Suara.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Wahyu Setiawan menanggapi usulan pembentukan Tim Gabungan Pencarian Fakta (TGPF) penyebab meninggalnya ratusan petugas KPPS atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Pemilu 2019.
Wahyu meminta peristiwa meninggalnya ratusan petugas KPPS itu tidak dijadikan komoditas politik.
Menurut Wahyu, pihaknya menyambut baik adanya wacana pembentukan TGPF tersebut sebagai suatu niatan baik. Namun, Wahyu juga meminta agar hal itu tidak lantas dipolitisir.
"Kita meminta jangan pula gugurnya kawan-kawan kami dipolitisir sedemikian rupa, sehingga justru menjadi komoditas politik," kata Wahyu di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (15/5/2019).
Wahyu menegaskan, jika peristiwa gugurnya ratusan petugas KPPS itu lantas dipolitisir, KPU sangat tidak terima. Wahyu juga mengatakan jika wacana tersebut akan dilakukan, maka penting juga untuk memperhatikan norma hukum yang ada.
"Tetapi dalam pelaksanaan itu tentu kita harus pada hukum yang berlaku. Sepengatuhan saya, autopsi itu harus seizin pihak keluarga dan dilaporkan ke aparat berwenang, kalau niatnya baik ya ditempuh jalur hukum itu. Dan kita minta agar tidak dijadikan komoditas politik," ujar dia lagi.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pengarah Aliansi Masyarakat Peduli Tragedi Kemanusiaan Pemilu (AMP - TKP) 2019, Din Syamsudin menemui Ketua DPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet. Din menemui Bamsoet guna mendesak pembentukan TGPF penyebab meninggalnya ratusan petugas KPPS.
"Kami mendesak agar adanya tim gabungan pencari fakta dan bila perlu melibatkan unsur masyarakat supaya clear. Dan yang kedua, adanya upaya kalau mau menyingkap penyebab kematian kan harus ada autopsi, tidak ada cara lain," ujar Din Syamsuddin.
Baca Juga: Kemenkes Sebut Tidak Ada Kematian Tak Wajar Pada Petugas KPPS
Berita Terkait
-
Tolak Hasil Pemilu, Fadli: Prabowo Pilih People Power daripada Jalur MK
-
Massa Berbaju Putih Kepung Kantor Bawaslu Jatim
-
Prabowo Tolak Penghitungan Suara KPU, Mendagri: Jangan Cederai Demokrasi
-
Pasar Domestik Lesu, Ekspor Mobil dari Indonesia Lebih Bergairah
-
BPN Tolak Hasil Pemilu, Ketua DPR: Mau Ngulang Momen Berdarah?
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
Harga Emas Hari Ini: Antam Naik Lagi Jadi Rp 2.338.000, UBS di Pegadaian Cetak Rekor!
-
Puluhan Siswa SD di Agam Diduga Keracunan MBG, Sekda: Dapurnya Sama!
-
Bernardo Tavares Cabut! Krisis Finansial PSM Makassar Tak Kunjung Selesai
-
Ada Adrian Wibowo! Ini Daftar Pemain Timnas Indonesia U-23 Menuju TC SEA Games 2025
-
6 Fakta Demo Madagaskar: Bawa Bendera One Piece, Terinspirasi dari Indonesia?
Terkini
-
Dua Kakek Kembar di Bekasi Lecehkan Difabel, Aksinya Terekam Kamera
-
Jadwal SIM Keliling di 5 Wilayah Jakarta Hari Ini: Lokasi, Syarat dan Biaya
-
Dana Bagi Hasil Jakarta dari Pemerintah Pusat Dipangkas Rp15 Triliun, Pramono Siapkan Skema Ini
-
KemenPPPA Dorong Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Pasca Kasus Keracunan
-
BGN Enggan Bicara Sanksi untuk Dapur MBG, Malah Sebut Mereka 'Pejuang Tanah Air'
-
Agus Suparmanto Sah Pimpin PPP, Mahkamah Partai Bantah Dualisme Usai Muktamar X Ancol
-
DPRD DKI Sidak 4 Lahan Parkir Ilegal, Pemprov Kehilangan Potensi Pendapatan Rp70 M per Tahun
-
Patok di Wilayah IUP PT WKM Jadi Perkara Pidana, Pengacara: Itu Dipasang di Belakang Police Line
-
Divonis 16 Tahun! Eks Dirut Asabri Siapkan PK, Singgung Kekeliruan Hakim
-
Eks Dirut PGN Ditahan KPK! Terima Suap SGD 500 Ribu, Sempat Beri 'Uang Perkenalan'