Suara.com - Medical Emergency Rescue Commitee (Mer-C) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menghentikan proses rekapitulasi suara Pemilu 2019. Mereka minta dana rekapitulasi dialihkan untuk ratusan petugas KPPS yang meninggal.
Direktur Mer-C Jozerizal Jurnalis menilai rekapitulasi suara yang hampir mencapai 80 persen itu tidak bisa dilanjutkan jika melihat 583 orang petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal sejak hari pemungutan suara 17 April 2019 hingga kini.
"Kalau bisa dihentikan dulu rekapitulasi kita, kita fokus ke kasus ini dulu, sudah banyak korban, dan juga dana yang disiapkan dipindahkan untuk mengurus ini saja," kata Joserizal di Kantor MER-C, Senen, Jakarta Pusat, Rabu (15/5/2019).
Selain itu, Mer-C juga meminta KPU untuk mengevaluasi proses perekrutan petugas KPPS dalam Pemilu selanjutnya.
"berati proses rekrutmennya nanti untuk 2024 harus diperbaiki tidak bisa hanya surat kesehatan dari puskesmas saja, KPU harus anggarkan anggaran periksa rekam jantung, laboratorium yang lebih lengkap, kalau ada yang sakit diobati, kalau perlu di rate kan gitu," usul Joserizal.
Jika hal ini tetap diabaikan pemerintah, Mer-C akan menggugat pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan Komisi Hak Asasi Manusia PBB (UNHRC).
"Apabila pemerintah dan KPU tetap abai atas kasus bencana kemanusiaan Pemilu 2019, maka MER-C akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Pidana Internasional dan Komisi Hak Asasi Manusia PBB," tegasnya.
Mereka juga menyatakan siap membantu mengungkap penyebab kematian petugas KPPS dengan membentuk Tim Mitigasi Kesehatan Bencana Pemilu 2019 yang terdiri dari dokter spesialis penyakit dalam, rehabilitasi medik, kedokteran kerja, neurologi, forensik, dan psikologi yang bertugas di aera Jabodetabek.
Baca Juga: KPU Minta Ratusan Petugas KPPS Meninggal Tidak Dipolitisir
Berita Terkait
-
Mer-C Ancam Laporkan Pemerintah dan KPU ke Mahkamah Pidana Internasional
-
Penyakit Jantung Jadi Penyebab Terbanyak Meninggalnya Petugas KPPS
-
Sandiaga Uno: Pemilu 2019 Paling Mematikan
-
Ketua DPR Minta Rapat Gabungan Bahas Penyebab Meninggalnya Petugas KPPS
-
Didesak Bentuk TGPF KPPS, Moeldoko : Nggak Perlu Pencari Fakta
Terpopuler
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Usia 50 Tahun ke Atas
- Ini 4 Smartphone Paling Diburu di Awal Januari 2026
- 5 Sepatu Nike Diskon hingga 40% di Sneakers Dept, Kualitas Bagus Harga Miring
- 5 Tablet dengan SIM Card Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking Anti Ribet
- Beda dengan Inara Rusli, Wardatina Mawa Tolak Lepas Cadar Demi Uang
Pilihan
-
UMP Minim, Biaya Pendidikan Tinggi, Warga Jogja Hanya jadi Penonton Kemeriahan Pariwisata
-
Cek Fakta: Video Rapat DPRD Jabar Bahas Vasektomi Jadi Syarat Bansos, Ini Faktanya
-
Dipecat Manchester United, Begini Statistik Ruben Amorim di Old Trafford
-
Platform Kripto Indodax Jebol, Duit Nasabah Rp600 Juta Hilang Hingga OJK Bertindak
-
4 HP RAM 12 GB Paling Murah Januari 2026, Pilihan Terbaik untuk Gaming dan Multitasking
Terkini
-
Gedung Kedubes AS Diguncang Protes, Massa Buruh: Jangan Sampai Indonesia Jadi Sasaran Berikutnya
-
Peta Aceh Harus Digambar Ulang, Desa-Dusun di 7 Kabupaten Hilang Diterjang Bencana
-
Korupsi Mukena dan Sarung Bikin Negara Rugi Rp1,7 M, Pejabat-Anggota DPRD Diseret ke Meja Hijau
-
Ada Menteri Kena Tegur Prabowo di Retret Hambalang?
-
Geger Video Mesum Pasangan Misterius di Pos Polisi Tulungagung, Pelaku Diburu
-
Bupati Bekasi Ade Kuswara Ogah Bicara soal Dugaan Kasih Duit ke Kajari
-
Indonesia Dinominasikan Jadi Presiden Dewan HAM PBB, Apa Syarat Kriterianya?
-
Mendagri Dorong Percepatan Pendataan Rumah Rusak Pascabencana Sumatra
-
KPK 'Korek' Ketum Hiswana Migas di Pusaran Korupsi Digitalisasi SPBU Pertamina
-
Kejar Target Sebelum Ramadan, Satgas Galapana DPR RI Desak Sinkronisasi Data Huntara di Aceh