Suara.com - Medical Emergency Rescue Commitee (Mer-C) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menghentikan proses rekapitulasi suara Pemilu 2019. Mereka minta dana rekapitulasi dialihkan untuk ratusan petugas KPPS yang meninggal.
Direktur Mer-C Jozerizal Jurnalis menilai rekapitulasi suara yang hampir mencapai 80 persen itu tidak bisa dilanjutkan jika melihat 583 orang petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal sejak hari pemungutan suara 17 April 2019 hingga kini.
"Kalau bisa dihentikan dulu rekapitulasi kita, kita fokus ke kasus ini dulu, sudah banyak korban, dan juga dana yang disiapkan dipindahkan untuk mengurus ini saja," kata Joserizal di Kantor MER-C, Senen, Jakarta Pusat, Rabu (15/5/2019).
Selain itu, Mer-C juga meminta KPU untuk mengevaluasi proses perekrutan petugas KPPS dalam Pemilu selanjutnya.
"berati proses rekrutmennya nanti untuk 2024 harus diperbaiki tidak bisa hanya surat kesehatan dari puskesmas saja, KPU harus anggarkan anggaran periksa rekam jantung, laboratorium yang lebih lengkap, kalau ada yang sakit diobati, kalau perlu di rate kan gitu," usul Joserizal.
Jika hal ini tetap diabaikan pemerintah, Mer-C akan menggugat pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan Komisi Hak Asasi Manusia PBB (UNHRC).
"Apabila pemerintah dan KPU tetap abai atas kasus bencana kemanusiaan Pemilu 2019, maka MER-C akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Pidana Internasional dan Komisi Hak Asasi Manusia PBB," tegasnya.
Mereka juga menyatakan siap membantu mengungkap penyebab kematian petugas KPPS dengan membentuk Tim Mitigasi Kesehatan Bencana Pemilu 2019 yang terdiri dari dokter spesialis penyakit dalam, rehabilitasi medik, kedokteran kerja, neurologi, forensik, dan psikologi yang bertugas di aera Jabodetabek.
Baca Juga: KPU Minta Ratusan Petugas KPPS Meninggal Tidak Dipolitisir
Berita Terkait
-
Mer-C Ancam Laporkan Pemerintah dan KPU ke Mahkamah Pidana Internasional
-
Penyakit Jantung Jadi Penyebab Terbanyak Meninggalnya Petugas KPPS
-
Sandiaga Uno: Pemilu 2019 Paling Mematikan
-
Ketua DPR Minta Rapat Gabungan Bahas Penyebab Meninggalnya Petugas KPPS
-
Didesak Bentuk TGPF KPPS, Moeldoko : Nggak Perlu Pencari Fakta
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
- 5 Rekomendasi Sepatu Running Selevel Adidas Adizero Versi Lokal, Lentur dan Kuat Tahan Beban
- 5 Rekomendasi Bedak Tabur untuk Usia 50-an, Bikin Kulit Halus dan Segar
Pilihan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
-
Hasil Drawing Play Off Piala Dunia 2026: Timnas Italia Ditantang Irlandia Utara!
-
Pengungsi Gunung Semeru "Dihantui" Gangguan Kesehatan, Stok Obat Menipis!
-
Menkeu Purbaya Lagi Gacor, Tapi APBN Tekor
-
realme C85 Series Pecahkan Rekor Dunia Berkat Teknologi IP69 Pro: 280 Orang Tenggelamkan Ponsel
Terkini
-
Selain Chromebook, KPK Sebut Nadiem Makarim dan Stafsusnya Calon Tersangka Kasus Google Cloud
-
Bikin Geger Tambora, Begal Sadis Ternyata Sudah Beraksi 28 Kali, Motor Tetangga Pun Disikat
-
Ketum Joman 'Kuliti' Isu Ijazah Jokowi: Ini Bukti Forensik Digital, Roy Suryo Kena UU ITE!
-
Korupsi Taspen Rugi Rp1 T, Kenapa KPK Cuma Pamer Rp883 M? Ini Jawabannya
-
BMKG Bunyikan Alarm Bahaya, Pemprov DKI Siapkan 'Pasukan Biru' hingga Drone Pantau Banjir Rob
-
Terjerat Kasus Korupsi Dinas PUPR, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten OKU Ditahan KPK
-
PSI Sorot Kinerja Pemprov DKI Atasi Banjir Rob Jakarta: Mulai Pencegahan dari Musim Kemarau
-
Jalani Sidang dengan Tatapan Kosong, Ortu Terdakwa Demo Agustus: Mentalnya Gak Kuat, Tiga Kali Jatuh
-
Pohon Tumbang Lumpuhkan MRT, PSI Desak Pemprov DKI Identifikasi Pohon Lapuk: Tolong Lebih Gercep!
-
Merasa Terbantu Ada Polisi Aktif Jabat di ESDM, Bagaimana Respons Bahlil soal Putusan MK?