakat terhadap Pemilu 2019 yang berlangsung pada 17 April lalu besar, yakni 80 persen.
"Jangan menciderai Demokrasi lah, karena proses tahapan sampai hari H, pencoblosan yang sukses, yang tingkat partisipasinya adalah 80 persen lebih," ujar Tjahjo di Hotel Santika, Wahid Hasyim, Jakarta, Rabu (15/5/2019).
Pernyataan Tjahjo sekaligus untuk menanggapi sikap Capres Nomor Urut 02 Prabowo Subianto yang menolak hasil penghitungan suara Pemilu 2019 karena dinilai banyak kecurangan.
Tjahjo menuturkan, Pemilu serentak 2019 dapat berjalan lancar dan tingginya partisipasi masyarakat karena ada keterlibatan semua pihak. Selain itu juga ada kesepakatan semua pihak dalam menyusun Peraturan KPU (PKPU) yang sudah disosialisasikan oleh KPU.
Tahapan-tahapan Pemilu kata Tjahjo, juga disampaikan kepada semua pihak, termasuk ke partai politik peserta pemilu dan tim sukses maupun kepada pasangan capres-cawapres.
"Juga disampaikan terbuka oleh semua tim sukses oleh semua partai politik semua pasangan capres-cawapres," tuturnya.
Karena itu, Politisi senior PDI Perjuangan itu meminta semua pihak untuk tidak mencederai demokrasi, dalam hal ini kesuksesan Pemilu 2019.
Menurut Tjahjo, pihak yang tidak puas dengan hasil KPU dan memiliki bukti dugaan kecurangan bisa melaporkan melalui Panwaslu, Bawaslu, dan MK.
Baca Juga: Andi Arief: Boikot Hasil Pilpres Artinya Prabowo Pasti Kalah dan Tak ke MK
"Yang sukses ini jangan dicederai. Kalau anda merasa enggak puas ada ganjelan, menemukan sesuatu yang ganjel disampaikan secara hukum saja, lewat Panwasnya, lewat Bawaslunya, lewat Mk, ada mekanisme dan ada aturannya," kata dia.
Ia pun mengapresiasi kerja keras yang dilakukan KPU dalam menyelenggarakan Pemilu.
"Kemarin kita mengapresiasi kerja KPU, kalau ada yang nggk puas dengan KPU ya sampaikanlah mekanisme yang ada bisa lewat MK bisa lewat Bawaslu," tandasnya.
Sebelumnya, Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyatakan sikap akan menolak hasil penghitungan suara Pemilu 2019 yang dilakukan oleh KPU RI. Prabowo menegaskan menolak segala penghitungan suara yang dilakukan secara curang.
"Tapi yang jelas sikap saya adalah saya akan menolak hasil penghitungan yang curang. Kami tidak bisa menerima ketidakadilan dan ketidakjujuran," kata Prabowo saat berpidato dalam acara 'Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019' di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019).
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas 30 Jutaan untuk Harian, Cocok buat Mahasiswa dan Keluarga Baru
- Gibran Hadiri Acara Mancing Gratis di Bekasi, Netizen Heboh: Akhirnya Ketemu Jobdesk yang Pas!
- 7 Mobil Bekas Terbaik untuk Anak Muda 2025: Irit Bensin, Stylish Dibawa Nongkrong
- Suzuki Ignis Berapa cc? Harga Bekas Makin Cucok, Intip Spesifikasi dan Pajak Tahunannya
- STY Siap Kembali, PSSI: Tak Mudah Cari Pelatih yang Cocok untuk Timnas Indonesia
Pilihan
-
Jokowi Klaim Proyek Whoosh Investasi Sosial, Tapi Dinikmati Kelas Atas
-
Barcelona Bakal Kirim Orang Pantau Laga Timnas Indonesia di Piala Dunia U-172025
-
Menkeu Purbaya Pamer Topi '8%' Sambil Lempar Bola Panas: Target Presiden, Bukan Saya!
-
Hore! Purbaya Resmi Bebaskan Pajak Bagi Pekerja Sektor Ini
-
Heboh di Palembang! Fenomena Fotografer Jalanan Viral Usai Cerita Istri Difoto Tanpa Izin
Terkini
-
Warga Karangasem Demak Senyum Bahagia Menyambut Terang Baru di HLN ke-80
-
Tangan Diikat saat Dilimpahkan ke Kejaksaan, Delpedro: Semakin Ditekan, Semakin Melawan!
-
Prabowo: Saya Nonton Podcast Tiap Malam, Masa Saya Dibilang Otoriter?
-
Koalisi Sipil Tolak Soeharto Dapat Gelar Pahlawan, Sebut Pemerintah Abaikan Korban Pelanggaran HAM
-
Kontroversi Utang Whoosh: Projo Dorong Lanjut ke Surabaya, Ungkit Ekonomi Jawa 3 Kali Lipat
-
Prabowo Dukung Penuh Polri Tanam Jagung: Langkah Berani Lawan Krisis atau Salah Fokus?
-
Skandal Suap Vonis Lepas CPO: Panitera Dituntut 12 Tahun, Ungkap Peran Penghubung Rp60 Miliar!
-
DPR Sibuk! 2 RUU Siap Ubah Wajah Indonesia: Single ID Number dan Revisi Sistem Pemilu
-
Bakal Jadi Partai atau Pindah ke PSI? Begini Rencana Projo
-
Whoosh Bikin Tekor Triliunan, Ekonom Curiga Proyek Salah Sasaran dan Ada 'Permainan' Markup