Suara.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Wahyu Setiawan menanggapi usulan pembentukan Tim Gabungan Pencarian Fakta (TGPF) penyebab meninggalnya ratusan petugas KPPS atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Pemilu 2019.
Wahyu meminta peristiwa meninggalnya ratusan petugas KPPS itu tidak dijadikan komoditas politik.
Menurut Wahyu, pihaknya menyambut baik adanya wacana pembentukan TGPF tersebut sebagai suatu niatan baik. Namun, Wahyu juga meminta agar hal itu tidak lantas dipolitisir.
"Kita meminta jangan pula gugurnya kawan-kawan kami dipolitisir sedemikian rupa, sehingga justru menjadi komoditas politik," kata Wahyu di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (15/5/2019).
Wahyu menegaskan, jika peristiwa gugurnya ratusan petugas KPPS itu lantas dipolitisir, KPU sangat tidak terima. Wahyu juga mengatakan jika wacana tersebut akan dilakukan, maka penting juga untuk memperhatikan norma hukum yang ada.
"Tetapi dalam pelaksanaan itu tentu kita harus pada hukum yang berlaku. Sepengatuhan saya, autopsi itu harus seizin pihak keluarga dan dilaporkan ke aparat berwenang, kalau niatnya baik ya ditempuh jalur hukum itu. Dan kita minta agar tidak dijadikan komoditas politik," ujar dia lagi.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pengarah Aliansi Masyarakat Peduli Tragedi Kemanusiaan Pemilu (AMP - TKP) 2019, Din Syamsudin menemui Ketua DPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet. Din menemui Bamsoet guna mendesak pembentukan TGPF penyebab meninggalnya ratusan petugas KPPS.
"Kami mendesak agar adanya tim gabungan pencari fakta dan bila perlu melibatkan unsur masyarakat supaya clear. Dan yang kedua, adanya upaya kalau mau menyingkap penyebab kematian kan harus ada autopsi, tidak ada cara lain," ujar Din Syamsuddin.
Baca Juga: Kemenkes Sebut Tidak Ada Kematian Tak Wajar Pada Petugas KPPS
Berita Terkait
-
Tolak Hasil Pemilu, Fadli: Prabowo Pilih People Power daripada Jalur MK
-
Massa Berbaju Putih Kepung Kantor Bawaslu Jatim
-
Prabowo Tolak Penghitungan Suara KPU, Mendagri: Jangan Cederai Demokrasi
-
Pasar Domestik Lesu, Ekspor Mobil dari Indonesia Lebih Bergairah
-
BPN Tolak Hasil Pemilu, Ketua DPR: Mau Ngulang Momen Berdarah?
Terpopuler
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- 6 HP Snapdragon Paling Murah RAM 8 GB untuk Investasi Gadget Jangka Panjang
- Sabun Cuci Muka Apa yang Bagus untuk Atasi Kulit Kusam? Ini 5 Pilihan agar Wajah Cerah
- 5 HP Infinix Termurah dengan Fitur NFC yang Canggih, Mulai Rp1 Jutaan
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Ratusan Dapur MBG Di-Suspend! BGN Temukan Masalah Serius dari Menu hingga Higiene
-
Lebaran Betawi 2026 Meriah di Lapangan Banteng, Pramono: Ini Identitas Asli Jakarta
-
Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, Komnas HAM Tunggu Izin Panglima TNI Periksa 4 Prajurit
-
Fakta Baru OTT di Tulungagung: Adik Bupati Juga Ikut Diamankan KPK
-
Proyek Dikebut! Stasiun JIS Siap Beroperasi Juni 2026, Warga Bisa Naik KRL Langsung ke Stadion
-
Terungkap! OTT KPK di Tulungagung Diduga Terkait Skema Pemerasan
-
OTT KPK Tulungagung: 13 Orang Dibawa ke Jakarta, Bupati Ikut Diperiksa
-
Bupati Tulungagung Kena OTT KPK, Uang Ratusan Juta Ikut Disita
-
Kasus Pegawai KPK Gadungan Peras Sahroni, Ketua KPK Minta Tunggu Hasil Pemeriksaan Polisi
-
Jakarta Jadi Kota Paling Aman ke-2 di ASEAN, Tapi Pramono Akui Masih Ada Premanisme