Suara.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM melakukan penyelidikan terkait kematian ratusan petugas KPPS selama gelaran Pemilu 2019. Ada enam provinsi yang didatangi.
Enam provinsi itu adalah Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Nusa Tenggara Barat, DKI Jakarta dan Jawa Timur. Alasan pemilihan enam provinsi itu, salah satunya karena jumlah kematian terbanyak.
Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara mengatakan, tim yang diturunkan untuk melakukan penyelidikan atas kematian petugas KPPS merupakan tim khusus. Mereka akan mencari data di lapangan secara lengkap. Data tersebut didapatkan dari berbagai sumber.
"Tim khusus ini sudah diterjunkan minggu ini. Mereka akan melakukan penggalian mengenai informasi penyebab kematian petugas pemilu," ujar Beka disela-sela menjadi pembicara dalam diskusi publik bertema Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Rumah Blogger Indonesia (RBI), Solo, Kamis (16/5/2019) malam.
Tidak hanya KPPS saja yang akan diselidiki penyebab kematiannya, namun juga petugas pemilu lain. Seperti pengawas TPS, maupun anggota polisi hingga petugas pengaman dari Linmas yang meninggal saat melaksanakan tugas pengamanan Pemilu 2019.
Informasi untuk penyelidikan ini juga didapatkan dari keterangan pihak keluarga, KPU, juga dari dinas kesehatan setempat. Beka berharap, hasil penyelidikan ini bisa selesai sebelum pengumuman hasil Pemilu 2019 tanggal 22 Mei nanti. Sehingga bisa disampaikan kepada publik.
Disinggung mengenai pemilihan lokasi, Beka mengatakan, salah satunya melihat jumlah petugas yang meninggal. Ia mencontohkan, seperti di wilayah Jateng. Di mana jumlah petugas yang meninggal cukup tinggi yakni terbanyak nomor dua setelah di Jabar.
Kontributor : Ari Purnomo
Baca Juga: Update Petugas KPPS Meninggal 527 Orang, 11.239 Orang Sakit
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT